Bandung, Info Burinyay — Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah perubahan mendasar dalam Rancangan Perubahan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Sorotan utama Fraksi NasDem mencakup penurunan target pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan belanja, defisit anggaran, penyertaan modal untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), hingga rencana penambahan utang daerah senilai Rp3,4 triliun.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat, Sri Wahyuni Utami, menyampaikan catatan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).
Sri menjelaskan, Fraksi NasDem telah mencermati nota pengantar Gubernur Jawa Barat mengenai Rancangan Perubahan APBD 2026 yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 26 Agustus 2026.
Menurut Sri, perubahan APBD memang perlu untuk menyesuaikan kondisi fiskal dengan perkembangan aktual. Namun, setiap perubahan angka anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan yang terang mengenai penyebab koreksi PAD tersebut,” kata Sri.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah turun dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun. Artinya, pemerintah daerah memangkas target sekitar Rp2,27 triliun.
Pada saat yang sama, target PAD juga mengalami penurunan. Target semula sebesar Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun. Koreksi tersebut mencapai sekitar Rp1,57 triliun.
Karena itu, NasDem meminta pemerintah menjelaskan faktor yang mendorong penurunan tersebut. Pemerintah, antara lain, perlu menjelaskan pengaruh perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan, penerimaan pajak, asumsi ekonomi, maupun kemungkinan target awal yang terlalu optimistis.
Selain itu, NasDem mendorong pemerintah memperkuat PAD melalui strategi yang lebih produktif. Menurut Fraksi NasDem, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan pungutan.
Sebaliknya, pemerintah perlu memperluas basis ekonomi daerah, mengoptimalkan aset daerah dan BUMD, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membuka ruang investasi dan pertumbuhan dunia usaha.
Di sisi lain, Fraksi NasDem juga menyoroti kinerja pelaksanaan APBD hingga semester pertama 2026. Realisasi pendapatan baru mencapai 42,74 persen. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 40,19 persen.
Atas kondisi tersebut, NasDem meminta pemerintah menguraikan program dan kegiatan yang masih mencatat realisasi rendah. Pemerintah juga perlu menjelaskan hambatan pelaksanaan serta potensi program yang tidak mampu mencapai target hingga akhir tahun.
NasDem menilai perubahan APBD harus menjalankan fungsi evaluasi. Karena itu, pemerintah perlu menggunakan data realisasi dan capaian program sebagai dasar untuk menentukan perubahan anggaran.
“Setiap tambahan anggaran harus memiliki prioritas, target output dan outcome yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sri.
Fraksi NasDem juga menemukan persoalan lain dalam struktur perubahan APBD 2026. Ketika target pendapatan turun Rp2,27 triliun, pemerintah justru menaikkan belanja sebesar Rp991,55 miliar.
Dengan perubahan tersebut, total belanja daerah mencapai Rp30,82 triliun. Khusus belanja modal, pemerintah meningkatkan alokasinya sebesar Rp550,04 miliar.
Karena itu, NasDem meminta pemerintah menjelaskan dasar penambahan belanja modal tersebut. Fraksi NasDem ingin memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar mendukung kebutuhan prioritas dan menghasilkan manfaat yang terukur.
Menurut Sri, pemerintah juga tidak boleh menjadikan tingkat serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah harus mengukur keberhasilan melalui hasil program dan dampaknya terhadap masyarakat.
Selanjutnya, Fraksi NasDem menyoroti perubahan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah menurunkan alokasi BTT dari Rp328,81 miliar menjadi Rp252,54 miliar.
NasDem memahami kebutuhan efisiensi anggaran. Namun, pemerintah tetap harus menjaga kapasitas fiskal untuk menghadapi bencana, keadaan darurat, dan kondisi luar biasa yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut kemudian menghasilkan defisit sekitar Rp3,26 triliun. Angka itu muncul dari pendapatan daerah sebesar Rp27,85 triliun dan belanja sebesar Rp30,82 triliun.
Dalam kondisi tersebut, Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Pemerintah juga harus memastikan skema pembiayaan tetap sehat dan tidak menciptakan tekanan fiskal berlebihan pada tahun berikutnya.
Selain defisit, NasDem mempertanyakan rencana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp50 miliar untuk BIJB.
Fraksi NasDem meminta pemerintah memaparkan kondisi aktual BIJB sebelum mengambil keputusan penyertaan modal. Penjelasan tersebut perlu mencakup kemampuan perusahaan membiayai operasional, kebutuhan pendanaan, serta peta jalan menuju kemandirian keuangan.
NasDem mengingatkan agar tambahan modal tidak hanya berfungsi menopang kebutuhan operasional perusahaan. Pemerintah harus memastikan penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi dan menghasilkan kinerja yang terukur bagi Jawa Barat.
Utang Rp3,4 Triliun Jadi Perhatian
Di antara seluruh catatan tersebut, rencana penambahan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun menjadi perhatian paling serius Fraksi NasDem.
Sri menilai pemerintah perlu mengkaji rencana tersebut secara hati-hati. Sebab, pemerintah mengusulkan tambahan utang ketika target pendapatan daerah turun Rp2,27 triliun dan PAD berkurang Rp1,57 triliun.
Menurut Sri, pembahasan utang tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengenai penggunaan dana. Pemerintah juga harus menjelaskan kemampuan daerah untuk mengembalikan kewajiban tersebut.
“Yang jauh lebih penting dari mana utang tersebut akan dibayar,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah menyampaikan peta pembayaran utang secara transparan. Informasi tersebut mencakup cicilan pokok, bunga, jangka waktu pembayaran, sumber dana pelunasan, hingga konsekuensinya terhadap ruang fiskal Jawa Barat.
NasDem juga meminta pemerintah menghitung dampak utang terhadap kemampuan pembiayaan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Fraksi NasDem, pemerintah harus mencegah kondisi ketika kewajiban pembayaran utang mengurangi kapasitas anggaran untuk membiayai sektor strategis. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Bagi Fraksi Partai NasDem, persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya pemerintah daerah berutang. Persoalannya adalah apakah utang tersebut dikelola secara sehat, digunakan secara produktif, dan mampu dibayar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ujar Sri.
Dengan demikian, Fraksi NasDem meminta Pemprov Jawa Barat membuka seluruh dasar perhitungan perubahan APBD 2026 sebelum DPRD mengambil keputusan akhir.
NasDem secara khusus meminta penjelasan mengenai penurunan target pendapatan dan PAD, peningkatan belanja, tambahan belanja modal, penurunan BTT, defisit sekitar Rp3,26 triliun, penyertaan modal BIJB Rp50 miliar, serta rencana penambahan utang Rp3,4 triliun.
Fraksi NasDem menegaskan, perubahan APBD harus menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, terukur, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat. Karena itu, setiap rupiah dalam perubahan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta konsekuensi fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan.