Jumat, Nov 20, 2026
Info Burinyay
HukumJawa Barat

PTPN 1 Regional 2 Catat 25 Kasus Perusakan Tanaman di Jabar, Baru Dua Perkara Divonis

Region Head PTPN 1 Regional 2 Desmanto ungkap 25 kasus perusakan tanaman perkebunan di Jawa Barat sejak 2024.
Region Head PTPN 1 Regional 2, Desmanto, saat menyampaikan perkembangan 25 kasus perusakan tanaman perkebunan di Jawa Barat dalam konferensi pers di Kantor PTPN 1 Regional 2, Jalan Sindangsirna Nomor 4, Kota Bandung. Foto:Info Burinyay/Lee

Bandung, Info Burinyay – PTPN 1 Regional 2 mencatat 25 kasus perusakan tanaman perkebunan di wilayah Jawa Barat sejak 2024 hingga November 2026. Namun, dari seluruh laporan tersebut, baru dua perkara yang menghasilkan vonis pengadilan. Sementara itu, 23 perkara lainnya masih menjalani proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

Region Head PTPN 1 Regional 2, Desmanto, mengungkapkan bahwa aksi perusakan tanaman di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan masih terus terjadi. Bahkan, sejumlah pelaku semakin berani melakukan perusakan terhadap aset perkebunan milik perusahaan.

Desmanto menyampaikan persoalan tersebut dalam konferensi pers di Kantor PTPN 1 Regional 2, Jalan Sindangsirna Nomor 4, Kota Bandung.

Salah satu kasus terbaru terjadi pada 28 Oktober 2026. Dalam peristiwa tersebut, pihak perusahaan melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten perkebunan sekaligus perusakan tanaman ke Polres Bandung.

“Kemarin tanggal 28 Oktober itu, sudah kita laporkan penganiayaannya, ada asisten kita, ke Polres Bandung. Kemudian pengrusakan tanamannya juga sudah kita laporkan. Jadi ada dua laporan,” ujar Desmanto.

Menurutnya, tim Inafis juga sudah turun ke lokasi untuk memeriksa kondisi tanaman yang mengalami kerusakan. Selain itu, pihak kepolisian mulai mengumpulkan informasi untuk mendalami kedua laporan tersebut.

Meski demikian, hingga konferensi pers berlangsung, polisi belum melakukan penahanan terhadap pihak yang diduga terlibat. Proses pemeriksaan masih berjalan di Polres Bandung.

Desmanto menegaskan, persoalan perusakan tanaman bukan perkara baru. Sebab, perusahaan sudah mencatat 25 laporan sejak 2024 di berbagai wilayah Jawa Barat. Namun, baru dua perkara yang memperoleh putusan pengadilan.

“Jadi masih ada 23 perkara lagi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kami berharap dari pihak aparat penegak hukum mohon dorongannya untuk mempercepat kasus ini. Karena di lapangan kami sangat keteteran dan kesulitan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Desmanto menilai lambannya penyelesaian perkara dapat memperburuk situasi di lapangan. Terlebih, aksi perusakan semakin sering terjadi dan menyasar berbagai jenis tanaman perkebunan.

Adapun objek perusakan meliputi tanaman karet, teh, mahoni, serta komoditas perkebunan lainnya. Luasan kerusakan juga bervariasi, mulai dari setengah hektare, dua hektare, hingga mencapai 150 hektare di kawasan Malabar.

Terkait nilai kerugian, PTPN 1 Regional 2 masih melakukan penghitungan berdasarkan kondisi setiap kasus. Perusahaan akan memperhitungkan nilai aset tanaman yang rusak, usia tanaman, luas lahan terdampak, serta potensi pendapatan yang hilang.

“Kami akan menghitung berapa nilai aset yang tertanam itu, kemudian berapa potensi ke depan pendapatan dari area itu. Kita akan hitung berapa luas yang mereka rusak. Itulah yang menjadi potensi kerugian dalam penuntutan kami nantinya,” jelas Desmanto.

Di sisi lain, Desmanto menyoroti anggapan sebagian masyarakat bahwa berakhirnya masa berlaku HGU membuat lahan perkebunan otomatis kembali menjadi tanah yang bebas dimanfaatkan.

Menurutnya, informasi tersebut memicu provokasi dan mendorong sebagian pihak melakukan penguasaan lahan hingga perusakan tanaman.

Desmanto menjelaskan, aset perkebunan PTPN merupakan aset negara yang harus perusahaan jaga dan lindungi. Karena itu, berakhirnya masa berlaku HGU tidak serta-merta menghapus status aset maupun memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk mengambil alih lahan.

“Sesuai dengan peraturan BUMN, HGU itu merupakan aset negara. Jadi aset negara itu harus dijaga dan dilindungi. Sebelum ada pengambilan oleh pemerintah, dalam hal ini pelepasan aset yang didahului dengan penghapusan, baru aset itu bisa kami lepas,” tegasnya.

Selain itu, perusahaan saat ini tengah menjalankan proses perpanjangan HGU. Desmanto menyebut pemegang hak sebelumnya memiliki hak prioritas untuk memperoleh kembali izin HGU sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, ia menilai pihak mana pun tidak boleh bertindak sepihak dengan mengambil alih kawasan perkebunan, menanam komoditas sendiri, apalagi merusak tanaman yang masih menjadi aset perusahaan.

“Apalagi merusak tanaman, itu kan aset. Sebenarnya itu pidana. Bukan masalah agraria, tetapi masalah aset yang dirusak dan itu seharusnya pidana,” tambahnya.

Selain persoalan hukum, PTPN 1 Regional 2 juga menyoroti dampak lingkungan akibat pembabatan tanaman teh dan perubahan fungsi lahan perkebunan menjadi tanaman hortikultura.

Desmanto mengungkapkan, pada 2024 lalu, hampir 150 hektare tanaman teh mengalami perusakan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulihkan kawasan terdampak melalui penanaman kembali tanaman teh.

Hingga November 2026, perusahaan sudah memulai penanaman kembali pada lahan seluas hampir 15 hektare.

Desmanto menjelaskan, tanaman teh memiliki fungsi ekologis penting, terutama pada kawasan perbukitan dan lereng dengan ketinggian mencapai 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Selain memiliki akar yang kuat dan masa produktif panjang, tanaman teh juga membantu menjaga tutupan tanah serta mengatur penyerapan air hujan.

“Tanaman teh ini sifatnya adalah untuk penutup tanah yang akarnya cukup dalam dan umurnya sampai 50 tahun. Jadi dia sangat bagus terhadap fungsi lingkungannya,” paparnya.

Menurut Desmanto, keberadaan tanaman teh membantu mengurangi aliran air hujan secara langsung ke permukaan tanah. Dengan demikian, tanaman tersebut turut mengendalikan erosi dan mengurangi potensi sedimentasi.

Sebaliknya, perubahan kawasan menjadi lahan sayuran tanpa pengelolaan konservasi yang memadai berpotensi meningkatkan limpasan air dan membawa material tanah ke wilayah bawah.

Ia mengaku kondisi tersebut sudah terlihat di sejumlah kawasan. Ketika hujan turun, lumpur dari lahan garapan semakin banyak mengalir dan menimbulkan risiko bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

Karena itu, PTPN berkeinginan mengembalikan kawasan yang sebelumnya menjadi perkebunan teh, kemudian berubah menjadi lahan sayuran, melalui penanaman tanaman perkebunan yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Desmanto menegaskan, upaya pemulihan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan. Perusahaan juga ingin menciptakan manfaat ekonomi melalui lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, penerimaan pajak negara, serta keberlanjutan usaha perkebunan.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum PTPN 1 Regional 2, Herman Darmawan, S.H., M.H., menyatakan dukungan terhadap langkah perusahaan dalam membawa kasus perusakan tanaman ke ranah hukum.

Menurut Herman, tanaman perkebunan merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis. Karena itu, setiap tindakan perusakan perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum.

“Kami selaku bagian hukum PTPN 1 Regional 2 mendukung apa yang disampaikan Pak Regional Head. Ketika masyarakat atau kelompok melakukan perusakan terhadap tanaman teh yang merupakan aset PTPN dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu dilakukan proses hukum,” ujar Herman.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan seluruh perkara secara tuntas dan tegas. Namun, Herman juga menekankan pentingnya penerapan prosedur serta standar operasional yang berlaku di masing-masing institusi penegak hukum.

“Kami juga mendukung dan mendorong pihak APH untuk dapat menyelesaikan dengan tuntas, tegas, lugas dalam waktu yang cepat, namun tetap berproses sesuai prosedur SOP yang berlaku di masing-masing APH,” pungkasnya.

PTPN 1 Regional 2 berharap percepatan penanganan 23 perkara yang masih berjalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berulangnya perusakan aset perkebunan di Jawa Barat.

Di sisi lain, perusahaan terus mendorong pemulihan kawasan perkebunan, terutama lahan teh yang memiliki peran strategis dalam

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.