Selasa, Nov 17, 2026
Info Burinyay
Jawa BaratParlementer

Sri Rahayu Agustina Dorong Peran Aktif Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Sri Rahayu Agustina dorong pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peran aktif keluarga di Karawang.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H., saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Karawang, Senin (16/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak keluarga dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta mencegah tindak kekerasan sejak dini. Foto:Info Burinyay/yk

Karawang, Info Burinyay — Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Keluarga, lingkungan sosial, serta pemerintah harus bergerak bersama untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Kesadaran mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini juga menjadi langkah penting untuk melindungi kelompok rentan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H., menegaskan pentingnya peran keluarga dalam membangun perlindungan tersebut. Ia mengajak masyarakat tidak bersikap pasif ketika menemukan indikasi kekerasan di lingkungan sekitar.

Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Karawang, Senin (16/11/2026). Dalam agenda tersebut, Sri Rahayu menggandeng Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Karina Nur Regina, S.Psi.

Kegiatan ini menghadirkan edukasi mengenai hak perempuan dan anak, berbagai bentuk kekerasan, serta langkah pencegahannya. Selain itu, sosialisasi tersebut mendorong masyarakat memahami mekanisme pengaduan dan layanan pendampingan bagi korban.

Sri Rahayu menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, keluarga harus mengambil peran langsung melalui pola pengasuhan yang sehat, komunikasi terbuka, dan perhatian terhadap kondisi setiap anggota keluarga.

“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Keluarga harus menjadi tempat paling aman, dan masyarakat harus berani melakukan pencegahan. Jangan sampai kita menutup mata ketika mengetahui adanya tindak kekerasan,” ujar Sri Rahayu.

Menurutnya, kepedulian masyarakat dapat menjadi pintu awal untuk menghentikan kekerasan. Karena itu, setiap orang perlu meningkatkan keberanian untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan dugaan kekerasan.

Ia juga mengingatkan bahwa edukasi tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Masyarakat perlu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang tua membangun hubungan yang harmonis dengan anak, memenuhi hak-hak mereka, serta memberikan perlindungan tanpa diskriminasi.

Lebih jauh, Sri Rahayu mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pelayanan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat berjalan beriringan dengan penanganan korban secara tepat.

Dalam pemaparannya, Kepala UPTD PPA Kabupaten Karawang, Karina Nur Regina, S.Psi., menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami kekerasan secara lebih luas. Sebab, kekerasan tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat secara fisik.

Menurut Karina, tindakan seperti pemukulan dan penamparan memang termasuk kekerasan fisik. Namun, penghinaan, intimidasi, dan ancaman juga dapat melukai kondisi psikologis korban.

Selain itu, kekerasan verbal, kekerasan seksual secara fisik maupun nonfisik, serta penelantaran juga menjadi persoalan serius. Berbagai bentuk tindakan tersebut dapat mengganggu perkembangan anak dan memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang.

Karina menegaskan bahwa setiap perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memperkuat perlindungan dan penanganan korban.

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan bukan persoalan domestik yang harus disembunyikan. Sebaliknya, setiap indikasi kekerasan membutuhkan perhatian dan langkah penanganan yang tepat.

Karina kemudian menempatkan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah kekerasan. Menurutnya, orang tua memegang tanggung jawab penting dalam membangun karakter dan memberikan perlindungan kepada anak.

Upaya tersebut dapat dimulai melalui pola pengasuhan yang penuh perhatian. Orang tua perlu menanamkan nilai budi pekerti, membangun karakter positif, serta mendampingi setiap tahap tumbuh kembang anak.

Di samping itu, komunikasi terbuka menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman. Anak perlu merasa nyaman ketika menyampaikan pengalaman, ketakutan, maupun persoalan yang mereka hadapi.

Orang tua juga perlu memperhatikan perubahan perilaku anak. Sikap tertutup, ketakutan berlebihan, perubahan kebiasaan, atau penolakan terhadap situasi tertentu dapat menjadi tanda yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Namun, masyarakat juga harus memahami cara memberikan dukungan kepada korban. Karina mengingatkan agar lingkungan tidak memberikan stigma, menyudutkan, atau menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami.

Sebaliknya, masyarakat perlu mendengarkan keterangan korban dengan empati. Selanjutnya, keluarga dan lingkungan harus membantu korban memperoleh perlindungan serta pendampingan dari lembaga yang berwenang.

Untuk memperkuat akses perlindungan, UPTD PPA Kabupaten Karawang menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan terpadu. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut ketika mengalami atau mengetahui indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UPTD PPA membuka layanan pengaduan melalui hotline 0813-2000-5060. Melalui saluran tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan dan memperoleh informasi mengenai langkah penanganan.

Layanan pendampingan mencakup penerimaan laporan, penjangkauan korban, penguatan psikologis, serta layanan psikososial. Selain itu, UPTD PPA memfasilitasi kebutuhan layanan kesehatan dan bantuan hukum sesuai kebutuhan korban.

Ketersediaan layanan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Karawang. Dengan akses pengaduan yang jelas, masyarakat memiliki saluran untuk mencari pertolongan ketika menghadapi persoalan kekerasan.

Pada akhirnya, Sri Rahayu berharap kegiatan pengawasan dan sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran publik. Ia mendorong setiap keluarga membangun lingkungan yang aman, sementara masyarakat harus berani mengambil sikap ketika menemukan indikasi kekerasan.

Sinergi pemerintah, lembaga pelayanan, keluarga, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan perlindungan yang berkelanjutan. Sebab, keselamatan perempuan dan anak bukan sekadar urusan satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.