Jakarta, Info Burinyay – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan memilih mengundurkan diri dari jabatannya. FWK menilai langkah tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Namun, FWK mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam dinamika politik nasional. Organisasi wartawan ini justru mengajak rakyat mengawal persoalan yang menyangkut hak konstitusional warga negara, yakni dugaan penyadapan ilegal terhadap ribuan orang.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi nasional FWK melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026). Forum itu menghadirkan wartawan senior, pemimpin redaksi, serta pengurus FWK dari berbagai daerah.
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengatakan keputusan untuk mengundurkan diri secara sukarela membutuhkan pertimbangan besar. Meski demikian, ia menilai langkah tersebut dapat mencerminkan kedewasaan politik dan mencegah potensi perpecahan nasional.
“Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Raja Pane saat membuka diskusi.
Menurut Raja, kepentingan nasional harus menjadi prioritas setiap pemimpin. Karena itu, seluruh pihak perlu menghindari keputusan politik yang berpotensi memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, wartawan senior HMU Kurniadi menyoroti mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kewenangan Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.
Kurniadi juga mengungkap informasi mengenai dua nama berinisial S yang disebut-sebut masuk dalam pembahasan calon pengganti wakil presiden.
“Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru,” ungkap Kurniadi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan calon. Selanjutnya, MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai proses pengunduran diri yang menjadi pembahasan FWK perlu mengedepankan ketenangan dan kepentingan masyarakat.
Menurut Hendry, penyelesaian persoalan politik melalui mekanisme konstitusi dapat menjaga stabilitas kehidupan berbangsa. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk kembali menjalankan aktivitas tanpa terbebani konflik politik.
Senada dengan pandangan tersebut, Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono, mengingatkan Presiden agar mempertimbangkan rekam jejak calon wakil presiden. Ia berharap calon tersebut memiliki integritas dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden.
“Rekam jejak itu sangat penting,” ujar Sihono.
FWK Desak Pengusutan Dugaan Penyadapan Ilegal
Di tengah dinamika politik nasional, HMU Kurniadi mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kasus dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut jauh lebih mendasar karena menyangkut privasi dan keamanan warga negara.
Kurniadi menyoroti paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Dalam forum tersebut, Kapolri mengungkap penahanan dan penetapan empat anggota kepolisian berpangkat bintang sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Namun, Kurniadi menilai perkembangan penyidikan itu belum menjawab sejumlah pertanyaan penting. Salah satunya menyangkut informasi mengenai sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
“Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat,” tegas Kurniadi.
Ia mempertanyakan kejelasan daftar orang yang menjadi sasaran penyadapan. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai materi penyadapan dan pihak yang memberikan perintah.
“Dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR, Kapolri secara gamblang telah memaparkan progres penyidikan. Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap. Apa saja materi penyadapan dan meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri, namun masih gelap siapa pemberi perintah?” ujarnya.
Bagi Kurniadi, aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan kepolisian. Penyidik harus mengungkap seluruh rangkaian perkara secara menyeluruh.
Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan penyadapan dan bagaimana aparat menjalankan mekanismenya. Masyarakat juga berhak mengetahui identitas pihak yang menjadi sasaran serta tujuan pengumpulan informasi.
Selain itu, aparat harus menjelaskan dasar hukum setiap tindakan penyadapan. Sebab, tindakan tanpa landasan hukum yang sah berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Kurniadi juga meminta Presiden memastikan Kapolri menuntaskan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap perkara yang menyangkut perlindungan hak warga negara.
Pasal 28G UUD 1945 Jadi Landasan Perlindungan Privasi
Dalam diskusi tersebut, Kurniadi mengaitkan persoalan penyadapan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketentuan konstitusi itu menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda setiap orang.
Selain itu, konstitusi juga menjamin hak masyarakat atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
Menurut Kurniadi, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menghormati jaminan tersebut. Sebab, kewenangan penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak dasar masyarakat.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” ujarnya.
Karena itu, FWK mendorong aparat membuka perkembangan penyidikan kepada masyarakat. Transparansi tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.
Lebih lanjut, Kurniadi mengingatkan Presiden agar tidak membiarkan dinamika politik Istana menggeser prioritas pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus segera menangani persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah drama Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak,” kata Kurniadi.
FWK Dorong Kedewasaan Politik dan Transparansi Hukum
Diskusi nasional tersebut menghadirkan sejumlah tokoh pers dan pengurus FWK. Di antaranya Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Dadang Rahmat, serta wartawan senior Juni Soehardjo.
Hadir pula Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha, Pemimpin Redaksi Edisi Ilham Dhramawan, dan Pemimpin Redaksi Seputar Publik Rendy Herdiana.
Selain itu, forum menghadirkan Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman, serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun.
Melalui diskusi tersebut, FWK menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik individu maupun kelompok.
Di sisi lain, FWK mengingatkan seluruh pihak agar menghormati mekanisme konstitusi dalam setiap perubahan kepemimpinan nasional. Pemerintah juga harus memastikan aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
FWK turut mengajak masyarakat mengawal perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal. Sebab, perkara tersebut menyangkut perlindungan privasi, keamanan, dan hak konstitusional setiap warga negara.
Bagi FWK, dinamika politik nasional harus menemukan penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan. Namun, pemerintah tidak boleh mengesampingkan pengusutan dugaan pelanggaran hak privasi rakyat.
“Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan,” demikian pesan yang mengemuka dalam diskusi nasional FWK.