Rancaekek, Info Burinyay — Anggota DPRD Kabupaten Bandung menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Arena Abah Dewan, Kampung Cipasir, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Rabu (19/8/2026).
Reses tersebut mengusung tema “Memperjuangkan Aspirasi Demi Kepentingan Bangsa”. Kegiatan ini mempertemukan anggota DPRD dengan masyarakat secara langsung.
Forum itu menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, pengendalian banjir, hingga persoalan bantuan sosial.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat, Faisal Radi Sukmana, mengatakan reses memiliki fungsi penting. Menurutnya, anggota DPRD harus mendengar langsung persoalan masyarakat.
“Hari ini saya berada di Kecamatan Rancaekek, Desa Cangkuang. Hari ini bertepatan dengan acara reses untuk menerima aspirasi masyarakat,” kata Faisal.
Ia menyebut sejumlah warga menyampaikan aspirasi pembangunan. Selain itu, masyarakat juga mendorong kemajuan UMKM di tingkat desa.
“Tentu banyak aspirasi yang diajukan kepada kami. Di antaranya terkait pembangunan, infrastruktur, dan bagaimana UMKM bisa maju di wilayah desa,” ujarnya.
Faisal mengatakan pihaknya akan mencatat setiap aspirasi warga. Selanjutnya, ia akan membawa masukan tersebut dalam koordinasi dengan dinas terkait.
“Kami akan catat dan perjuangkan bersama dinas-dinas terkait. Harapannya, aspirasi itu bisa terealisasi melalui program nyata untuk masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan, warga juga menyoroti persoalan banjir. Faisal mendorong pemerintah dan masyarakat melakukan langkah pencegahan sejak musim kemarau.
Menurutnya, masyarakat dapat membersihkan saluran air sebelum musim penghujan tiba. Langkah tersebut juga membutuhkan kerja sama lintas unsur.
“Harapan kami, sebelum datang musim penghujan, kita lakukan pentahelix. Pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama membersihkan gorong-gorong serta drainase,” ujar Faisal.
Ia menilai saluran air yang bersih dapat mengurangi risiko genangan. Karena itu, masyarakat perlu melakukan pemeriksaan dan pembersihan secara berkala.
Sementara itu, tokoh masyarakat Aki Adan menyampaikan sejumlah kebutuhan warga. Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan di wilayah pedesaan.
“Bagi kami sebagai sesepuh, harapannya lebih meningkat lagi pengawasan dan pembangunan untuk masyarakat yang ada di desa,” kata Aki Adan.
Ia juga meminta pemerintah mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan infrastruktur dasar yang memadai.
“Kami berharap pemerataan pembangunan bisa nyata. Masyarakat membutuhkan pembenahan jalan, drainase, dan sarana pengairan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Aki Adan menyoroti persoalan kekeringan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air masyarakat dan petani semakin meningkat.
Karena itu, ia mengusulkan pembangunan sumur artesis di sejumlah titik. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga.
“Apalagi sekarang musim kemarau. Kalau bisa, Pak Dewan mengusulkan kepada Bapak Bupati membuat sumur artesis,” katanya.
Ia menilai petani menghadapi risiko besar ketika pasokan air berkurang. Bahkan, kondisi tersebut dapat mengganggu hasil panen masyarakat.
“Petani kasihan. Mungkin tahun ini tidak akan panen. Kalau ada sumur artesis di beberapa titik, air bisa dibagi untuk masyarakat sekitar,” ujar Aki Adan.
Di sisi lain, tokoh masyarakat Yosep menyampaikan persoalan mengenai data desil. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi keluhan sejumlah warga.
Ia menjelaskan, data desil turut menentukan akses masyarakat terhadap sejumlah program bantuan. Warga menyebut PKH, BPNT, dan BPJS sebagai beberapa program yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tentang desil, salah satu keluhan warga muncul dari persoalan bantuan,” kata Yosep.
Menurut Yosep, kondisi lapangan terkadang tidak sesuai dengan data dalam sistem. Ia mencontohkan warga lanjut usia yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan.
“Kenapa desil kami menjadi desil 6? Padahal kami tidak bekerja, tidak punya penghasilan, dan kami lansia,” ujarnya.
Yosep meminta pemerintah mencari solusi atas persoalan tersebut. Ia juga berharap pendataan dapat menggambarkan kondisi warga secara akurat.
“Mohon perhatian dan solusi ke depan. Para disabilitas, lansia, ataupun pekerja buruh harian lepas harus mendapat data yang sesuai dengan kondisi mereka,” katanya.
Selain itu, Yosep menyoroti proses pendataan masyarakat. Ia meminta petugas memperhatikan kondisi ekonomi warga secara langsung.
Menurutnya, akurasi data sangat penting untuk menentukan penerima bantuan. Data yang tepat juga dapat membantu pemerintah menyalurkan program secara lebih adil.
Karena itu, ia menitipkan pesan kepada petugas pendataan yang saat ini bekerja di lapangan. Yosep meminta mereka mencatat kondisi masyarakat secara objektif.
“Saya titip, mudah-mudahan kepada para petugas sensus ekonomi yang sekarang, mohon dibantu seakurat mungkin di dalam pendataan,” ujarnya.
Rangkaian aspirasi tersebut menunjukkan beragam kebutuhan masyarakat di wilayah Dapil IV Kabupaten Bandung. Warga tidak hanya menyoroti pembangunan fisik.
Mereka juga menyampaikan persoalan pengairan, UMKM, banjir, serta perlindungan sosial. Karena itu, anggota DPRD perlu mengawal aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Faisal menegaskan pihaknya akan membawa berbagai masukan tersebut dalam proses perjuangan aspirasi. Selanjutnya, DPRD dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui reses ini, masyarakat mendapat ruang untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Pada saat yang sama, anggota DPRD memperoleh gambaran mengenai kebutuhan warga di lapangan.
Reses dapat menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga pun memiliki jalur untuk masuk dalam pembahasan program pembangunan Kabupaten Bandung.