Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung pada Rabu, 25 Maret 2026. Ia menargetkan penguatan stabilitas fiskal serta percepatan optimalisasi pendapatan daerah sebagai fondasi pembangunan.
Dalam sidak tersebut, Dadang menegaskan bahwa stabilitas keuangan menjadi kunci utama jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, ia menempatkan sektor pendapatan sebagai prioritas strategis. “Roda organisasi ini bisa berjalan apabila keuangan fiskal stabil. Pembangunan juga akan maksimal jika ketahanan fiskal terjaga,” kata Dadang di sela kunjungan.
Selanjutnya, ia menjelaskan alasan fokusnya terhadap Bapenda. Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak akan berdampak langsung pada kapasitas pembangunan daerah. Ia pun mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. “Saya haturkan terima kasih kepada wajib pajak. Pajak yang dititipkan ke Bapenda akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Di sisi lain, Dadang menyoroti potensi opsen pajak yang dinilai bisa menjadi sumber pembiayaan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa saat ini pemerintah daerah menargetkan angka Rp197 miliar dalam APBD murni. Namun demikian, ia membuka peluang peningkatan hingga Rp300 miliar. “Apabila opsen mencapai Rp300 miliar, maka seluruhnya akan kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi prioritas karena berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya sektor ketahanan pangan. Ia mencontohkan kondisi di Desa Sukajadi yang memiliki potensi pertanian kentang, namun akses jalannya masih belum memadai.
Tidak hanya itu, Dadang juga menyinggung pentingnya akses jalan menuju dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kawasan wisata. Ia menilai bahwa konektivitas menjadi faktor penentu keberhasilan program-program tersebut. Oleh sebab itu, ia meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar turut memperhatikan jalan provinsi. “Keseimbangan infrastruktur harus terwujud, termasuk peran provinsi,” katanya.
Kemudian, ia menyoroti program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai instrumen percepatan pembangunan. Ia mengaku telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar dan berharap adanya kontribusi dari pemerintah provinsi. “Jika daerah menempatkan Rp10 miliar, maka provinsi diharapkan menambah Rp5 miliar untuk percepatan infrastruktur,” ujarnya.
Setelah dari Bapenda, Dadang melanjutkan sidak ke BKAD. Dalam kesempatan itu, ia menemukan adanya perbedaan data pendapatan antara sejumlah instansi. Data dari Bank BJB menunjukkan angka sekitar Rp320 miliar, sementara Bapenda mencatat Rp213 miliar dan BKAD sebesar Rp277 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Dadang langsung meminta klarifikasi. Ia menegaskan bahwa perbedaan data harus segera direkonsiliasi agar tidak mengganggu perencanaan keuangan. “Data ini harus disinkronkan. Di BJB seluruh pendapatan masuk dalam satu pos, sementara di Bapenda dan BKAD belum direkonsiliasi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pendapatan transfer daerah telah mencapai hampir Rp770 miliar. Hal itu, menurutnya, menunjukkan kondisi fiskal Kabupaten Bandung masih relatif stabil. Namun demikian, ia tetap mendorong peningkatan kinerja pendapatan.
Selain fokus pada pendapatan, Dadang juga menyoroti pengelolaan aset daerah. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki sekitar 2.530 bidang aset yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di luar daerah. Oleh karena itu, ia meminta dilakukan pendataan dan optimalisasi pemanfaatan aset.
Ia juga menyinggung aset di kawasan Arcamanik yang sebelumnya merupakan milik Kabupaten Bandung. Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran terkait kompensasi atas aset tersebut. “Luasnya hampir 65 hektare. Kita akan cek apakah kompensasinya sudah terpenuhi atau belum,” katanya.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa sebagian aset telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk pembangunan sekolah tingkat SLTA di beberapa wilayah seperti Arjasari dan Margaasih. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat.
Saat ini, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung mencapai 9,40 tahun. Namun demikian, Dadang menargetkan peningkatan hingga minimal 12 tahun. Oleh karena itu, ia meminta peran aktif pemerintah provinsi dalam mendukung sektor pendidikan.
Terkait capaian pendapatan, Dadang mengakui bahwa realisasi saat ini belum memuaskan. Ia menyebutkan bahwa target pendapatan tahunan sebesar Rp2 triliun seharusnya menghasilkan sekitar Rp180 miliar per bulan. Dengan demikian, pada Maret seharusnya sudah mencapai sekitar Rp450 miliar. Namun, realisasi baru mencapai Rp320 miliar.
Meski demikian, ia memahami adanya fluktuasi pembayaran pajak pada bulan-bulan tertentu. Oleh sebab itu, ia meminta jajaran Bapenda untuk terus mendorong peningkatan penerimaan. “Kita akan dorong dan evaluasi bersama, termasuk potensi pajak dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung perlunya penyempurnaan tata ruang wilayah (RTRW). Menurutnya, penyesuaian tata ruang berkaitan erat dengan optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan lahan. Ia juga membuka rencana diskusi dengan pihak PTPN terkait perubahan status lahan dari HGU menjadi HPL untuk mendukung pengembangan kawasan wisata.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana, menjelaskan bahwa sidak tersebut bertujuan mengevaluasi realisasi pendapatan, belanja, serta kondisi aset daerah. Ia menegaskan bahwa aset menjadi perhatian utama karena memiliki potensi meningkatkan kapasitas fiskal.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendorong optimalisasi aset melalui sertifikasi dan pemanfaatan kerja sama. Salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah pengembangan fasilitas charging station kendaraan listrik di area perkantoran dan pelayanan pajak.
Selain itu, BKAD juga melakukan pendataan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian aset dengan tata ruang. Ia mengakui adanya sejumlah kendala, terutama terkait pencatatan aset yang masih tersebar di berbagai perangkat daerah.
“Beberapa aset masih tercatat di SKPD yang tidak sesuai fungsi. Oleh karena itu, akan kita tarik dan sesuaikan dengan tugas pokok untuk dioptimalkan,” kata Yana.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah tengah memproses pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus pemanfaatan aset. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah penurunan transfer ke daerah yang mencapai sekitar Rp975 miliar.
Dengan demikian, melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan dan aset. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.