Cimahi, Info Burinyay — Proyek pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto di Kota Cimahi kini mendapat perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, aktivitas konstruksi proyek tersebut diduga berkaitan dengan munculnya genangan banjir yang berulang kali memasuki lingkungan SDN Baros Mandiri 1. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut mengalami gangguan dalam beberapa minggu terakhir.
Persoalan ini mendorong Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan, turun langsung meninjau kondisi sekolah pada Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk mendorong penyelesaian persoalan genangan air yang mengganggu fasilitas pendidikan.
Dalam peninjauan itu, Tedy turut melibatkan perwakilan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan instansi teknis tersebut bertujuan mengidentifikasi persoalan saluran air sekaligus mencari langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Tedy menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap fasilitas publik. Terlebih, lingkungan sekolah membutuhkan kondisi yang aman, bersih, dan nyaman untuk mendukung proses pendidikan.
“Alhamdulillah, kita langsung berkomunikasi dengan Dinas BMPR Jawa Barat dan langsung meninjau ke lokasi. Mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Tedy saat berada di SDN Baros Mandiri 1.
Menurut Tedy, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius agar dampak pembangunan tidak terus mengganggu masyarakat. Karena itu, koordinasi antara DPRD, dinas teknis, dan pelaksana proyek perlu menghasilkan langkah konkret.
Selain genangan air saat musim hujan, Tedy juga mengingatkan potensi gangguan lingkungan selama proses konstruksi. Salah satunya berupa polusi debu ketika memasuki musim kemarau.
Ia meminta pelaksana proyek memperhatikan berbagai dampak tersebut. Dengan demikian, pembangunan underpass tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan warga dan lingkungan sekitar.
“Kita akan berusaha untuk terus meminimalisasi dampak-dampak dari pembangunan ini. Mudah-mudahan pembangunan underpass bisa diselesaikan tepat waktu pada awal tahun dan dapat digunakan pada Januari 2027,” tutur Tedy.
Sementara itu, Kepala SDN Baros Mandiri 1, Wiwi Adawiyah, menjelaskan bahwa genangan air berulang kali memasuki area sekolah. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas siswa, tetapi juga meninggalkan lumpur setelah air surut.
Menurut Wiwi, sedikitnya tiga ruangan utama mengalami dampak genangan. Ruangan tersebut terdiri atas dua ruang kelas dan satu ruang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dampaknya tidak berhenti pada terganggunya kegiatan belajar. Genangan juga memengaruhi fungsi sanitasi sekolah karena air kembali meluap melalui saluran pembuangan toilet.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan penanganan segera. Sebab, lingkungan sekolah harus tetap memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Kami berharap setelah adanya peninjauan ini, ada perubahan yang lebih baik ke depannya sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan kondusif,” ungkap Wiwi.
Peninjauan DPRD Jabar tersebut diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian persoalan drainase di sekitar proyek Underpass Gatot Subroto. Selanjutnya, Dinas BMPR Jabar bersama pihak terkait perlu memastikan penyebab genangan melalui pemeriksaan teknis.
Langkah tersebut penting untuk menentukan penanganan yang tepat, baik terhadap saluran pembuangan maupun aliran air di sekitar kawasan sekolah.
Di sisi lain, keberlanjutan pembangunan underpass tetap perlu memperhatikan dampak terhadap fasilitas umum. Terlebih, sekolah merupakan lingkungan pelayanan pendidikan yang membutuhkan perlindungan selama berlangsungnya pekerjaan konstruksi.
Melalui koordinasi lintas instansi, DPRD Jabar mendorong agar persoalan banjir di SDN Baros Mandiri 1 segera memperoleh solusi. Dengan demikian, siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran secara nyaman tanpa terganggu genangan air yang berulang.
Penyelesaian persoalan ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat dan keselamatan fasilitas publik.