Karawang, Info Burinyay — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-393 Kabupaten Karawang menjadi momentum evaluasi pembangunan daerah. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, menilai pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
Rahmat menyoroti beberapa persoalan utama. Di antaranya pengangguran, penyerapan tenaga kerja lokal, pemerataan infrastruktur, pengendalian banjir, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan lahan pertanian.
Menurut Rahmat, Karawang memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan kawasan industri yang pesat. Karena itu, perkembangan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat nyata bagi warga lokal. Salah satu indikatornya terlihat dari terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat Karawang.
“Pemkab harus memperketat sinergi dengan kawasan industri agar prioritas penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal benar-benar terealisasi secara transparan, diimbangi dengan balai latihan kerja (BLK) yang adaptif terhadap kebutuhan industri modern,” kata Rahmat, Senin (14/9/2026).
Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi faktor penting. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Dengan langkah tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap informasi lowongan kerja. Mereka juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Di sisi lain, Rahmat menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang. Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah pelosok dan pesisir juga membutuhkan perhatian yang sama. Kondisi jalan, akses layanan dasar, serta persoalan banjir harus masuk dalam prioritas pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur jangan hanya terpusat di wilayah perkotaan. Perbaikan jalan di pelosok desa serta penanganan masalah menahun seperti banjir rob di wilayah pesisir dan banjir kiriman harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Selanjutnya, Rahmat meminta pemerintah daerah memperkuat penanganan banjir. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan kebijakan jangka panjang.
Pemerintah tidak cukup hanya bergerak ketika banjir terjadi. Sebaliknya, pemerintah perlu membangun sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan perencanaan wilayah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus berjalan bersama dengan pengelolaan tata ruang. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan.
Selain infrastruktur, Rahmat juga menyoroti kualitas layanan dasar. Ia menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai dua sektor yang harus terus mendapat perhatian.
Menurutnya, masyarakat kurang mampu membutuhkan akses layanan publik yang mudah. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan harus berjalan bersama dengan penyederhanaan pelayanan.
“Akses terhadap fasilitas kesehatan yang responsif dan mutu pendidikan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu, harus terus ditingkatkan tanpa birokrasi yang berbelit-belit,” katanya.
Rahmat juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak pembangunan industri terhadap lingkungan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap membutuhkan pengendalian tata ruang yang konsisten.
Ia menilai ekspansi industri tidak boleh mengabaikan keberadaan lahan pertanian produktif. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan, dan ketahanan pangan.
“Pertumbuhan industri dan alih fungsi lahan pertanian harus dikendalikan secara ketat agar tidak merusak ekosistem lingkungan serta tetap menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Rahmat yang juga Ketua DPC PKB Karawang tersebut berharap Karawang tidak hanya dikenal sebagai pusat pertumbuhan industri. Ia ingin Karawang berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
Karena itu, seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi. Tata kelola pemerintahan juga harus semakin bersih, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang dari tingkat eksekutif hingga legislatif, serta seluruh stakeholder mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap keluhan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rahmat menilai peringatan HUT ke-393 Kabupaten Karawang tidak semestinya berhenti pada seremoni. Momentum hari jadi dapat menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Selain itu, peringatan tersebut dapat memperkuat komitmen pemerintah bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Semoga semangat HUT Karawang ini menyatukan seluruh elemen untuk bekerja kolaboratif, menjadikan Karawang tidak hanya unggul dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Dirgahayu Kabupaten Karawang,” pungkasnya.