Ciparay, Info Burinyay – Kebijakan pencairan insentif RT/RW oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bank BJB memicu sorotan dari lapangan. Program yang bertujuan mempermudah justru memunculkan keluhan dari para penerima manfaat, terutama di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Jumat (17/3/2026).
Sejak pagi, para ketua RT dan RW langsung mendatangi lokasi layanan. Sebagian bahkan tiba sejak pukul 06.00 WIB. Namun, kapasitas layanan tidak mampu menampung jumlah antrean. Akibatnya, banyak warga harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian pencairan.
Seorang RT menyampaikan kekecewaannya secara langsung. “Ini bukan pelayanan, ini penyiksaan secara sistem,” ujarnya. Ia menilai sistem antrean tidak berjalan optimal dan justru membebani aparat kewilayahan.
Situasi semakin berat karena pencairan berlangsung menjelang Idul Fitri. Kebutuhan rumah tangga meningkat pada periode tersebut. Karena itu, keterlambatan pencairan dinilai merugikan. Sejumlah RT/RW bahkan pulang tanpa hasil meski sudah mengantre sejak pagi.
Di sisi lain, keterbatasan fasilitas memperparah kondisi. Petugas hanya mengoperasikan satu kasir untuk melayani antrean panjang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan volume penerima insentif. Selain itu, rencana penambahan fasilitas seperti ATM belum terlihat di lapangan.
Tidak hanya itu, isu potongan administrasi turut memicu reaksi. Beberapa RT/RW menemukan adanya pengurangan nominal saat pencairan melalui bank. Sebelumnya, pemerintah desa menyalurkan insentif tanpa potongan. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi mekanisme.
Perwakilan RT lainnya juga menyuarakan kekhawatiran. “Kalau ini terus terjadi, kepercayaan kami bisa runtuh. Kami bekerja untuk masyarakat, bukan untuk dipersulit,” tegasnya.
Selain itu, laporan dari wilayah lain di Kabupaten Bandung menunjukkan pola serupa. Kondisi tersebut mengindikasikan masalah tidak hanya terjadi di satu titik. Dengan demikian, persoalan ini mengarah pada kelemahan sistem, bukan sekadar kendala teknis.
Pada saat yang sama, pemerintah juga belum mencairkan penghasilan tetap perangkat desa. Faktor administrasi kembali menjadi alasan utama. Sementara itu, kebutuhan hidup tetap berjalan dan tidak bisa ditunda.
Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya menghambat pencairan insentif. Lebih jauh, kepercayaan terhadap pelayanan publik bisa menurun. Padahal, RT dan RW memegang peran penting sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Karena itu, berbagai pihak mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung dan pihak perbankan segera melakukan evaluasi. Perbaikan sistem layanan menjadi langkah penting agar proses pencairan berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.