Bandung, Info Burinyay — Komisi XIII DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Agenda tersebut memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian di daerah.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi XIII DPR RI berdialog dengan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Pertemuan tersebut membahas pelayanan, pengawasan, keamanan, serta tantangan keimigrasian di wilayah kerja Bandung.
Selain itu, rombongan menggali kondisi faktual yang muncul dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di lapangan.
Komisi XIII DPR RI menilai pengawasan berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.
“Pengawasan diperlukan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing maupun lalu lintas keimigrasian berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar perwakilan Komisi XIII DPR RI.
Selanjutnya, Komisi XIII DPR RI mendorong jajaran imigrasi memperkuat koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Sinergi antarlembaga juga dapat membantu jajaran imigrasi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan sekaligus mendorong pelayanan keimigrasian yang semakin efektif, transparan, dan profesional kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, rombongan Komisi XIII DPR RI menggali berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.
Dinamika pergerakan orang dan aktivitas orang asing menuntut petugas meningkatkan kemampuan serta kesiapan kerja.
Karena itu, Komisi XIII DPR RI turut menyoroti kebutuhan penguatan kelembagaan.
Peningkatan kapasitas petugas juga diperlukan untuk menghadapi perkembangan persoalan keimigrasian.
“Hal ini termasuk kebutuhan penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan petugas dalam menghadapi dinamika keimigrasian,” ujarnya.
Lebih lanjut, kunjungan tersebut memberi kesempatan kepada Komisi XIII DPR RI untuk melihat langsung aktivitas pelayanan dan pengawasan.
Rombongan juga menggali kebutuhan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Informasi tersebut membantu Komisi XIII DPR RI menyusun evaluasi berdasarkan kondisi lapangan.
Selain itu, berbagai masukan dari daerah dapat mendukung pembahasan kebijakan keimigrasian di tingkat nasional.
“Hasil kunjungan juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembentukan kebijakan di bidang keimigrasian,” katanya.
Pada aspek pelayanan, Komisi XIII DPR RI mendorong jajaran imigrasi terus meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Petugas perlu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan tetap mengutamakan aspek keamanan.
Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan optimal tanpa mengurangi fungsi pengawasan.
Kunjungan kerja ini juga memperkuat komunikasi antara Komisi XIII DPR RI dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Koordinasi berkelanjutan dapat membantu jajaran imigrasi merespons perkembangan persoalan keimigrasian secara lebih efektif.
Karena itu, Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pengawasan berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan.
Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan keimigrasian sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dengan pengawasan yang optimal dan pelayanan yang terus ditingkatkan, diharapkan penyelenggaraan keimigrasian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keamanan nasional,” ujar perwakilan Komisi XIII DPR RI.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI melihat langsung pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah Bandung.
Rombongan juga menghimpun berbagai masukan dari jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Selanjutnya, Komisi XIII DPR RI dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan.
Penguatan pengawasan, kapasitas petugas, dan kualitas pelayanan menjadi perhatian penting dalam agenda keimigrasian.
Komisi XIII DPR RI mendorong jajaran imigrasi terus meningkatkan koordinasi serta kualitas layanan.
Langkah tersebut dapat memperkuat kepatuhan terhadap aturan keimigrasian sekaligus mendukung keamanan nasional.