Oleh: drg. H. Rahmat Juliadi
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang | Ketua Pansus Perda Pilkades 2026 | Politisi Senior PKS
Rencana e-voting untuk Pilkades serentak Kabupaten Sumedang 2026 memasuki fase krusial. Sebanyak 92 desa dan 424 TPS masuk dalam skema pemungutan suara elektronik pada 28 Oktober 2026.
Gagasan tersebut membawa semangat modernisasi demokrasi di tingkat desa. Namun, rencana itu sekaligus memunculkan pertanyaan penting tentang kesiapan seluruh sistem.
Apakah perangkat mampu bekerja serentak di ratusan TPS? Seberapa kuat jaringan menghadapi beban pemungutan suara? Bagaimana panitia menghadapi gangguan teknis pada hari pemilihan?
Pertanyaan tersebut mendapat perhatian serius dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang. Sikap mereka jelas: mendukung inovasi, tetapi tidak ingin penerapan teknologi mengabaikan kesiapan lapangan.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang sekaligus Ketua Pansus Perda Pilkades 2026, drg. H. Rahmat Juliadi, menyampaikan sikap itu.
“Kami mendukung e-voting, tetapi dukungan kami bukan cek kosong. Kalau belum siap, jangan dipaksakan.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan utama dalam rencana e-voting. Perdebatan tidak berhenti pada pilihan antara teknologi dan cara konvensional.
Yang jauh lebih penting ialah memastikan teknologi mampu menjaga hak politik setiap warga. Proses tersebut juga harus menghasilkan pemilihan yang transparan dan dapat dipercaya.
Dari Pilot Project Menuju 424 TPS
Gagasan awal penerapan e-voting mengarah pada pilot project. Kini, skemanya berkembang menuju penerapan secara penuh di 424 TPS.
Perubahan tersebut membawa konsekuensi besar. Pengujian dalam skala kecil tidak otomatis menggambarkan kemampuan sistem ketika menghadapi ratusan TPS secara bersamaan.
Atas pertimbangan itu, Fraksi PKS meminta uji kelayakan secara objektif. Simulasi menyeluruh dengan skenario 424 TPS juga perlu masuk dalam tahapan persiapan.
Audit independen terhadap sistem menjadi kebutuhan berikutnya. Pemeriksaan tersebut harus menguji keamanan data, kapasitas server, jaringan, perangkat, serta mekanisme pengawasan.
Menurut Rahmat, pilot project harus menghasilkan evaluasi yang konkret. Setiap kelemahan harus muncul sebelum sistem melayani seluruh pemilih.
“Kalau berani menerapkan e-voting di 424 TPS, maka berani pula menguji kesiapan sistem dalam skala 424 TPS.”
Pernyataan itu menegaskan pentingnya pengujian berskala penuh. Penyelenggara perlu menguji perangkat dalam kondisi yang mendekati situasi pemilihan sebenarnya.
Bukan hanya perangkat yang perlu mendapat perhatian. Jaringan, server, kapasitas panitia, keamanan data, serta alur pelayanan pemilih juga harus masuk dalam simulasi.
Melalui pendekatan tersebut, penyelenggara dapat melihat kemampuan sistem secara lebih utuh. Hasil pengujian kemudian dapat menjadi dasar sebelum keputusan final diambil.
Saat Sistem Tidak Berjalan Normal
Kondisi ideal tidak selalu hadir dalam pemungutan suara. Gangguan listrik dapat muncul tanpa pemberitahuan. Jaringan juga bisa terputus ketika warga mulai memenuhi TPS.
Kerusakan perangkat menjadi kemungkinan lain. Gangguan server pun dapat menghambat proses pemungutan suara.
Data pemilih yang tidak terbaca juga dapat memicu persoalan. Antrean panjang bisa muncul ketika sistem membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses pemilih.
Menghadapi kondisi tersebut, penyelenggara membutuhkan contingency plan yang benar-benar operasional. Rencana darurat harus menjelaskan tindakan panitia dalam setiap jenis gangguan.
Siapa yang mengambil keputusan? Apa langkah panitia ketika jaringan terputus? Bagaimana warga melanjutkan proses jika perangkat mengalami kerusakan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus tersedia sebelum hari pemungutan suara. Masyarakat tidak boleh menunggu keputusan spontan ketika gangguan sudah terjadi.
Rahmat menilai kesiapan demokrasi harus mencakup kondisi normal sekaligus kondisi darurat.
“Jangan hanya siapkan sistem ketika normal; siapkan juga demokrasi ketika sistem gagal.”
Pesan tersebut memperluas ukuran keberhasilan e-voting. Sistem yang baik bukan hanya sistem yang berjalan ketika seluruh perangkat bekerja.
Mekanisme pemulihan juga perlu melalui pengujian. Dengan begitu, gangguan teknis tidak langsung berkembang menjadi konflik politik.
Hak Politik Warga Tetap Menjadi Ukuran Utama
Pada dasarnya, Pilkades bukan ajang memamerkan kecanggihan teknologi. Pemilihan tersebut menentukan arah kepemimpinan desa untuk periode berikutnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada kecepatan perangkat. Tampilan digital yang modern juga tidak otomatis menjamin kualitas pemilu.
Hal paling penting menyangkut kemampuan warga menggunakan hak pilih secara mudah, aman, dan bebas.
Fraksi PKS menyoroti sejumlah prinsip dasar. Perlindungan suara harus berjalan. Proses pemungutan harus dapat diawasi. Hasil penghitungan juga harus dapat diverifikasi.
Pada tahap akhir, kepala desa terpilih membutuhkan legitimasi yang kuat. Legitimasi tersebut lahir dari proses yang dapat dipercaya masyarakat.
Faktor literasi digital juga tidak boleh luput dari perhatian. Kemampuan setiap pemilih dalam menggunakan perangkat tentu berbeda.
Sosialisasi menjadi salah satu kunci. Simulasi langsung juga dapat membantu warga memahami mekanisme sebelum hari pemungutan suara.
Dengan persiapan tersebut, teknologi dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai alat bantu demokrasi. Sebaliknya, sistem yang rumit justru dapat menciptakan hambatan baru.
Di sinilah modernisasi menghadapi ujian sesungguhnya. Teknologi harus mempermudah warga, bukan membuat hak politik mereka semakin sulit digunakan.
“Pilkades bukan proyek teknologi. Yang dipertaruhkan adalah hak politik rakyat dan legitimasi kepala desa terpilih.”
Regulasi Menjadi Benteng Saat Gangguan Terjadi
Persoalan teknis bukan satu-satunya perhatian. Aspek hukum juga menentukan kepastian proses ketika sistem menghadapi masalah.
Sebagai Ketua Bapemperda sekaligus Ketua Pansus Perda Pilkades 2026, Rahmat menilai regulasi harus mengatur kondisi normal dan darurat.
Hasil uji kelayakan dapat menjadi salah satu dasar penting. Begitu pula hasil simulasi, audit sistem, dan evaluasi lapangan.
Seluruh indikator tersebut perlu menghasilkan gambaran objektif tentang kesiapan e-voting. Keputusan akhir kemudian dapat mengikuti hasil pengujian, bukan sekadar target penerapan.
Fraksi PKS menyatakan siap mendukung dan mengawal e-voting jika seluruh prasyarat terpenuhi. Namun, opsi penundaan tetap perlu tersedia apabila sistem belum memenuhi standar.
Sikap tersebut tidak menunjukkan penolakan terhadap modernisasi. Sebaliknya, Fraksi PKS ingin memastikan inovasi berjalan bersama perlindungan hak politik masyarakat.
“Lebih baik menunda teknologi daripada memaksakan teknologi lalu menunda kepercayaan rakyat.”
Kalimat itu mengandung pesan yang lebih luas. Pemerintah memang membutuhkan keberanian untuk melakukan inovasi.
Pada saat yang sama, kehati-hatian tetap menjadi bagian penting dalam setiap perubahan sistem demokrasi.
Sumedang dan Pertaruhan Demokrasi Digital
Penerapan e-voting di 424 TPS akan menjadi pengalaman besar bagi Sumedang. Pemerintah daerah, panitia, calon kepala desa, dan masyarakat akan menghadapi sistem yang sama dalam waktu bersamaan.
Ukuran keberhasilan tidak hanya terlihat ketika perangkat menyala pada 28 Oktober 2026. Keamanan suara, keterbukaan proses, kemampuan panitia, serta kejelasan hasil juga menjadi bagian dari penilaian.
Kepercayaan publik menjadi ukuran lain yang tidak kalah penting. Masyarakat harus memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana penyelenggara menangani gangguan.
Karena itu, Fraksi PKS menyatakan siap mengawal transformasi digital dalam demokrasi. Mereka ingin Sumedang tidak hanya tampil sebagai daerah yang berani mencoba teknologi.
Harapannya jauh lebih besar. Sumedang harus mampu membuktikan bahwa sistem tersebut aman, siap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan mendasar akhirnya kembali pada satu hal. Apakah seluruh prasyarat sudah terpenuhi sebelum 424 TPS menggunakan e-voting secara serentak?
Jawabannya akan menentukan apakah inovasi tersebut benar-benar memperkuat demokrasi desa.
Pilkades bukan sekadar aktivitas warga menekan tombol pada perangkat elektronik. Proses itu menyangkut perlindungan suara, keterbukaan hasil, serta kepercayaan terhadap pemimpin terpilih.
Setiap tahapan karena itu membutuhkan pengawasan dan kepastian. Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa suaranya tetap aman meski sistem mengalami gangguan.
Sumedang boleh mengambil posisi sebagai pelopor e-voting. Namun, keberanian tersebut harus berjalan bersama kesiapan yang terukur.
Ambisi menghadirkan demokrasi digital tidak boleh menciptakan masalah baru. Teknologi yang seharusnya membantu rakyat jangan sampai membuka ruang sengketa atau mengikis kepercayaan publik.
Keberhasilan e-voting akhirnya tidak bergantung pada seberapa canggih perangkat yang digunakan. Tolok ukurnya terletak pada kemampuan sistem menjaga hak politik setiap warga.
Jika seluruh prasyarat terpenuhi, e-voting dapat menjadi langkah maju bagi demokrasi desa. Sebaliknya, pemerintah perlu mengevaluasi penerapan jika hasil pengujian menunjukkan kesiapan yang belum memadai.
Menunda teknologi yang belum siap bukan berarti menolak modernisasi.
Memaksakan teknologi tanpa kesiapan justru dapat membawa konsekuensi lebih besar bagi demokrasi.
Pada Pilkades 2026, pemerintah tidak hanya perlu memastikan sistem berjalan. Mereka juga harus menjaga sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan rakyat.