Bandung, Info Burinyay – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyoroti pentingnya penguatan pemberdayaan masyarakat saat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Ia menilai aspek tersebut harus menjadi prioritas untuk mendorong kemandirian ekonomi warga di tengah dinamika pembangunan daerah.
Buky menyampaikan pernyataan itu saat tim media menemuinya pada Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang berjalan dinamis. Karena itu, DPRD terus mengoptimalkan fungsi pengawasan agar seluruh program pemerintah daerah tetap berjalan tepat sasaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya ketepatan pelaksanaan program. DPRD memastikan setiap kebijakan eksekutif memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga menyentuh hasil di lapangan.
Di sisi lain, Buky menyoroti dinamika anggaran sepanjang tahun 2025. Ia mengungkapkan pemerintah daerah melakukan delapan kali pergeseran anggaran. Meski regulasi memperbolehkan langkah tersebut, ia tetap mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi program.
“Memang tugas kami mencermati apa yang sudah dilakukan eksekutif. Dari paparan Sekda kemarin ada beberapa catatan, tapi ini masih berproses. Kami menunggu perbaikan pelaporan jika diperlukan,” ujar Buky.
Selanjutnya, Buky memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia melihat kemajuan pada sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, serta pembangunan infrastruktur jalan. Capaian itu menunjukkan kinerja pemerintah yang terus bergerak ke arah positif.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengejar pembangunan fisik. Ia meminta pemerintah memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitas ekonominya secara mandiri.
Karena itu, Buky mendorong pemerintah daerah memperluas program berbasis pemberdayaan. Ia menilai langkah tersebut akan mempercepat terciptanya masyarakat yang mandiri dan tangguh menghadapi tekanan ekonomi.
“Semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah semakin sedikit. Ini yang harus menjadi prioritas agar warga kita semakin mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal evaluasi LKPJ hingga selesai. Buky memastikan DPRD menjaga konsistensi pengawasan sekaligus mendukung kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.