Jakarta, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajukan tiga program prioritas penanganan banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Ia menyampaikan usulan itu langsung kepada jajaran kementerian dengan dukungan Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam pertemuan tersebut, Dadang memaparkan kondisi banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung. Ia menilai percepatan intervensi pemerintah pusat menjadi faktor kunci agar dampak banjir tidak semakin meluas. Karena itu, ia mendorong kementerian segera menindaklanjuti usulan tersebut.
“Dengan atensi dari Pak Wakil Ketua DPR RI Kang H. Cucun, kami mengusulkan kepada Menteri PUPR agar penanganan banjir di Kabupaten Bandung bisa dipercepat, khususnya di wilayah langganan banjir,” ujar Dadang.
Ia merinci, usulan pertama fokus pada penanganan dan normalisasi Sungai Cisungalah di Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk. Menurutnya, wilayah tersebut hampir setiap tahun mengalami luapan air, terutama saat curah hujan meningkat. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, termasuk akses jalan, permukiman, lahan pertanian, hingga kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu, Dadang menilai normalisasi sungai menjadi langkah strategis untuk memperlancar aliran air. Selain itu, upaya tersebut dapat menekan potensi banjir di kawasan timur Kabupaten Bandung. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko kerugian masyarakat secara bertahap.
Selanjutnya, Dadang mengusulkan pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Ia menyebut wilayah ini sebagai salah satu titik banjir terparah. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir merendam sebagian besar kawasan dengan ketinggian air lebih dari satu meter.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada ribuan warga. Aktivitas masyarakat pun terganggu secara signifikan. Di sisi lain, kawasan Tegalluar menerima limpasan air dari Sungai Cikeruh, Sungai Citarik, Sungai Citarum, serta aliran dari Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
Karena itu, Pemkab Bandung menilai pembangunan kolam retensi menjadi kebutuhan mendesak. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan normalisasi saluran, pengerukan drainase, serta penanganan Sungai Cipamokolan Lama. Namun, Dadang menegaskan langkah tersebut belum cukup tanpa infrastruktur penampungan air.
“Tegalluar sudah terlalu lama menjadi langganan banjir. Karena itu, kami mengusulkan kolam retensi agar air dapat ditampung dan beban ke permukiman berkurang,” katanya.
Lebih lanjut, Dadang mengajukan pembangunan kolam retensi di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek sebagai usulan ketiga. Wilayah ini kerap terdampak banjir saat hujan deras dan debit air dari hulu meningkat. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 1,5 hektare untuk mendukung rencana tersebut.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan lahan sekitar 3,5 hektare di Tegalluar. Dengan kesiapan tersebut, Dadang berharap kementerian segera merealisasikan pembangunan dalam waktu dekat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani banjir yang sudah berlangsung lama. Oleh sebab itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI agar penanganan berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap usulan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR. Semoga realisasinya berjalan lancar dan masyarakat di Majalaya, Solokanjeruk, Bojongsoang, dan Rancaekek segera merasakan manfaatnya,” tandasnya.
Pemkab Bandung terus memperkuat langkah terpadu agar penanganan banjir berjalan komprehensif dan berkelanjutan di seluruh wilayah terdampak.