Bandung, Info Burinyay – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membiayai puluhan ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri melalui kerja sama dengan sekolah swasta terus menuai sorotan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci kesiapan program tersebut, terutama terkait pendanaan dan mekanisme pelaksanaannya.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengantisipasi persoalan daya tampung sekolah negeri jauh sebelum proses penerimaan murid baru berlangsung.
Data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menunjukkan sekitar 70 ribu siswa di Jawa Barat belum memperoleh kursi di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2026/2027. Untuk mengatasi kondisi itu, Pemprov Jabar menawarkan skema pembiayaan pendidikan melalui sekolah swasta yang menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.
Meski demikian, Doni menilai pemerintah belum menyampaikan kajian yang cukup kuat kepada publik. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memahami dasar pengambilan kebijakan tersebut.
“Program ini tidak melalui kajian yang dalam sehingga muncul kecarut-marutan. Sebagai pemimpin, ketika ada program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya pemimpin lah yang harusnya memasang badan. Salah, akui saja, minta maaf ke masyarakat. Jangan malah mencari kambing hitam orang lain,” ujar Doni kepada wartawan, Sabtu (13/6).
Selain mengkritisi perencanaan program, Doni juga mempertanyakan sumber pembiayaan yang akan digunakan pemerintah. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui secara jelas komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan bantuan pendidikan itu.
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan apakah bantuan biaya pendidikan hanya berlaku selama satu tahun atau berlangsung hingga siswa menyelesaikan masa pendidikan mereka.
“Pertanyaannya, anggaran untuk membayar itu dari mana? Pakai anggaran apa? Kalau Pemprov bilang tidak perlu bayaran selama setahun, apakah ditanggung setahun saja atau sampai lulus selama tiga tahun? Ini harus jelas. Berapa biaya total yang ditanggung dan dari mana pos anggarannya?” katanya.
Selanjutnya, Doni mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi persoalan yang pernah muncul dalam sejumlah program sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Jabar menyampaikan seluruh rincian kebijakan secara transparan sejak awal.
Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah membuka tiga informasi utama kepada publik. Pertama, jumlah sekolah swasta yang telah menjalin kemitraan beserta kapasitas daya tampungnya. Kedua, nilai subsidi yang akan diterima setiap siswa. Ketiga, sumber anggaran dan mekanisme penggunaannya dalam APBD.
Doni juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses penganggaran. Menurut dia, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan strategis tanpa komunikasi dengan lembaga legislatif.
“Apakah mau menggunakan BTT? Kalau di luar BTT, tentunya harus dibicarakan dulu dengan DPRD. Jangan seenaknya saja memutuskan sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, isu pendidikan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menyampaikan aspirasi publik terkait kebijakan pendidikan.
“Kebijakan ini blunder, dan masyarakat sudah banyak yang marah,” pungkasnya.