Bandung, Info Burinyay — Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat mendorong perubahan cara pandang dalam proses pemekaran wilayah. Forkoda meminta setiap calon daerah otonomi baru (CDOB) membuktikan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri.
Menurut Forkoda, kajian kelayakan administratif saja belum cukup. Setiap calon daerah perlu memiliki target yang jelas. Selain itu, calon daerah juga harus menyiapkan kemampuan fiskal, pembangunan, investasi, kerja sama, dan pelayanan publik.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Saresehan Forkoda PP DOB Jabar bertema “Sokong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat”. Forkoda menggelar kegiatan itu di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8/2026).
Ketua Forkoda PP DOB Jabar, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., menilai Jawa Barat membutuhkan penataan wilayah yang mampu memperkuat pemerataan pembangunan.
Menurut Rahmat, luas wilayah dan jumlah penduduk Jabar menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat. Karena itu, pembentukan daerah baru harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Tidak mungkin pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis keadilan dapat diwujudkan secara optimal jika persoalan ketimpangan wilayah tidak ditangani,” ujar Rahmat.
Rahmat juga meminta Forkoda dan seluruh pemangku kepentingan menyusun ukuran kemandirian yang jelas. Ia tidak ingin CDOB hanya mengejar predikat layak dari sebuah kajian.
Sebaliknya, setiap CDOB perlu menyiapkan fondasi pemerintahan sejak awal. Fondasi tersebut mencakup kemampuan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, investasi, kerja sama, serta pelayanan publik.
Selain itu, Forkoda ingin pemerintah menentukan masa transisi yang terukur. Dengan cara tersebut, setiap CDOB dapat mengetahui target yang harus mereka capai sebelum berdiri sebagai daerah otonom.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Forkonas PP DOB, Abdurahman Sang, S.Sos., M.Si. Ia menilai perjuangan pemekaran perlu meninggalkan pola lama yang hanya mengejar status kelayakan.
Menurut Abdurahman, CDOB harus membangun kemampuan mandiri sejak masa persiapan. Karena itu, setiap calon daerah membutuhkan indikator yang dapat mengukur perkembangan kapasitasnya.
“Diperlukan tambahan indikator yang dapat menjadi patokan dalam mengukur kemampuan setiap calon daerah,” kata Abdurahman.
Selanjutnya, Abdurahman mendorong pemerintah memasukkan parameter kemandirian ke dalam Desain Besar Penataan Daerah. Pemerintah juga perlu membawa ukuran tersebut ke dalam regulasi turunannya.
Langkah itu akan membantu setiap CDOB menyusun peta jalan. Dengan demikian, daerah dapat melihat posisi, kekurangan, dan targetnya secara lebih jelas.
Selain persoalan fiskal dan pembangunan, Forkoda juga menyoroti kesiapan digital. Sekretaris Forkoda PP DOB Jabar, Dr. Muhammad Sufyan Abdurahman, mengatakan aspek tersebut semakin penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Menurut Sufyan, kelengkapan administrasi belum cukup untuk menghadirkan pemerintahan yang modern. Karena itu, CDOB juga harus membangun reputasi dan sistem komunikasi publik sejak masa persiapan.
Ia mendorong perubahan narasi pemekaran. Menurutnya, masyarakat tidak cukup melihat pemekaran sebagai pembagian wilayah. Masyarakat perlu melihat manfaat langsung dari pembentukan daerah baru.
Manfaat itu antara lain berupa jarak pelayanan pemerintah yang lebih pendek. Selain itu, pemerintah juga harus mampu mengurangi beban masyarakat ketika mengakses layanan publik.
Karena itu, Forkoda mengusulkan CDOB Digital Readiness Index. Indeks tersebut mencakup kehadiran digital, keterlibatan publik, transparansi informasi, kesiapan layanan digital, dan reputasi digital.
Sementara itu, akademisi Universitas Padjadjaran, Dr. Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D., menekankan aspek kapasitas dan keberlanjutan.
Yogi menjelaskan bahwa pemerintah perlu menghitung kemampuan daerah secara menyeluruh. Pembentukan daerah baru juga tidak boleh melemahkan daerah induk.
Karena itu, pemerintah perlu menilai kemampuan fiskal, kelembagaan, pelayanan publik, dan ketahanan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan calon daerah memiliki kapasitas untuk menjalankan pemerintahan secara berkelanjutan.
Saat ini, Pemprov Jabar mengajukan 10 CDOB berdasarkan hasil kajian Universitas Padjadjaran.
Kesepuluh calon daerah tersebut terdiri atas Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur.
Forkoda ingin seluruh CDOB memiliki ukuran kesiapan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat perkembangan setiap calon daerah berdasarkan data.
Pada akhirnya, Forkoda menempatkan pemekaran sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Pembentukan daerah baru harus memperpendek jarak pelayanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintahan.
Karena itu, perjuangan pemekaran Jawa Barat tidak cukup berhenti pada pemenuhan syarat administratif. Setiap CDOB perlu menunjukkan kemampuan untuk membangun pemerintahan yang efektif, transparan, adaptif, dan mandiri.
Dengan pendekatan tersebut, pemekaran dapat menghasilkan manfaat yang lebih konkret. Jawa Barat pun memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat pemerataan pembangunan melalui penataan wilayah yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat.