Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan ASN Pemerintah Kabupaten Bandung memusatkan program kerja pada visi misi daerah tahun 2026.
Permintaan tersebut Kang DS sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Bulanan Januari di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin, 26 Januari 2026.
Dalam arahannya, Kang DS menekankan pentingnya keselarasan seluruh program OPD dengan visi misi daerah serta 57 rencana aksi yang telah ditetapkan sejak awal kepemimpinannya.
Selain itu, Kang DS menyampaikan rencana evaluasi menyeluruh terhadap setiap program dan belanja yang diajukan OPD untuk tahun anggaran 2026.
Ia menegaskan bahwa OPD harus menghapus program yang tidak memiliki tingkat urgensi tinggi dari daftar prioritas anggaran.
Selanjutnya, Pemkab Bandung akan mengalihkan anggaran tersebut untuk mendukung belanja yang berkaitan langsung dengan visi misi dan janji politik kepada masyarakat.
“Saya minta kita fokus kepada belanja visi misi dan 57 rencana aksi. Ini harus terwujud. Kita fokus menyelesaikan janji politik kepada rakyat,” ujar Kang DS.
Menurut Kang DS, kebijakan pengetatan anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan karena tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Bandung cukup berat.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung mengalami pengurangan Transfer Keuangan Daerah hampir Rp 1 triliun pada tahun anggaran 2026.
Pengurangan tersebut berdampak langsung pada menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
APBD yang semula ditargetkan sebesar Rp 7,3 triliun kini hanya mencapai sekitar Rp 6,2 triliun.
“APBD kita berkurang Rp 1,1 triliun karena ada pengurangan TKD hampir Rp 1 triliun. Karena itu, rencana belanja harus memprioritaskan visi misi,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Kang DS kembali meminta OPD mencoret belanja dinas yang tidak memiliki kepentingan langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bandung harus mengarahkan setiap rupiah anggaran untuk memenuhi janji politik pasangan Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb.
“Di tengah pemotongan TKD yang signifikan, kita harus mengatur belanja dengan cermat agar janji politik tetap terealisasi,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, Kang DS menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk memperketat evaluasi seluruh usulan program.
Ia meminta Bapperida memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan visi misi serta kebutuhan mendesak masyarakat.
“Saya minta Bapperida mengevaluasi semua usulan program. Alihkan belanja yang tidak penting untuk kebutuhan mendesak,” katanya.
Menurut Kang DS, Pemkab Bandung harus memprioritaskan pembangunan RSUD Cimenyan serta pembangunan jalan dan jembatan.
Selain fokus pada penajaman program prioritas, Kang DS juga menekankan percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2026.
Ia menargetkan realisasi serapan anggaran mencapai minimal Rp 500 miliar pada periode tersebut.
“Saya minta dinas yang sudah memaparkan program segera mempercepat penyerapan anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran akan mempercepat manfaat program bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Pada kesempatan yang sama, Kang DS menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan karyawan Pemkab Bandung atas kinerja selama tahun 2025.
Ia menilai disiplin dan komitmen ASN berperan besar dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Saya ucapkan terima kasih karena telah disiplin mengawal belanja. Pada 2025, Pemkab Bandung tidak mengalami gagal bayar,” ungkapnya.
Kang DS menyebut capaian tersebut patut disyukuri karena banyak kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami gagal bayar.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat gagal bayar sekitar Rp 631 miliar pada tahun 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut membuktikan komitmen kuat seluruh jajaran Pemkab Bandung dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.