Bandung, Info Burinyay — Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat reformasi birokrasi. Ia menyampaikan dorongan itu setelah peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat pada Rabu (19/8/2026).
Menurut Buky, momentum hari jadi harus mendorong pemerintah melakukan evaluasi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk membenahi tata kelola pemerintahan.
Buky menilai birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemprov Jabar membangun birokrasi yang bersih, terbuka, adaptif, dan berintegritas.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good and clean governance. Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Di usia Jawa Barat yang ke-8, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Buky Wibawa di Bandung, Sabtu (22/8/2026).
Selanjutnya, Buky meminta pemerintah tidak menjadikan reformasi birokrasi sebatas slogan. Ia ingin perubahan tersebut muncul melalui pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, masyarakat harus memperoleh akses layanan secara mudah. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan persoalan secara langsung.
Menurut Buky, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan. Di sisi lain, inovasi juga perlu terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Kemudian, ia mengaitkan agenda tersebut dengan visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029. Visi itu mengusung Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.
Buky menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi antara visi, program, dan pelayanan. Dengan begitu, pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Buky juga meminta Pemprov Jabar mengatur prioritas pembangunan secara seimbang. Ia menilai pembangunan infrastruktur tetap penting. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan fisik harus berjalan bersama peningkatan layanan dasar. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat program yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi penting karena Jawa Barat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mampu menjawab persoalan tersebut secara langsung.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” tegasnya.
Selanjutnya, Buky mengingatkan jajaran Pemprov Jabar agar menjaga kesinambungan agenda pembangunan. Ia juga meminta pemerintah menjalankan program sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
Menurut Buky, agenda tersebut berkaitan dengan misi ketiga dan keempat RPJMD Jawa Barat. Karena itu, pemerintah dan DPRD perlu menjaga keselarasan program agar target pembangunan dapat tercapai.
Buky juga meminta birokrasi menjaga ritme kerja dan meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, setiap perangkat daerah perlu memastikan program berjalan sesuai target.
Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, birokrasi yang bersih dan responsif akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Buky berharap jajaran Pemprov Jabar terus menjaga komitmen tersebut. Ia menilai pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perubahan administrasi. Pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang cepat, terbuka, mudah, dan responsif.
Melalui penguatan tata kelola, pembangunan Jawa Barat dapat bergerak lebih terarah. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi sekaligus menangani kemiskinan dan pengangguran secara lebih efektif.