Majalaya, Info Burinyay — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dra. Hj. Tia Fitriani menjalankan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Villa Uden, Kampung Pungkur RT 03 RW 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kegiatan juga mencakup pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengawasan program pemerintah.
Dalam kegiatan itu, Tia Fitriani menyampaikan sejumlah persoalan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan kondisi banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Solokan Jeruk dan Kecamatan Majalaya.
Menurut Tia, kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama, terutama karena terdapat persoalan pada infrastruktur pengendali aliran air di wilayah terdampak.
“Yang jelas saya akan selalu mengingatkan kepada masyarakat di daerah bahwa kita harus saling menjaga, saling mengingatkan,” kata Tia Fitriani.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca menjelang musim penghujan turut meningkatkan perhatian terhadap potensi banjir. Karena itu, persoalan lingkungan dan infrastruktur perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Pada saat ini kan memang di musim kemarau menjelang penghujan ini ternyata di Solokan Jeruk ini kan banjir, ya, dan Majalaya ini,” ujarnya.
Selain persoalan banjir, Tia juga menyoroti kondisi tanggul yang mengalami kerusakan. Menurut dia, keberadaan tanggul tersebut berkaitan langsung dengan upaya masyarakat menghadapi potensi genangan dan banjir.
“Tadi ada jebolnya ini, ada tanggul yang jebol seperti itu sehingga ini perlu perhatian juga,” tutur Tia.
Di sisi lain, Tia Fitriani menyoroti penggunaan data desil dalam penentuan penerima bantuan pemerintah. Ia mengatakan, persoalan tersebut masih menjadi perhatian karena terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi status datanya berubah.
Menurut Tia, perubahan kategori desil dapat berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial yang seharusnya mereka terima.
“Sampai dengan saat ini saya tetap menyuarakan tentang masalah desil. Desil ini sampai dengan saat ini memang sangat merugikan bagi masyarakat yang harusnya menerima bantuan,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan pemutakhiran data berjalan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mereka yang membutuhkan tetap membutuhkan bantuan pemerintah, harus tetap mendapatkan haknya,” ujar Tia.
Karena itu, ia menyatakan akan terus menyampaikan persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan komunikasi dengan pemangku kebijakan.
“Kita akan kawal terus, itu akan terus kita kawal, akan terus kita saling ingatkan bahwa tentang desil ini juga hak masyarakat memang harus terpenuhi,” katanya.
Kegiatan di Desa Sukamaju juga dihadiri unsur pengurus Partai NasDem di tingkat kecamatan. Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Majalaya Novi Nugraha menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tia Fitriani dalam kegiatan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hj. Tia Fitriani yang telah berkunjung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya,” kata Novi.
Ia juga menyampaikan harapan agar komunikasi dan konsolidasi organisasi dapat terus berjalan di wilayah Kecamatan Majalaya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Solokan Jeruk Hadhi Sulistio Beni menyampaikan perhatian terhadap pembenahan struktur organisasi di wilayah Dapil 5.
Menurut Hadhi, proses pembentukan struktur di tingkat bawah masih menghadapi sejumlah kondisi lapangan yang berbeda. Karena itu, pihaknya mendorong koordinasi agar proses tersebut dapat berjalan lebih efektif.
“Yang saya sampaikan dalam hal pembenahan struktural Partai NasDem ini supaya bisa lancar. Karena prosesnya mungkin agak lambat sedikit karena situasi di lapangannya agak berbeda di Dapil 5 ini,” ujar Hadhi.
Ia juga menyampaikan harapan agar pembentukan DPRT bersama DPC dapat berjalan lebih cepat, termasuk dalam penguatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi struktur organisasi.
“Semoga kita bisa mempersingkat pembentukan DPRT dengan DPC berikut dengan BPJS Ketenagakerjaannya,” katanya.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat di tingkat wilayah. Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari kondisi banjir hingga persoalan data penerima bantuan, menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Melalui kegiatan tersebut, aspirasi dan persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dihimpun untuk selanjutnya menjadi bahan komunikasi dan pengawasan kepada pemerintah daerah serta pemangku kebijakan terkait.