Bojongsoang, Info Burinyay — — Upaya mempercepat penanganan banjir di Kabupaten Bandung mulai diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi. Langkah tersebut melibatkan pemerintah, aparat, lembaga teknis, masyarakat, serta berbagai unsur terkait.
Anggota DPR RI H. Asep Romy Romaya, SE., turut mendorong langkah tersebut dalam diskusi penanganan banjir di Kampung Bedas, Desa Tegal Luar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Rabu, 12 Agustus 2026.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya mencari solusi bersama terhadap persoalan banjir. Selain itu, forum tersebut juga menindaklanjuti arahan Program Bupati Bandung untuk memperkuat pola kolaborasi pentahelix.
Asep menjelaskan, pihaknya sengaja mengumpulkan sejumlah instansi sejak dini. Langkah tersebut bertujuan mempersiapkan penanganan sebelum memasuki periode dengan curah hujan yang lebih tinggi.
“Menindaklanjuti arahan Program Bupati Bandung untuk melaksanakan pentahelix, kami mengumpulkan instansi terkait. Ada BBWS, Dandim, Citarum Harum, Polres, Dinas Sumber Daya Air, SDA Provinsi, serta unsur pemerintah kabupaten dan provinsi,” kata Asep.
Menurutnya, pola pentahelix membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi.
Selain unsur pemerintah, pertemuan tersebut juga melibatkan BBWS, Citarum Harum, unsur TNI, Polres, PSDA, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga masyarakat.
Camat Bojongsoang, Kepala Desa Tegal Luar, para ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat turut mengikuti pembahasan. Mereka ikut memberikan pandangan terkait kondisi dan kebutuhan penanganan banjir di wilayah tersebut.
Asep menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk “curi start” menghadapi musim hujan. Menurutnya, persiapan lebih awal dapat memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan normalisasi dan langkah teknis lainnya.
“Kenapa curi start? Karena kita ingin menjaga dan mempersiapkan musim hujan. Dengan kolaborasi ini, kita sukses menjalankan kolaborasi pentahelix,” ujarnya.
Selanjutnya, Asep mendorong agar kolaborasi tersebut langsung berlanjut pada pekerjaan di lapangan. Salah satu perhatian utama ialah sedimentasi yang menumpuk dan dapat memengaruhi kapasitas aliran air.
Karena itu, normalisasi menjadi salah satu langkah yang perlu berjalan secara bertahap. Asep juga menilai penggunaan alat berat dapat membantu mempercepat proses pengerjaan.
“Kalau lebih banyak alat, kalau dipercepat, terkait masalah sedimentasi tanah yang banyak. Kita sambil berjalan bagaimana caranya supaya program ini terealisasi melalui kerja sama dengan masyarakat,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BBWS disebut telah menurunkan alat berat. Selain itu, unsur PSDA juga ikut mengambil bagian dalam penanganan teknis.
Namun, Asep menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya melalui normalisasi atau penanganan tanggul. Menurutnya, sejumlah pintu air juga membutuhkan perhatian agar pengendalian aliran air dapat berjalan lebih optimal.
“Tidak cuma penanggulan lahan. Itu tidak cukup seperti itu juga. Harus ada di pintu air. Itulah solusinya,” ujar Asep.
Di sisi lain, Asep memilih tidak menjadikan persoalan anggaran sebagai pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Ia menilai seluruh pihak perlu menyatukan langkah terlebih dahulu.
“Saya tidak mau saling menjelekkan, saling lempar kebijakan. Kita hadir di sini untuk mencari solusi,” tegasnya.
Sementara itu, koordinasi lintas instansi telah berjalan selama beberapa hari. Asep menyebut proses tersebut mulai berlangsung sejak 31 Juli 2026.
Menurutnya, setiap instansi memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga komunikasi agar pelaksanaan penanganan berjalan secara terarah.
“Alhamdulillah, semuanya juga akan bertanggung jawab. Instansi semua akan ikut serta dalam penyelesaian ini,” tuturnya.
Selain instansi, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pola pentahelix tersebut. Asep menilai masyarakat dapat memberikan pemikiran, pemahaman, tenaga, serta dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, penanganan banjir dapat berjalan secara bersama-sama. Pemerintah dan lembaga teknis menangani aspek kewenangan serta pekerjaan teknis. Sementara itu, masyarakat ikut mendukung proses di lingkungan masing-masing.
Asep berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan. Ia mendorong adanya koordinasi lanjutan untuk mengevaluasi pekerjaan dan mencari solusi terhadap persoalan lain yang muncul di lapangan.
“Insya Allah semua juga akan tanggung jawab terkait penanganan banjir ini. Apa yang diharapkan masyarakat adalah penanganan banjir,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menilai konsep pentahelix dapat menjadi pola kerja bersama dalam menghadapi persoalan banjir. Kolaborasi tersebut mempertemukan pemerintah, aparat, lembaga teknis, masyarakat, serta unsur lainnya dalam satu tujuan.
Karena itu, langkah antisipasi menghadapi musim hujan perlu berjalan sejak sekarang. Normalisasi, pengendalian sedimentasi, pembenahan pintu air, serta penguatan koordinasi menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Ke depannya kita bisa kolaborasi lagi, mencari solusi bersama,” pungkas Asep.
Pertemuan di Kampung Bedas menjadi salah satu langkah koordinasi untuk memperkuat penanganan banjir di Kabupaten Bandung. Melalui kolaborasi pentahelix, seluruh pihak didorong mengambil peran agar penanganan dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.