Bojongsoang, Info Burinyay – — Bupati Bandung Dadang Supriatna meninjau sejumlah titik yang akan menjadi lokasi pembangunan danau buatan dan kolam retensi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Jumat (1/5/2026). Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan pembangunan itu mampu mengurangi banjir yang selama ini melanda kawasan Tegalluar dan wilayah Bandung timur.
Dalam peninjauan tersebut, Dadang Supriatna hadir bersama Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya. Keduanya merupakan putra daerah asal Desa Tegalluar. Selain itu, sejumlah pejabat daerah ikut mendampingi, di antaranya Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa, Kepala DPMPTSP Ben Indra Agusta, Kepala Satpol PP Uwais Qorni, dan Kepala Disperkimtan Enjang Wahyudin.
Kepala Desa Tegalluar Galih Hendrawan, para ketua RW, dan tokoh masyarakat juga mengikuti pemantauan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kolam retensi.
“Hari ini kita turun langsung ke lapangan supaya Tegalluar tidak banjir lagi,” kata Dadang Supriatna di sela peninjauan lokasi.
Dadang menegaskan, Pemkab Bandung menyiapkan beberapa langkah strategis untuk menangani banjir di Tegalluar. Salah satunya, peninggian jalan provinsi di kawasan Tegalluar sepanjang sekitar satu kilometer.
Menurutnya, Pemkab Bandung sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait rencana tersebut. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mendukung pembangunan danau retensi di kawasan Tegalluar.
“Tahun ini Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan jalan provinsi di Tegalluar. Menteri PU juga sudah menyetujui anggaran pembangunan danau retensi,” ujarnya.
Dadang menjelaskan, dirinya bertemu Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan itu berlangsung setelah Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong percepatan program penanganan banjir di Kabupaten Bandung.
Karena itu, Pemkab Bandung mulai menjalankan program penanganan banjir tahun ini melalui pola kerja kolaboratif atau pentahelix.
“Minggu depan kita mulai langkah penanganannya. Sebelum pembangunan dimulai, kita akan menertibkan lahan yang masuk area pembangunan danau,” katanya.
Selain itu, Pemkab Bandung akan mengevaluasi lahan milik investor atau pengembang yang belum menjalankan pembangunan secara jelas. Pemerintah daerah ingin mengembalikan fungsi lahan sesuai aturan LSD dan LP2B.
“Kita ingin mengembalikan fungsi ruang sesuai harapan masyarakat. Jadi lahan yang tidak jelas pemanfaatannya akan kita evaluasi,” ujar Dadang.
Meski demikian, Pemkab Bandung tetap membuka ruang komunikasi dengan investor melalui DPMPTSP Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah juga menyiapkan verifikasi ulang terhadap izin dan komitmen pemanfaatan lahan di kawasan Kota Baru Tegalluar.
Dadang mengungkapkan, total anggaran penanganan banjir yang sudah mendapat persetujuan Kementerian PU mencapai sekitar Rp220 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan retensi di Tegalluar, retensi di Sukamanah, dan normalisasi Sungai Cisunggalah.
“Anggaran normalisasi Sungai Cisunggalah mencapai sekitar Rp151 miliar. Kemudian anggaran penanganan lainnya sekitar Rp68 miliar. Total keseluruhannya sekitar Rp220 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan Dadang Supriatna sudah dua kali bertemu Menteri PU untuk membahas pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir di Kabupaten Bandung.
Menurut Zeis, langkah itu menunjukkan keseriusan Bupati Bandung dalam mempercepat penanganan banjir, khususnya di kawasan Bandung timur.
“Pak Bupati sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Menteri PU juga langsung menyetujui proposal pembangunan kolam retensi,” kata Zeis.
Ia menambahkan, DPUTR terus berkomunikasi dengan BBWS Citarum untuk menyiapkan DED dan kebutuhan teknis pembangunan kolam retensi di Tegalluar dan Sukamanah.
Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta menegaskan pihaknya siap memverifikasi ulang lahan milik investor di kawasan Tegalluar.
“Kami mendapat tenggat waktu sampai 5 Mei. Jika ada investor yang tidak memenuhi ketentuan, kami akan mengevaluasi dan mengembalikan fungsi ruangnya,” ujar Ben.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Uwais Qorni juga memastikan Satpol PP siap menindak pelanggaran terhadap Perda maupun Perbup terkait tata ruang.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya berharap pembangunan danau retensi segera berjalan dan tidak berhenti sebagai wacana.
“Semua pihak harus bekerja sama supaya penanganan banjir di Tegalluar benar-benar terwujud,” kata Asep Romy.