Ciwidey, Info Burinyay – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr. M. Hailuki, M.Si., menegaskan peran strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Ciwidey yang berlangsung di Aula Kantor Camat Ciwidey, Kabupaten Bandung, Selasa (10/2/2026).
Pemerintah Kecamatan Ciwidey menggelar Musrenbang tersebut dengan mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan”. Melalui forum ini, pemerintah kecamatan berupaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Dalam pembahasan Musrenbang, para peserta mencermati kondisi penurunan anggaran pembangunan yang mencapai sekitar 30 persen. Meski demikian, pemerintah kecamatan tetap menetapkan dua prioritas utama untuk rencana pembangunan tahun 2027, yakni pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi tersebut, forum Musrenbang menuntut perencanaan yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Dr. M. Hailuki menilai Musrenbang harus menjadi pedoman nyata dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menekankan bahwa setiap program yang masuk ke dalam RKPD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
“Kita berharap Musrenbang ini menjadi patokan dalam membuat kebijakan pembangunan tahun 2027. Kita ingin apa yang tertuang dalam RKPD benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat dan sesuai dengan skala prioritas,” ujar Hailuki.
Lebih lanjut, ia mendorong perubahan orientasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran. Sebaliknya, setiap program harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
“Orientasi yang kita tekankan sekarang bukan lagi soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana program pembangunan mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Pendekatan problem solver harus menjadi arah utama,” tegasnya.
Selain membahas arah pembangunan, Hailuki juga menjelaskan penyebab penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa beberapa parameter memengaruhi besaran TKD yang diterima daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jika beberapa parameter bisa kita penuhi dan kita perbaiki, maka evaluasi TKD masih bisa kita upayakan pada tahun ini,” jelas Hailuki.
Ia pun mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan pembenahan secara serius. Menurutnya, langkah tersebut penting agar penurunan TKD tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Musrenbang Kecamatan Ciwidey ini turut dihadiri Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung, Camat Ciwidey, para kepala desa se-Kecamatan Ciwidey, anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan 1, perwakilan Dinas PUTR melalui UPTD Sapras Ciwidey, serta unsur masyarakat dan undangan lainnya.
Melalui Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan berharap perencanaan pembangunan Kecamatan Ciwidey mampu berjalan lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan warga, serta sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung yang berdaya saing dan berkelanjutan.