Soreang, Info Burinyay — Musim kemarau 2026 meningkatkan risiko kebakaran dan krisis air bersih di Kabupaten Bandung. Data Disdamkar menunjukkan 577 kejadian kebakaran sepanjang periode pelaporan 2026.
Paparan data tersebut muncul dalam rapat koordinasi rutin bersama organisasi perangkat daerah atau OPD. Rapat berlangsung di Gedung M. Toha, Soreang, Selasa (22/9/2026).
Dari 577 kejadian, petugas menangani 561 kasus di Kabupaten Bandung. Sementara itu, petugas membantu 16 kejadian di luar wilayah Kabupaten Bandung.
Seluruh kejadian tersebut mencakup area seluas 47,61 hektare. Kebakaran di Kabupaten Bandung mencapai 46,54 hektare. Wilayah perbantuan mencakup area seluas 1,07 hektare.
Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS meminta perangkat daerah memperkuat kesiapsiagaan. Menurutnya, kemarau meningkatkan ancaman kebakaran di berbagai wilayah.
Kebakaran juga tidak hanya menyasar lahan. Api turut mengancam rumah tinggal dan sejumlah objek lainnya.
Data Disdamkar menunjukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu kasus terbesar. Petugas menangani 251 kejadian karhutla dengan luas area mencapai 43,13 hektare.
Sebanyak 246 kejadian berlangsung di Kabupaten Bandung. Kebakaran tersebut meliputi area seluas 42,17 hektare.
Sementara itu, petugas membantu menangani lima kejadian karhutla di luar wilayah Kabupaten Bandung. Kelima kejadian itu mencakup area seluas 0,96 hektare.
Selain karhutla, petugas menangani kebakaran pada berbagai objek lainnya. Semak belukar menjadi salah satu objek yang paling sering terbakar.
Rumah tinggal dan sejumlah objek lain juga masuk dalam catatan penanganan Disdamkar. Kondisi tersebut menunjukkan luasnya tantangan pemadam kebakaran selama musim kemarau.
Karena itu, KDS meminta pemerintah memperkuat kesiapan personel dan sarana pemadam. Ia juga mendorong penambahan armada serta pos pemadam di sejumlah wilayah.
“Saya dengar laporan, seragam petugas Damkar saja cuma punya satu. Saya minta harus terpenuhi kebutuhannya, termasuk armada juga posko damkar kita tambah,” kata KDS.
Menurut KDS, kebutuhan perlengkapan harus mengikuti beban kerja petugas. Pemerintah juga perlu memastikan armada mampu mendukung respons cepat terhadap laporan masyarakat.
KDS turut menyoroti jangkauan pelayanan pemadam kebakaran di sejumlah kecamatan. Ia menyebut Kertasari dan Pacet sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian.
Jarak tempuh menjadi salah satu pertimbangan dalam penguatan layanan pemadam. Selain itu, pemerintah perlu melihat luas wilayah dan karakter geografis setiap kecamatan.
Menurut KDS, penambahan sarana dapat membantu petugas mempercepat respons. Langkah tersebut juga dapat memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah yang jauh dari pos utama.
KDS kemudian mendorong pembangunan Pos Damkar di Bojongsoang. Pemkab Bandung telah memiliki lahan yang dapat mendukung pembangunan pos tersebut.
Ia meminta pemerintah mengkaji kebutuhan anggaran melalui APBD. Dengan demikian, pembangunan pos dapat masuk dalam perencanaan daerah sesuai ketentuan.
“Kalau bisa bangunkan dengan dana APBD,” ujar KDS.
Pembangunan pos tersebut menjadi salah satu opsi untuk memperkuat layanan pemadam. Pemerintah dapat menempatkan sarana berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko setiap wilayah.
Data berkala Disdamkar juga menunjukkan tingginya aktivitas kebakaran selama periode kemarau. Hingga Agustus 2026, petugas menangani 468 kejadian kebakaran.
Pada Juli 2026, jumlah kejadian mencapai 135 kasus. Kemudian, Agustus mencatat 134 kejadian.
Dari 135 kejadian pada Juli, sebanyak 100 kasus berkaitan dengan semak belukar atau karhutla. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya risiko kebakaran pada vegetasi kering.
Memasuki September, ancaman kebakaran masih muncul. Disdamkar menangani 42 kejadian hanya dalam periode 1 hingga 6 September 2026.
Sebagian besar kasus terjadi pada semak belukar, lahan kosong, kebun dan tumpukan sampah. Material kering membuat area tersebut lebih mudah terbakar saat kemarau.
Karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan. Pemantauan wilayah rawan juga dapat membantu petugas merespons laporan secara lebih cepat.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas potensi krisis air bersih. KDS meminta perangkat daerah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air.
Menurut KDS, pemetaan dapat membantu pemerintah menyiapkan penanganan sebelum kondisi memburuk. Pemerintah juga dapat menentukan kebutuhan distribusi air berdasarkan kondisi setiap wilayah.
KDS menyebut sumber air untuk Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Bandung Selatan mengalami penurunan sekitar 50 persen.
“Antisipasi wilayah mana saja yang rawan krisis air bersih,” kata KDS.
Pemerintah perlu menggunakan hasil pemetaan sebagai dasar penyiapan distribusi air. Armada tangki dapat bergerak sesuai kebutuhan wilayah yang mengalami tekanan pasokan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah tidak perlu menunggu kondisi masyarakat semakin sulit. Perangkat daerah dapat menyiapkan bantuan sejak indikator kekurangan air mulai muncul.
Rangkaian data kebakaran menunjukkan tingginya risiko selama musim kemarau 2026. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, petugas pemadam dan masyarakat.
Pada sektor kebakaran, pemerintah perlu memperkuat personel, perlengkapan, armada dan pos pemadam. Pemerintah juga perlu memperhatikan wilayah dengan jarak pelayanan yang panjang.
Sementara itu, sektor air bersih membutuhkan pemetaan wilayah rawan. Pemerintah dapat menggunakan pemetaan tersebut untuk menyiapkan distribusi air secara lebih terarah.
KDS meminta perangkat daerah tidak hanya bergerak setelah bencana muncul. Setiap OPD perlu memperkuat langkah pencegahan sesuai tugas dan kewenangannya.
Melalui koordinasi lintas OPD, Pemkab Bandung dapat menyatukan langkah menghadapi berbagai risiko kemarau. Upaya tersebut mencakup pencegahan kebakaran sekaligus antisipasi kekurangan air bersih.
Kesiapsiagaan sejak awal menjadi bagian penting dalam menjaga pelayanan masyarakat. Dengan pemetaan risiko dan dukungan sarana yang memadai, pemerintah dapat mempercepat respons ketika kondisi darurat muncul.