Ciwidey, Info Burinyay – Sejumlah program pembangunan dan bantuan di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, belum berjalan optimal sejak awal. Kondisi ini memicu perhatian publik dan mendorong evaluasi dari pemerintah kecamatan.
Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Panpan Rispan, menyatakan bahwa keterlambatan program desa menjadi catatan penting bagi seluruh unsur pemerintahan. Ia menilai sorotan masyarakat sering mempercepat gerak pelaksanaan kegiatan.
“Harus diakui, ketika masyarakat memberi perhatian dan sorotan, pelaksanaan program bergerak lebih cepat. Ini menjadi evaluasi agar ke depan kami tidak menunggu ramai baru bekerja,” ujar Panpan, Selasa (13/1/2026).
Panpan menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan langsung mengambil langkah perbaikan. Kecamatan memastikan ketersediaan sarana penunjang pemerintahan desa. Saat ini, Desa Panundaan sudah menggunakan mobil operasional untuk mendukung pelayanan.
Menurut Panpan, pemerintah desa harus menjaga ketepatan waktu dalam merealisasikan bantuan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan tidak boleh terulang.
“Keterlambatan ini harus menjadi pelajaran bersama. Pelayanan desa harus berjalan cepat dan tepat,” katanya.
Panpan juga memaparkan perkembangan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut pemerintah sudah memulai realisasi bantuan tersebut. Saat ini, pelaksana kegiatan memasang bekisting di lokasi pembangunan.
Pemasangan bekisting berlangsung di RW 01, Kampung Salam, Desa Panundaan. Panpan memastikan pihak kecamatan akan mengawal proses pembangunan hingga selesai.
“Bantuan provinsi sudah berjalan. Hari ini petugas memasang bekisting di lapangan. Kami akan terus mengawalnya agar sesuai aturan,” ujar Panpan.
Selain bantuan fisik, Panpan menyoroti penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Panundaan. Ia menyampaikan bahwa proses penyampaian modal masih berjalan. Pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan pengurus BUMDes.
Namun, hingga saat ini pemerintah desa belum menyampaikan kepastian waktu dan besaran modal. Panpan menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan dari desa.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus BUMDes. Sampai sekarang belum ada kepastian waktu dan nilai penyertaan modal,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panpan mengajak masyarakat Desa Panundaan untuk aktif mengawasi seluruh kegiatan desa. Ia menilai pengawasan warga berperan penting dalam menjaga transparansi anggaran.
“Kami membuka ruang pengawasan. Warga jangan ragu mengawasi pembangunan dan program desa,” tegas Panpan.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan warga membantu pemerintah menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pengawasan juga mencerminkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Ketua BUMDes Panundaan, Rahmat, menyampaikan bahwa hingga Selasa (13/1/2026) pengurus BUMDes belum menerima dana penyertaan modal. Dana tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Rahmat menyebut pemerintah desa sudah mencairkan dana tersebut sejak Desember 2025. Namun, hingga kini pengurus BUMDes belum menerima penyaluran.
“Hingga hari ini, Pemdes Panundaan belum menyerahkan dana BUMDes yang tercantum di APBDes,” ujar Rahmat melalui sambungan telepon.
Ia mengaku belum mengetahui penyebab keterlambatan tersebut. Saat ini, pengurus BUMDes masih menunggu realisasi sesuai janji Kepala Desa Panundaan, An An Romdon.
“Kami masih menunggu janji kepala desa. Beliau menyampaikan dana akan diberikan dalam minggu-minggu ini,” katanya.
Kondisi ini menegaskan pentingnya transparansi, konsistensi, dan ketepatan waktu. Setiap program desa diharapkan berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Desa Panundaan.