Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, mendorong pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait memperkuat langkah mitigasi bencana menjelang puncak musim penghujan. Ia menilai kesiapsiagaan tidak cukup mengandalkan pengerahan personel ketika bencana terjadi. Sebaliknya, pemerintah perlu membangun sistem pencegahan sejak dini untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian materiil.
Ahmad menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Apel Siaga Tanggap Bencana Polda Jawa Barat Tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di Markas Polda Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ahmad, Jawa Barat menghadapi berbagai potensi bencana alam seiring meningkatnya intensitas hujan. Ancaman tersebut mencakup banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan di wilayah rawan bencana.
Ia menegaskan bahwa mitigasi harus menjadi bagian utama dalam strategi penanggulangan bencana. Langkah tersebut mencakup pemetaan wilayah berisiko, penyebarluasan informasi kebencanaan, serta peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi kondisi darurat.
“Mitigasi tidak cukup hanya saat bencana terjadi. Edukasi, peringatan dini, dan kesiapan logistik harus diperkuat jauh sebelum bencana datang,” tegas Ahmad Hidayat.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya perubahan pola penanganan bencana. Pemerintah tidak cukup menunggu laporan kejadian untuk mengerahkan bantuan. Sebaliknya, seluruh unsur terkait perlu mengantisipasi ancaman melalui perencanaan yang terukur dan koordinasi berkelanjutan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Ahmad adalah penguatan sistem peringatan dini atau early warning system. Menurutnya, informasi mengenai potensi bencana harus menjangkau masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.
Dengan demikian, warga memiliki waktu untuk mengambil langkah penyelamatan sebelum kondisi memburuk. Selain itu, pemerintah perlu memastikan saluran komunikasi berjalan efektif hingga tingkat desa dan lingkungan permukiman.
Edukasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengurangi risiko bencana. Warga yang tinggal di kawasan rawan perlu memahami tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, serta prosedur penyelamatan diri.
Di sisi lain, kesiapan logistik membutuhkan perhatian khusus. Ketersediaan kebutuhan dasar, perlengkapan evakuasi, kendaraan operasional, dan fasilitas darurat harus mengikuti kebutuhan setiap wilayah.
Ahmad juga menekankan pentingnya keterlibatan DPRD Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi lintas sektoral. Ia menyatakan komitmennya untuk menjaga komunikasi dan sinergi bersama kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu berjalan secara konsisten. Terlebih, penanganan bencana membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara setiap instansi.
Selain itu, koordinasi yang efektif dapat mempercepat mobilisasi personel dan bantuan. Dengan begitu, petugas dapat menjangkau masyarakat terdampak tanpa menghadapi hambatan koordinasi yang berkepanjangan.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki memastikan jajarannya telah menyiapkan personel untuk menghadapi potensi bencana selama musim penghujan.
Dalam konferensi pers seusai apel siaga, Hengki menjelaskan bahwa kepolisian juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, jajaran kepolisian memperkuat skema koordinasi terpadu untuk mempercepat penanganan keadaan darurat di lapangan.
Kesiapan tersebut mencakup dukungan operasional yang menyesuaikan kebutuhan penanganan bencana. Dengan demikian, personel dapat bergerak sesuai kondisi dan tingkat kedaruratan di setiap wilayah.
Apel siaga tersebut turut menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Perwakilan TNI dari Kodam III/Siliwangi, Ari Sunu, juga menghadiri kegiatan tersebut.
Selain itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat turut mengikuti apel kesiapsiagaan. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan keterlibatan lintas instansi dalam menghadapi ancaman bencana.
Sinergi Lintas Sektoral Jadi Kunci Penanganan Bencana
Kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Sebab, setiap wilayah memiliki karakteristik ancaman serta kebutuhan penanganan yang berbeda.
Karena itu, pemetaan risiko harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas petugas dan edukasi warga. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi peringatan dini menjangkau masyarakat di kawasan rawan.
Di samping itu, ketersediaan logistik harus mengikuti kebutuhan lapangan. Koordinasi antara BPBD, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat juga perlu berlangsung secara berkelanjutan.
Ahmad Hidayat menempatkan keselamatan masyarakat sebagai perhatian utama dalam upaya mitigasi bencana. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah antisipasi sebelum ancaman bencana berkembang menjadi keadaan darurat.
Melalui penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, dan kesiapan logistik, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi risiko dampak bencana. Terlebih, memasuki periode musim penghujan, kesiapan setiap unsur menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat Jawa Barat.
Dengan demikian, apel siaga tidak hanya menjadi momentum konsolidasi personel. Lebih dari itu, kegiatan tersebut perlu mendorong langkah nyata dan berkelanjutan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang mengutamakan keselamatan warga.