Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (31/3/2026). Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
Dalam rapat tersebut, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menjelaskan bahwa LKPJ tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tahunan. Ia menilai laporan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, pemerintah menggunakan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.
“Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Kang DS.
Ia kemudian memaparkan bahwa LKPJ 2025 merangkum berbagai capaian pembangunan daerah. Pemerintah mencatat realisasi program, pelaksanaan kegiatan, serta progres visi dan misi daerah dalam laporan tersebut. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang tahun, Pemkab Bandung tetap menjaga tren positif sejumlah indikator strategis.
Pemerintah mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,27 poin menjadi 75,58 poin pada 2025. Selain itu, ekonomi daerah tumbuh hingga 6,45 persen. Pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,04 persen serta menekan kemiskinan ekstrem hingga 0,5 persen.
Di sisi lain, pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai 89,01 dengan kategori sangat baik. Namun demikian, pemerintah mencatat kenaikan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,68 persen. Oleh sebab itu, pemerintah akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Dari aspek keuangan, pemerintah menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp7,33 triliun. Hingga akhir tahun, pemerintah merealisasikan Rp6,89 triliun atau 94,01 persen dari target. Pemerintah memperoleh pendapatan tersebut dari PAD sebesar Rp1,81 triliun, pendapatan transfer Rp5,03 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp44,62 miliar.
Selanjutnya, pemerintah merealisasikan belanja daerah sebesar Rp6,96 triliun atau 92,35 persen dari total anggaran Rp7,53 triliun. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari perhitungan tersebut, pemerintah mencatat defisit sebesar Rp61,77 miliar.
Namun, pemerintah mengoptimalkan pembiayaan daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan bahkan mencapai 100,02 persen dari target. Kang DS menegaskan bahwa data keuangan tersebut masih bersifat sementara atau unaudited. Pemerintah akan menyempurnakan data melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah audit BPK RI selesai.
Selain fokus pada indikator makro dan keuangan, pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan program strategis nasional. Pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Selain itu, pemerintah menyalurkan program makan bergizi gratis kepada sekitar 1,2 juta penerima manfaat serta mengembangkan Sekolah Rakyat.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung meraih 67 penghargaan di tingkat regional dan nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Prestasi bukan tujuan utama, tetapi menjadi bukti dari kerja keras bersama dalam mendorong pembangunan daerah,” ungkapnya.
Pada akhir penyampaiannya, Kang DS mengajak DPRD untuk menjadikan LKPJ ini sebagai bahan evaluasi bersama. Ia juga mendorong lahirnya rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menjaga kualitas pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.