Subang, Info Burinyay – Persoalan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga keterbatasan modal usaha menjadi aspirasi utama masyarakat Desa Tambakmekar, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Warga menyampaikan sejumlah kebutuhan tersebut secara langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Encep Sugiana, dalam agenda Reses I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mengusulkan solusi atas berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Selain ketenagakerjaan dan penguatan UMKM, warga juga menyoroti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dalam dialog bersama warga, Encep Sugiana mencermati persoalan kesempatan kerja sebagai salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas akses pelatihan keterampilan agar tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ia menilai, peningkatan kompetensi menjadi faktor penting untuk memperbesar peluang masyarakat memasuki dunia kerja. Terlebih, persaingan tenaga kerja terus menuntut kemampuan teknis dan pengetahuan yang semakin memadai.
“Masyarakat berharap peluang kerja di Jawa Barat bisa lebih terbuka, serta ada dukungan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka,” kata Encep.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat program pelatihan kerja melalui dukungan anggaran yang lebih memadai. Program tersebut perlu menjangkau masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi, baik melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri maupun pengembangan keterampilan secara mandiri.
Menurut Encep, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan bagi perangkat daerah dalam memperluas jangkauan program pelatihan. Padahal, semakin banyak masyarakat memperoleh akses peningkatan keterampilan, semakin besar pula peluang mereka bersaing dalam memperoleh pekerjaan.
Selain ketenagakerjaan, persoalan permodalan UMKM turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Warga mengharapkan kemudahan akses bantuan modal agar pelaku usaha kecil dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Dukungan permodalan menjadi salah satu kebutuhan penting karena UMKM memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta menjaga keberlangsungan usahanya.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan harapan terkait jaminan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Warga menilai kedua sektor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Encep menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan penurunan kemampuan keuangan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyusun skala prioritas dalam menentukan program pembangunan dan penggunaan anggaran.
Dampaknya, sejumlah rencana pembangunan fisik berskala besar menghadapi keterbatasan pembiayaan. Beberapa sektor yang terdampak antara lain pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta sistem drainase.
Meski demikian, Encep menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menggeser perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan harus tetap memperoleh perhatian utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Meskipun kemampuan keuangan daerah menurun, sektor kesehatan dan pendidikan tetap harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, warga turut mengusulkan dukungan bantuan sosial dan hibah untuk menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap perhatian pemerintah, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kehidupan sosial di lingkungan desa.
Encep menegaskan, seluruh masukan masyarakat Desa Tambakmekar akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi. Ia berkomitmen mengawal aspirasi tersebut melalui rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Pemprov Jawa Barat di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Melalui mekanisme tersebut, ia berharap setiap usulan masyarakat memperoleh perhatian sesuai kewenangan, kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
Rangkaian Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Jalancagak juga melanjutkan agenda penyerapan aspirasi pada hari kedua. Sebelumnya, Encep telah menemui masyarakat di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.
Dengan demikian, kegiatan reses ini tidak sekadar menjadi agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi sarana untuk memetakan persoalan masyarakat sekaligus memperjuangkan kebutuhan daerah dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat provinsi.
Aspirasi mengenai pelatihan kerja, permodalan UMKM, pendidikan, dan kesehatan kini menjadi sejumlah catatan penting yang perlu mendapat tindak lanjut. Masyarakat berharap hasil pertemuan tersebut dapat berlanjut menjadi program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi warga Kabupaten Subang, khususnya Kecamatan Jalancagak.
Berpikir