Kab. Bandung, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menandai raihan WTP ke-10 secara berturut-turut. BPK Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kabupaten Bandung di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut capaian itu sebagai bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2025. Raihan ini menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut,” kata Dadang Supriatna.
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah berperan penting dalam mempertahankan prestasi tersebut. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan standar pengelolaan keuangan.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan internal. Langkah tersebut membantu menjaga kualitas pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Dadang menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak hadir secara instan. Pemerintah Kabupaten Bandung membangun sistem keuangan yang konsisten selama bertahun-tahun. Karena itu, daerah ini mampu menjaga tren positif dalam pengelolaan anggaran.
Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Bandung juga meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Kini, pemerintah daerah berhasil melengkapi catatan satu dekade opini WTP tanpa jeda.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Bandung serta seluruh pihak yang ikut mengawal tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, kerja sama tersebut membantu pemerintah menjaga kualitas pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut, Dadang menekankan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah harus memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya WTP. Kami harus memastikan setiap anggaran menghasilkan pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus menjalankan rekomendasi BPK. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pengendalian internal agar kualitas tata kelola terus meningkat.
Selain menjaga akuntabilitas, pemerintah daerah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan cara itu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari setiap program pembangunan.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. BPK menilai laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pengungkapan informasi, dan efektivitas pengendalian internal.
Melalui raihan WTP ke-10 berturut-turut, Kabupaten Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Barat.