Bandung, infoburinyay – Konflik bersenjata antara Iran dan koalisi Israel-Amerika Serikat terus meningkat dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini mulai menekan stabilitas energi global. Di tengah dinamika tersebut, arah diplomasi Presiden Prabowo Subianto ikut memicu sorotan publik.
Pengamat sosial politik Muhammad Farid, S.Sos., M.I.Kom., menilai pemerintah mengambil langkah kontroversial saat bergabung dalam Board of Peace (BoP). Ia menegaskan kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari amanat konstitusi.
Menurut Farid, Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip itu tertuang jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Oleh sebab itu, Indonesia wajib menolak segala bentuk penjajahan di dunia.
“Israel sering melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Ketika Indonesia masuk Board of Peace, posisi kita menjadi problematik,” ujar Farid dalam wawancara di kanal YouTube RHD Creative Network, dikutip Selasa (7/4/2026).
Selain itu, Farid menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional. Ia melihat Indonesia kini berada dalam satu forum dengan negara yang memiliki rekam jejak imperialisme.
Di sisi lain, Farid juga menyoroti lemahnya respons pemerintah terhadap disrupsi digital. Ia menilai pemerintah belum mengendalikan arus narasi di ruang publik secara efektif.
Menurutnya, berbagai isu berkembang tanpa arah di media sosial. Narasi tersebut mencakup sentimen sektarian hingga pengalihan isu geopolitik ke ranah domestik. Isu Makan Bergizi Gratis dan polemik ijazah Presiden Joko Widodo ikut muncul dalam perbincangan.
Akibatnya, masyarakat kesulitan memahami konteks geopolitik secara utuh. Karena itu, Farid meminta pemerintah segera memperkuat strategi komunikasi politik.
Selanjutnya, ia mendorong pemerintah mencontoh pendekatan diplomasi historis. Ia mengacu pada kepemimpinan Presiden Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
Menurut Farid, Indonesia harus membangun kepercayaan internasional jika ingin berperan sebagai mediator global. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan musyawarah mufakat yang melahirkan Dasasila Bandung.
“Jika pemerintah ingin menjadi peacemaker, maka pemerintah harus menguasai bahasa politik yang bijak. Selain itu, pemerintah perlu memahami dinamika kawasan secara mendalam,” kata Farid.
Lebih jauh, Farid juga mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Ia meminta parlemen mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan tersebut.
“DPR harus menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan keputusan Presiden. Langkah ini penting agar kebijakan luar negeri tetap sesuai konstitusi,” tegasnya.
Dengan demikian, perdebatan terkait arah diplomasi Indonesia kemungkinan terus berkembang. Apalagi, konflik global yang belum mereda akan terus memengaruhi kebijakan luar negeri nasional.