Bandung, Info Burinyay – DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan program Sekolah Manusia Unggul (Maung) secara bertahap pada tahun ajaran 2026/2027. DPRD menilai langkah itu penting agar program sekolah unggulan tidak memicu kesenjangan baru dalam dunia pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan pemerintah harus menjaga pemerataan akses pendidikan saat mengembangkan Sekolah Maung. Karena itu, ia meminta Pemprov Jabar tidak membuka puluhan sekolah sekaligus tanpa kajian matang.
Menurut Untung, pemerintah perlu menghindari munculnya kembali stigma sekolah favorit. Ia khawatir masyarakat akan berlomba masuk Sekolah Maung dengan berbagai cara sehingga memicu persaingan tidak sehat.
“Jangan sampai ini mempertegas kembali sekolah-sekolah favorit. Kita khawatir anak-anak akan mengejar sekolah ini dengan segala cara dan kekuatan, dalam tanda kutip. Ini yang harus kita jaga jangan sampai terjadi,” ujar Untung di Bandung, Senin (11/5/2026).
Politisi Partai Golkar itu kemudian mengaitkan konsep Sekolah Maung dengan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Mahkamah Konstitusi sebelumnya membatalkan program tersebut karena dinilai memperlebar kesenjangan pendidikan.
Karena itu, Untung meminta pemerintah menjadikan pengalaman RSBI sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, keterlibatan orang tua memang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, pemerintah tetap harus mengawasi pelaksanaannya secara ketat agar tidak memunculkan diskriminasi.
“Kita menaruh kekhawatiran atas munculnya kembali kasta pendidikan. Ini berhadapan langsung dengan substansi pembatalan RSBI oleh MK dulu. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan 41 Sekolah Maung mulai beroperasi pada 2026. Namun, Komisi V DPRD Jabar menilai jumlah tersebut terlalu besar untuk tahap awal pelaksanaan program.
DPRD pun mendorong Pemprov Jabar menerapkan skema pilot project atau proyek percontohan. Melalui pola itu, pemerintah dapat mengukur kesiapan anggaran, infrastruktur, hingga sistem pembelajaran sebelum memperluas program ke daerah lain.
Untung menyarankan pemerintah memilih beberapa sekolah yang benar-benar siap sebagai model awal pengembangan Sekolah Maung. Setelah evaluasi berjalan optimal, pemerintah dapat memperluas program secara bertahap.
“Kami memandang sebaiknya tidak langsung semasif itu. Ambil beberapa saja untuk contoh, bagaimana vokasinya, bagaimana SMA dan SMK-nya. Persiapkan matang, lalu evaluasi,” katanya.
Selain itu, Untung menilai Kabupaten Purwakarta paling siap menjadi lokasi awal program Sekolah Maung. Ia menyebut kesiapan lahan dan dukungan anggaran di daerah tersebut sudah lebih matang dibanding wilayah lain.
“Satu saja dulu di Purwakarta. Anggarannya sudah ada, lahannya sudah siap, persiapannya lebih matang. Fokus di sana dulu sebelum bicara perluasan ke wilayah lain di Jawa Barat,” pungkasnya.