Bandung, Info Burinyay -– Konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat kini menguji prinsip politik luar negeri Indonesia. Pemerintah harus menjaga keseimbangan saat merespons dinamika global yang semakin kompleks.
Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si., menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Ia menilai prinsip bebas aktif harus berfungsi sebagai alat menjaga kedaulatan, bukan sekadar simbol diplomasi.
Menurut Prof. Mahi, Indonesia selama ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah mengirim pasukan TNI dalam berbagai misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk di Lebanon melalui Kontingen Garuda. Namun, langkah tersebut juga membawa risiko besar bagi prajurit di lapangan.
“Indonesia sangat aktif dalam perdamaian dunia. Namun, kebijakan menanggapi konflik Iran kontra Amerika-Israel ini harus dipertimbangkan dengan matang karena ada aspek emosional yang kuat di masyarakat kita,” ujar Prof. Mahi dalam wawancara di kanal YouTube RHD Creative Network, Selasa (14/04/2026).
Selain itu, Prof. Mahi menilai konflik ini tidak hanya berlangsung secara militer. Para pihak juga bertarung dalam ruang opini publik. Iran, misalnya, активно membangun narasi serangan yang terarah pada instalasi vital. Sementara itu, lawannya kerap mendapat sorotan akibat jatuhnya korban sipil.
Kondisi tersebut memengaruhi persepsi masyarakat Indonesia. Prof. Mahi melihat kecenderungan publik yang mudah terpengaruh sentimen emosional, terutama terkait isu keagamaan. Ia memperkirakan mayoritas masyarakat akan menunjukkan dukungan kepada Iran jika dilakukan survei.
“Jika masyarakat Indonesia di-polling, saya yakin mayoritas akan mendukung Iran karena ada aspek emosional terkait isu Islam dan Israel. Ini adalah realitas komunikasi politik yang sangat dinamis,” katanya.
Di sisi lain, Indonesia tetap menunjukkan sikap konsisten dalam mendukung Palestina. Pemerintah terus menyuarakan dukungan meskipun Palestina belum sepenuhnya mendapat pengakuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Prof. Mahi menilai posisi ini menciptakan karakter diplomasi Indonesia yang unik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat daya tawar di kawasan Timur Tengah agar dapat memperjuangkan kepentingan nasional secara maksimal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik publik. Menurutnya, masyarakat menyampaikan kritik sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan negara.
“Pemerintah jangan apatis terhadap kritik masyarakat. Kritik itu tanda perhatian, bukan kebencian. Di sinilah letak kedinamisan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.