Jakarta, Info Burinyay — Majelis Musyawarah Sunda (MMS) mempertemukan sejumlah tokoh, akademisi, dan pemangku kepentingan masyarakat Sunda dalam Pasamoan Inohong Sunda di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Forum tersebut membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan masa depan masyarakat Sunda. Selain itu, para peserta juga menyoroti tantangan lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, kebudayaan, serta perubahan moral di tengah perkembangan teknologi.
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam forum itu ialah konsep Ekoregion Sunda. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., menjelaskan bahwa konsep tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi lintas wilayah.
Rahmat menilai masyarakat di kawasan Sunda memiliki hubungan sejarah, budaya, dan kehidupan yang saling berkaitan. Karena itu, kolaborasi perlu dibangun tanpa menjadikan identitas budaya sebagai sekat.
“Ekoregion Sunda hadir bukan sebagai batas pemisah, tetapi sebagai ruang kolaborasi. Sunda, Cirebon, Banten, dan Betawi adalah satu ruang sejarah, budaya, dan kehidupan yang saling terhubung untuk membangun masa depan,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, pembangunan juga perlu kembali berpijak pada nilai-nilai luhur masyarakat Sunda. Ia menekankan pentingnya menghidupkan prinsip Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh.
Nilai tersebut, kata dia, tidak hanya memiliki makna budaya. Lebih jauh, prinsip itu dapat menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di tengah perubahan zaman.
Silih Asih mengajarkan kepedulian dan kasih sayang. Sementara itu, Silih Asah mendorong peningkatan pengetahuan. Adapun Silih Asuh menekankan kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama.
Selain persoalan sosial, Rahmat mengaitkan nilai kasundaan dengan agenda pelestarian lingkungan. Ia mengutip pesan karuhun Sunda, “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak.”
Pesan tersebut menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam proses pembangunan. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Rahmat juga menyoroti pentingnya keadilan sosial dan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, otonomi daerah harus mampu membuka ruang bagi pengembangan potensi lokal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Termasuk di dalamnya, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Namun, ia menilai penguatan otonomi daerah harus berjalan bersama kebijakan fiskal yang adil.
“Daerah yang merawat hutan, menjaga sumber air, dan melindungi lingkungan harus memperoleh penghargaan dan manfaat yang berkeadilan. Keadilan bukan hanya membagi hasil, tetapi juga menghargai kontribusi,” tegas Rahmat.
Ia kemudian membawa semangat tersebut melalui sejumlah prinsip. Di antaranya, “Ngamumule alam, ngawangun kamajuan; Ngajaga budaya, nguatkeun bangsa; Ngahijikeun keberagaman, ngahontal kaadilan.”
Sementara itu, Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda, Burhanudin Abdullah, menjelaskan latar belakang berdirinya MMS. Menurutnya, organisasi tersebut lahir dari kesadaran moral masyarakat Sunda untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.
Burhanudin mengatakan nilai kasundaan tetap relevan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Selain Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh, ia menyoroti prinsip menjadi manusia yang cageur, bageur, bener, pinter, dan singer.
Menurut Burhanudin, perkembangan teknologi membutuhkan keseimbangan dengan penguatan karakter. Kemajuan teknologi, kata dia, tidak boleh membuat masyarakat kehilangan pijakan moral dan identitas budaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa MMS telah menjalankan dialog selama sekitar dua tahun. Dari proses tersebut, lahir berbagai gagasan yang mencakup pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan lingkungan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Sunda sekaligus memperkuat persatuan Indonesia.
“Menjadi Sunda tidak pernah memisahkan diri dari Indonesia. Kecintaan pada tanah Sunda justru memperkuat kecintaan pada tanah air Indonesia,” tegas Burhanudin.
Di sisi lain, Burhanudin mengajak masyarakat melihat berbagai persoalan yang terjadi di Tatar Sunda secara terbuka. Ia menyebut alih fungsi lahan pertanian, kerusakan lingkungan, melemahnya budaya gotong royong, serta keterasingan sebagian generasi muda dari kebudayaannya.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama lintas kelompok. Karena itu, MMS diharapkan berkembang menjadi rumah besar bagi para pemikir dari berbagai profesi dan generasi.
Kolaborasi juga diarahkan dengan perguruan tinggi, pesantren, dan dunia usaha. Dengan pendekatan tersebut, gagasan kebudayaan dapat berjalan beriringan dengan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Pasamoan Inohong Sunda akhirnya tidak hanya menjadi ruang pertemuan tokoh masyarakat Sunda. Forum itu juga menjadi wadah untuk merumuskan gagasan tentang arah pembangunan yang tetap menjaga identitas budaya, kelestarian alam, keadilan sosial, dan keutuhan Indonesia.
Melalui gagasan Ekoregion Sunda serta penguatan nilai moral kasundaan, MMS mendorong agar kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan juga perlu dilihat dari kemampuan masyarakat menjaga alam, merawat budaya, memperkuat solidaritas, dan membangun kehidupan yang lebih adil.