Jakarta, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama dan Peningkatan Partisipasi Non Pemerintah di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar memperkuat langkah bersama mempercepat pengentasan kemiskinan serta menghapus kemiskinan ekstrem.
Kang DS menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus menyatukan strategi. Ia menilai kebijakan hanya akan berhasil jika seluruh pihak menggunakan data yang akurat.
“Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) wajib menjadi acuan tunggal. Keandalan big data menentukan keberhasilan Indonesia menuju Emas 2045,” ucapnya.
Ia menyebut, arah kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Menurut Kang DS, kedua regulasi itu menuntut daerah bergerak seragam dan terukur.
“Keakuratan data itu harga mati. Tanpa data tunggal, program kemiskinan sulit tepat sasaran,” tegasnya lagi.
Selain menyinggung data, Kang DS menyoroti ancaman sosial yang terus berkembang. Ia mengingatkan maraknya judi online, pinjaman online ilegal, dan praktik rentenir yang bisa merusak karakter masyarakat.
“Kita tidak bisa membiarkan penyakit sosial merajalela. Program pemerintah akan gagal jika masyarakat terus terjerat masalah ini,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Bandung sudah menjalankan sejumlah program prioritas. Kang DS memaparkan program Rutilahu berbasis swadaya masyarakat, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar warga mendapat air bersih, serta pelatihan disertai pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa jaminan bagi keluarga kurang mampu.
“Program ini tidak hanya membantu sementara, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga miskin. Mereka perlu daya tahan ekonomi agar bisa bangkit,” katanya.
Ia menegaskan, Pemkab Bandung mendukung penuh program nasional. Pemerintah daerah menargetkan 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan penurunan angka kemiskinan hingga 5% pada 2029.
Selain itu, Pemkab Bandung menggabungkan Keluarga Desa Mandiri Pangan (KDMP) dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kang DS menjelaskan, integrasi program tersebut membangun siklus ekonomi berbasis supply dan demand yang lebih jelas. Ia percaya langkah ini memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak.
“Semua strategi ini kami lakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkokoh fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Kang DS menutup arahannya dengan ajakan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pusat, lembaga non pemerintah, dan partisipasi masyarakat.
“Sinergi itulah kunci. Jika kita berjalan bersama, saya optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka kemiskinan bisa tercapai tepat waktu,” pungkasnya.