Bojongsoang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., saat menghadiri Silaturahmi dan Sosialisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Anggota Komisi IX DPR RI H. Asep Romy Romaya di Kampung Bedas, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan itu mempertemukan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat dalam satu forum. Melalui kesempatan tersebut, para peserta memperoleh penjelasan mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperluas perlindungan bagi para pekerja.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk melindungi berbagai kelompok masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut menyasar Ketua RT, Ketua RW, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader PKK, hingga para petani.
“Kita sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua RT, Ketua RW, perangkat desa, anggota BPD, kader PKK, sampai para petani sudah menjadi peserta. Jumlahnya hampir mencapai 68 ribu orang. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah dengan jumlah peserta terbanyak,” kata Dadang Supriatna.
Selain memperluas perlindungan bagi pekerja, Pemerintah Kabupaten Bandung juga tetap memberikan dukungan kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, pemerintah daerah menyesuaikan jumlah penerima dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Dadang menjelaskan APBD Kabupaten Bandung saat ini menanggung sekitar 246 ribu peserta PBI. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung peserta lainnya sesuai pembagian kewenangan.
“Kita membiayai sekitar 246 ribu jiwa melalui APBD. Pemerintah Provinsi juga ikut menanggung sisanya. Dengan pembagian itu, cadangan fiskal daerah masih tetap terjaga meskipun APBD Perubahan nanti masih menghadapi defisit lebih dari seratus miliar rupiah,” ujarnya.
Meski demikian, Dadang memastikan pemerintah daerah terus mencari solusi agar kondisi fiskal tetap sehat. Salah satunya melalui perjuangan memperoleh tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Menurutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah memberikan respons positif terhadap aspirasi pemerintah daerah.
“Saya terus memperjuangkan persoalan ini melalui Apkasi. Alhamdulillah, Pak Dasco sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan Dana Bagi Hasil dapat segera dikucurkan tahun ini sehingga bisa membantu menutup defisit. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia,” jelasnya.
Dadang menambahkan pemerintah juga akan menyampaikan persoalan Transfer ke Daerah (TKD) dalam nota keuangan. Ia berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan kebutuhan fiskal daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain membahas kondisi keuangan daerah, Dadang memberikan perhatian terhadap keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota BPD yang telah mengakhiri masa jabatan.
Ia mengimbau para mantan anggota BPD agar tetap melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih baik dibandingkan menghentikan perlindungan yang sudah dimiliki.
“Kalau masa jabatan anggota BPD sudah selesai, saya sarankan kepesertaannya tetap dilanjutkan secara pribadi dengan membayar iuran sendiri. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat besar sehingga sayang apabila kepesertaannya berhenti,” katanya.
Tidak hanya itu, Dadang juga berencana menerbitkan surat edaran bagi mantan Ketua RT, Ketua RW, anggota Linmas, dan mantan anggota BPD. Surat tersebut akan mendorong mereka agar tetap mempertahankan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.
Menurut Dadang, perlindungan jaminan sosial tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja. Program itu juga melindungi keluarga ketika peserta mengalami risiko kerja maupun musibah lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Dadang kembali mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bandung agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia meminta setiap perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya menginstruksikan seluruh perusahaan di Kabupaten Bandung agar mematuhi aturan ketenagakerjaan. Semua perusahaan harus memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung, Rizal Dariakusumah, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.
Menurut Rizal, BPJS Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI sengaja menghadirkan kegiatan tersebut agar masyarakat memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih menyeluruh.
“Alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Kami berkolaborasi dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak H. Asep Romy Romaya, untuk menjelaskan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sehingga masyarakat memahami arti penting perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan jumlah peserta. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengajak masyarakat mendaftarkan diri, tetapi juga mendorong mereka menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga, tetangga, dan kerabat.
“Setelah memahami manfaatnya, kami berharap masyarakat segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga berharap mereka mengajak keluarga, saudara, tetangga, dan kerabat agar ikut memperoleh perlindungan yang sama,” katanya.
Rizal menilai kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan DPR RI mampu mempercepat perluasan kepesertaan di Kabupaten Bandung. Dengan semakin banyak peserta, perlindungan terhadap pekerja akan semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IX DPR RI H. Asep Romy Romaya, Camat Bojongsoang H. Kankan Taufik Barnawan, S.Ip., Kepala Desa Tegalluar H. Galih Hendrawan, S.Ip., M.M., para Ketua RT dan RW, anggota BPD, Karang Taruna, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat.