Soreang, Info Burinyay — Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat langkah penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan antisipasi kemarau panjang melalui Rapat Koordinasi Khusus di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Selasa (9/6/2026).
Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin langsung rapat tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, unsur Forkopimda, para camat, Satgas Citarum Harum, serta sejumlah pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan itu.
Dalam arahannya, Dadang Supriatna menegaskan bahwa banjir masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Bandung. Ia menyebut sekitar 90 persen wilayah terdampak banjir di Bandung Raya berada di Kabupaten Bandung.
Selain membahas kondisi lapangan, Dadang juga menyoroti informasi banjir yang beredar di media sosial. Menurutnya, sejumlah unggahan viral belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena tidak mengacu pada hasil pemetaan yang akurat.
“Sepuluh kejadian banjir yang viral di media sosial sebagian tidak sesuai fakta dan belum melalui pemetaan yang benar,” kata Dadang.
Ia menjelaskan, sejumlah kecamatan masih menghadapi risiko banjir cukup tinggi. Wilayah tersebut meliputi Dayeuhkolot, Bojongsoang, Banjaran, Margahayu, Rancaekek, Arjasari, Ciparay, Baleendah, dan Ibun.
Menurut Dadang, limpasan Sungai Cidawolong dan Sungai Citarik memicu genangan di sejumlah kawasan. Selain itu, keterbatasan kolam retensi turut memperbesar risiko banjir saat debit air meningkat.
Karena itu, Pemkab Bandung terus memperkuat kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap penanganan banjir berjalan lebih cepat dan terukur.
“Selain membangun kolam retensi, penanganannya juga melibatkan pentaheliks antara masyarakat, pengusaha, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan,” ujarnya.
Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait menghasilkan dukungan pembangunan 30 titik kolam retensi. Saat ini, Pemkab Bandung telah menyelesaikan pembangunan 11 kolam retensi.
“Dari 30 kolam retensi, 11 unit sudah selesai. Di Tegalluar tersedia lahan sekitar 130 hektare dengan lima titik kolam retensi,” jelasnya.
Tidak hanya fokus pada kolam retensi, Pemkab Bandung juga mempercepat penataan sempadan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Bersama BBWS Citarum, pemerintah menjalankan normalisasi sungai, memperbaiki infrastruktur pengendali banjir, serta menertibkan bangunan dan jembatan yang menghambat aliran air.
Di sisi lain, Dadang menempatkan persoalan sampah sebagai prioritas utama. Saat ini, volume sampah di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Namun, fasilitas yang tersedia baru mampu mengelola sekitar 200 ton setiap hari.
“Ini menjadi fokus utama karena banjir juga banyak dipicu oleh sampah,” katanya.
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, Pemkab Bandung akan membangun 14 TPS3R baru. Selain itu, Dadang meminta seluruh camat mendata TPS3R yang tidak aktif dan segera mengoptimalkan kembali operasionalnya.
“Saya berharap para camat mendata dan mengaktifkan kembali TPS3R yang terbengkalai,” ujarnya.
Selanjutnya, Pemkab Bandung memperkuat program pengurangan sampah plastik sekali pakai. Dadang menginstruksikan seluruh ASN membawa tumbler saat beraktivitas. Pada saat yang sama, PDAM Tirta Raharja akan menyediakan fasilitas air minum isi ulang untuk mendukung kebijakan tersebut.
Menjelang musim kemarau, Pemkab Bandung juga memetakan daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Oleh karena itu, pemerintah meminta PDAM menyiapkan cadangan air dan memperkuat distribusi ke wilayah rawan kekeringan.
“Saya instruksikan para camat aktif menangani banjir dan sampah. Jangan lempar tanggung jawab. Koordinasikan dengan Satgas Citarum Harum. TPS3R harus berjalan, bank sampah harus optimal. Kita tidak bisa berlama-lama karena kondisi sungai sudah penuh,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi mendukung percepatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi. Ia mendorong pemerintah daerah segera menyusun aturan yang lebih tegas agar pengelolaan sampah berjalan efektif.
“Saya berharap bupati segera membuat Perbup dan Perda tentang pengelolaan sampah, termasuk pengaturan sanksinya,” kata Renie.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Bandung optimistis mampu mempercepat penanganan banjir, memperkuat pengelolaan sampah, serta mengantisipasi dampak kemarau panjang di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.