Bandung, Info Burinyay – Majelis Musyawarah Sunda (MMS) kembali menyatukan tokoh-tokoh Sunda dalam Musyawarah II yang berlangsung di Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Sabtu (15/11/2025). Sejak awal acara, berbagai tokoh dari kalangan budayawan, akademisi, pemuka agama, birokrat, pelaku usaha, komunitas kreatif, hingga diaspora hadir untuk memperkuat arah kebudayaan Sunda. Dengan demikian, forum ini tumbuh sebagai ruang strategis yang menyatukan lintas pandangan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., hadir mewakili Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si. Ia menegaskan bahwa MMS memegang peran penting dalam menjaga nilai dan identitas masyarakat Sunda. Oleh karena itu, ia menilai bahwa MMS harus terus bergerak sebagai penjaga moral sekaligus motor penyelarasan budaya Sunda. Menurutnya, masyarakat Sunda perlu mempertahankan prinsip Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh sebagai kekuatan utama dalam menghadapi perubahan.
“Majelis Musyawarah Sunda semakin relevan karena kita perlu memastikan budaya Sunda tetap hidup dan terus berkembang,” ujar Rahmat.
Ia menekankan bahwa masyarakat Sunda harus tetap percaya diri saat menghadapi dinamika modernitas. Selain itu, ia meminta seluruh elemen budaya bersinergi agar nilai budaya Sunda semakin berpengaruh.
Selanjutnya, Rahmat memaparkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemajuan kebudayaan. Ia menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat merancang payung hukum yang lebih sistematis agar pembangunan kebudayaan memperoleh arah yang jelas.
“Kami sedang menyusun regulasi yang mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah. Budaya Sunda memegang peran kunci karena itu regulasi ini harus memiliki dampak nyata,” tegasnya.
Sebagai langkah penting, Rahmat juga mengajak para pinisepuh MMS untuk terlibat dalam proses pembahasan Ranperda. Selain itu, ia menilai bahwa penyusunan regulasi tersebut harus mencerminkan pandangan masyarakat adat dan para pelaku budaya.
“Ranperda tidak boleh lahir dari ruang teknokratis saja. Kita perlu masukan masyarakat adat, budayawan, akademisi, dan berbagai pihak yang menjaga budaya Sunda,” jelasnya. Dengan begitu, penyusunan regulasi akan berjalan lebih inklusif dan produktif.
Kemudian, Rahmat menyoroti agenda pemekaran daerah yang juga menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Menurutnya, Komisi I telah mengajukan sepuluh Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) kepada pemerintah pusat. Ia menilai bahwa pemekaran memberikan peluang besar untuk memperluas pemerataan pembangunan. Selain itu, ia menegaskan perlunya menegakkan keadilan fiskal agar setiap daerah menerima manfaat yang seimbang.
“MMS ikut mendorong gerakan CDPOB. Pemekaran kabupaten atau kota, termasuk pemekaran desa, membawa tujuan besar. Kita ingin pemerataan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih merata,” tegas Rahmat. Ia menilai bahwa upaya tersebut akan membuka akses pembangunan yang lebih cepat.
Sementara itu, Ketua Badan Pekerja MMS, Andri P. Kantaprawira, menjelaskan empat agenda besar yang lahir dari Musyawarah II. Agenda tersebut meliputi Jati Diri, Strategi, dan Pemajuan Kebudayaan Sunda; Sunda Sarakan jeung Sunda Nagara; Pembangunan dan Kesejahteraan; serta Sunda dan Kepemimpinan. Menurut Andri, seluruh agenda tersebut mengarahkan MMS untuk menyusun rekomendasi yang lebih komprehensif.
“Sunda sebagai the biggest minority memiliki tanggung jawab moral. Kita tidak boleh menjadi penonton dalam dinamika kebangsaan,” ujar Andri.
Ia juga menambahkan bahwa MMS menyiapkan dokumen rekomendasi yang berisi ringkasan eksekutif, policy brief empat agenda, dan lampiran analitis. Selanjutnya, MMS akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Gubernur Jawa Barat.
Pada akhirnya, Musyawarah II MMS tidak hanya menghasilkan agenda baru, tetapi juga memperkuat posisi budaya Sunda dalam ruang publik. Melalui forum ini, para tokoh Sunda menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kontribusi masyarakat Sunda dalam dinamika nasional. Dengan demikian, Musyawarah II MMS memberi arah strategis bagi langkah kebudayaan Sunda pada masa mendatang.
