Forum Wartawan Kebangsaan Jawa Barat (FWK Jabar) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera merealisasikan kebijakan pembiayaan pengobatan gratis bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Pasalnya, hingga kini sejumlah rumah sakit belum dapat menjalankan kebijakan tersebut secara optimal karena pemerintah daerah belum menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan.
FWK Jabar menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan sosial yang penting. Namun, pemerintah perlu memastikan seluruh fasilitas kesehatan memahami mekanisme pelayanan dan pembiayaannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima janji, tetapi juga memperoleh kepastian layanan ketika membutuhkan pengobatan.
Ketua FWK Jabar, Tatang Suherman, menyampaikan desakan tersebut dalam diskusi mingguan FWK Jabar di Sekretariat FWK, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (20/11/2026).
Menurut Tatang, kebijakan pembebasan biaya pengobatan bagi warga tanpa BPJS merupakan langkah positif pemerintah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan. Terlebih, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar iuran jaminan kesehatan.
“Ini sangat bagus sekali. Namun, kami meminta agar kebijakan tersebut segera direalisasikan. Jangan sampai hanya menjadi wacana atau sebatas omon-omon saja,” kata Tatang.
Ia menegaskan, pemerintah perlu segera menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam aturan operasional. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian ketika mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
Sementara itu, Sekretaris FWK Jabar, Kurnia Nugraha, mengatakan masyarakat menyambut positif rencana Gubernur Jawa Barat tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat membantu warga kurang mampu yang selama ini menghadapi kendala biaya pengobatan.
Namun, Kurnia mengingatkan bahwa persoalan teknis justru berpotensi menghambat pelaksanaan program. Ia menyebut masih terdapat warga yang datang ke rumah sakit, tetapi belum memperoleh kepastian pelayanan melalui skema pembiayaan tersebut.
“Program ini sangat baik dan masyarakat tentu menyambutnya. Karena itu, pemerintah harus segera merealisasikannya. Jangan sampai warga yang membutuhkan pengobatan justru menghadapi penolakan karena petunjuk teknis belum tersedia,” ujar Kurnia.
Di sisi lain, Bendahara FWK Jabar, Mantoyo, menyoroti kesiapan rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah. Menurutnya, fasilitas kesehatan masih membutuhkan kejelasan aturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum menjalankan kebijakan tersebut.
Ia menilai pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan administrasi dan mekanisme pembiayaan. Dengan begitu, rumah sakit memiliki dasar operasional yang jelas saat menerima pasien tanpa kepesertaan BPJS aktif.
“Rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, masih menunggu aturan pelaksanaan dari Pemprov Jabar. Faktanya, kebijakan ini belum dapat berjalan sebagaimana harapan masyarakat,” ungkap Mantoyo.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan pelayanan kesehatan dan rawat inap gratis di ruang kelas III bagi masyarakat Jawa Barat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut juga menyasar warga dengan status kepesertaan BPJS tidak aktif, menunggak, atau kedaluwarsa.
Bahkan, kebijakan tersebut memberikan ruang pelayanan bagi warga yang belum memiliki KTP. Langkah ini bertujuan agar persoalan administrasi kependudukan tidak menghalangi masyarakat memperoleh pertolongan medis.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan jaringan rumah sakit telah menandatangani kesepakatan bersama pada 7 Oktober 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah membuka akses pelayanan bagi warga yang mengalami sakit, kecelakaan, maupun menjadi korban tindak kejahatan. Termasuk korban penganiayaan, pembegalan, dan perampokan yang mengalami luka.
Selain itu, pemerintah juga memasukkan jenis pengobatan tertentu yang tidak tercakup dalam layanan BPJS ke dalam skema pelayanan tersebut. Adapun pembiayaan perawatan kelas III menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota terkait.
Sejumlah rumah sakit telah masuk dalam jaringan kerja sama tersebut. Di antaranya, 65 RSUD di Jawa Barat serta sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta.
Rumah sakit tersebut meliputi RSHS Bandung, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSPAD Gatot Subroto, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan RS Cicendo.
Meski demikian, penandatanganan kesepakatan belum otomatis menjamin pelaksanaan layanan di seluruh rumah sakit. Sebab, fasilitas kesehatan masih membutuhkan petunjuk teknis yang mengatur persyaratan pasien, prosedur pelayanan, verifikasi administrasi, serta mekanisme pembayaran klaim.
Persoalan kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut juga mendapat perhatian di tingkat daerah. Salah satunya di Kabupaten Sukabumi, ketika DPRD setempat menyoroti belum tersedianya petunjuk teknis di sejumlah rumah sakit strategis.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengungkapkan persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pemerintah harus memastikan kesiapan pelaksanaan sebelum masyarakat mengandalkan program tersebut.
Selain persoalan juknis, kemampuan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Sebab, pemerintah kabupaten/kota turut menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai kesepakatan bersama.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pengelola rumah sakit.
Karena itu, FWK Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan dan prosedur pelayanan kepada seluruh rumah sakit peserta kerja sama.
FWK Jabar berharap kebijakan kesehatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih, program ini menyangkut kebutuhan mendasar warga yang tidak mampu membayar biaya pengobatan secara mandiri.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan berobat gratis tidak cukup diukur dari pengumuman maupun penandatanganan kesepakatan. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan ketika datang ke rumah sakit.
Bagi FWK Jabar, percepatan penerbitan petunjuk teknis menjadi langkah mendesak. Dengan demikian, niat baik Gubernur Dedi Mulyadi dapat segera diwujudkan menjadi pelayanan kesehatan yang nyata, terukur, dan dapat diakses masyarakat Jawa Barat.