Karawang, Info Burinyay — Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan arah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air tidak hanya berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, pansus mendorong regulasi ini agar mampu menjamin kualitas layanan air bersih bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa pansus harus membahas Ranperda secara menyeluruh dan berimbang. Ia menilai regulasi ini tidak boleh menjadi sekadar instrumen fiskal daerah.
“Pembahasan Pansus harus komprehensif. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Justru Ranperda ini hadir untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat,” ujar Iwan di Karawang, Sabtu (18/4/2026).
Selain itu, Iwan menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ia meminta seluruh anggota pansus menjadikan dua aspek tersebut sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan.
Sementara itu, anggota Pansus XI, Jenal Aripin, menyoroti aspek teknis yang sering luput dari pembahasan, khususnya terkait kualitas air. Untuk itu, pansus melakukan kunjungan kerja guna meninjau langsung proses pengolahan dan distribusi air di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, pansus mengidentifikasi beberapa poin krusial. Poin tersebut meliputi standar mutu air, dampak kebijakan pajak terhadap tarif layanan, serta kesiapan menghadapi potensi krisis air.
Lebih lanjut, Jenal mengungkapkan adanya potensi krisis air di sejumlah wilayah strategis. Kawasan Tegal Waru dan Teluk Jambe menjadi perhatian utama dalam pembahasan kebijakan ke depan.
“Potensi krisis air di wilayah tersebut menjadi perhatian serius kami dalam perumusan kebijakan ke depan. Pengelolaan air yang baik harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Jenal.
Dengan temuan tersebut, Pansus XI memperkuat komitmen untuk mengawal penyusunan Ranperda secara ketat. Pansus ingin memastikan regulasi ini benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif.
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat terus membuka ruang evaluasi selama proses pembahasan berlangsung. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan pengelola air, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.