Ciwidey, Info Burinyay – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Ciwidey melanjutkan rangkaian pemeriksaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Banprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan kunjungan kerja ke Desa Nengkelan, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Desa Nengkelan dan menghadirkan unsur kecamatan, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.
Sejak pagi, tim monev bergerak menyelaraskan agenda untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah terserap secara akuntabel. Desa Nengkelan berada dalam jadwal pemeriksaan keempat setelah Desa Ciwidey, Lebakmuncang, dan Rawabogo. Rangkaian ini berlangsung intensif, sehingga kecamatan dapat memantau progres pembangunan secara menyeluruh.
Camat Ciwidey, H. Nardi Sunardi, SE., M.Si., membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya ketaatan desa terhadap prosedur pelaporan. Ia menyampaikan bahwa tim bekerja maksimal sejak pemeriksaan desa pertama dan terus menjaga kualitas monev agar seluruh kegiatan di lapangan benar-benar sesuai rencana.
“Hari ini menjadi hari keempat pelaksanaan monev BKK di Desa Nengkelan. Tim kami sudah bekerja secara maksimal mulai dari Desa Ciwidey, Lebakmuncang, Rawabogo, hingga Nengkelan. Saya menyampaikan apresiasi karena mayoritas program di Desa Nengkelan sudah berjalan lebih dari 90 persen. Baik dari BKK, Banprov, maupun Rembug Bedas, semuanya menunjukkan progres yang sangat baik,” kata Nardi.
Ia kemudian menambahkan bahwa pemerintahan desa memberikan penjelasan yang lengkap dan terbuka, sehingga tim monev dapat menilai secara objektif setiap program. Menurutnya, desa-desa lain yang belum masuk jadwal monev perlu menyiapkan dokumen serta paparan dengan baik.
“Kami berharap desa yang belum masuk agenda monev menyiapkan laporan selengkap mungkin. Tim monev hadir bukan hanya untuk menilai, tetapi juga untuk memberi gambaran dan solusi. Dengan begitu, seluruh desa dapat menyelesaikan kewajiban BKK sesuai aturan,” lanjutnya.
Selanjutnya, Ketua Tim Monev Kecamatan Ciwidey, Panpan Risvan, S.Ip., M.Si., memberikan penjelasan teknis mengenai pola kerja tim. Ia menuturkan bahwa monev selalu berjalan melalui dua jalur pemeriksaan, yaitu fisik dan administrasi. Kedua tim ini bekerja paralel agar hasil evaluasi tetap objektif.
“Hari ini kami melaksanakan monitoring Bantuan Bunga Desa, BKK Rembug Bedas, serta Banprov di Desa Nengkelan. Sama seperti desa sebelumnya, kami membagi tim menjadi dua, yaitu tim fisik dan tim administrasi. Alhamdulillah untuk kegiatan fisik, seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” ujar Panpan.
Setelah meninjau titik pembangunan, ia kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga sarana yang telah selesai dibangun. Ia mencontohkan kondisi jalan atau gang yang sudah diperbaiki agar masyarakat menyepakati aturan pemeliharaan melalui musyawarah. Dengan cara itu, manfaat bantuan pemerintah dapat bertahan lebih lama.
“Kami berharap masyarakat menjaga fasilitas yang baru selesai. Bantuan pemerintah hanya akan bertahan lama jika warga ikut memeliharanya. Misalnya melalui portal lingkungan hasil musyawarah, sehingga jalan tetap awet dan tidak cepat rusak,” jelasnya.
Kepala Desa Nengkelan, H. U. Saefulah, kemudian memaparkan capaian pembangunan berdasarkan sumber bantuan. Ia menjelaskan bahwa BKK Rembug Bedas telah selesai dengan spesifikasi panjang 173 meter dan ketebalan 15 cm. Selain itu, Banprov Jawa Barat juga mendukung pembangunan jalan sepanjang 115 meter dengan ketebalan 15 cm.
“Kami bersyukur karena seluruh fisik dari BKK Rembug Bedas dan Banprov sudah selesai. Untuk program Bunga Desa berupa MCK dan Rutilahu juga berjalan lancar. Pemerintahan Desa Nengkelan bersama masyarakat berterima kasih karena bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan warga,” ucap Kades Saefulah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan pembangunan di desa, termasuk tokoh pemerintahan daerah.
“Saya menyampaikan terima kasih atas bantuan untuk warga Desa Nengkelan, mulai dari Rutilahu, MCK, hingga jalan dari BKK Rembug Bedas dan Banprov. Terima kasih untuk Bapak KDM, Bapak Aing, yang terus memberikan perhatian kepada desa kami,” tambahnya.
Perwakilan BPD Desa Nengkelan, Hilman Nurdin, S.Pd., ikut memberikan pandangan mengenai hasil monev. Ia menganggap kualitas pekerjaan sudah sesuai harapan dan mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam mengelola bantuan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak KDM, Pak Deddy Mulyadi atau Pak Aing, yang sudah memberikan bantuan berupa prop pembangunan. Jalan desa sepanjang 116 meter, pembangunan Rutilahu di enam titik, serta MCK satu titik berjalan baik. Kami berharap program ini terus berlanjut,” jelas Hilman.
Ia menambahkan bahwa BPD mengawal proses dari perencanaan hingga pelaporan agar seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip transparansi.
“Kami melihat kualitas dan kuantitas pekerjaan berjalan baik. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan serius, dan BPD mengawal dari awal sampai akhir. Untuk Bapak Bupati Bedas, kami berterima kasih. Mudah-mudahan program beliau terus berlanjut dan memberikan manfaat lebih besar bagi Desa Nengkelan,” tegasnya.
Dari sisi masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Nengkelan, Sandi Taufik Hidayat, juga menyampaikan pandangannya setelah melihat hasil pembangunan di wilayahnya. Ia menilai pembangunan jalan rabat beton di Kampung Malanenggang membawa dampak besar bagi mobilitas warga.
“Terima kasih kepada Pak U. Saefulah sebagai Kepala Desa Nengkelan. Dulu kondisi jalan di Kampung Malanenggang sangat rusak dan menyisakan batu. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus berkat bantuan pemerintah. Kami juga berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, yang sudah memberikan bantuan hingga terasa manfaatnya untuk menunjang perekonomian warga,” jelas Sandi.
Dengan selesainya rangkaian monev hari ini, Kecamatan Ciwidey memastikan seluruh hasil pemeriksaan akan dirangkum dalam laporan evaluasi. Laporan tersebut akan menjadi dasar pembinaan serta percepatan realisasi kegiatan BKK dan Banprov di desa-desa berikutnya. Melalui pola evaluasi yang berkelanjutan, kecamatan berharap setiap desa terus meningkatkan kualitas pembangunan serta pengelolaan keuangan desa.