Sukabumi, Infoburinyay — Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Bank BJB memperkuat pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). DPRD menilai pemberian kredit modal saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil. Perbankan juga harus menghadirkan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan.
Dorongan tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Jawa Barat mengunjungi Bank BJB Cabang Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (11/11/2026). Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap peran perbankan daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Phinera Wijaya, menegaskan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Namun, akses permodalan belum menjamin keberhasilan pelaku usaha. Mereka juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola bisnis secara profesional. Karena itu, Phinera meminta Bank BJB memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan setelah penyaluran kredit.
“Jangan sampai UMKM hanya diberikan bantuan, tetapi setelah itu tidak ada pendampingan. Mereka perlu dibina dan diberikan edukasi secara berkelanjutan agar usahanya bisa berkembang dan naik kelas,” tegas Phinera.
Menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan kegiatan usaha. Persoalan tersebut mencakup manajemen keuangan, peningkatan mutu produk, inovasi, hingga strategi pemasaran.
Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha membutuhkan arahan untuk mengatur arus kas dan menghitung biaya produksi. Mereka juga perlu memahami cara menentukan harga jual serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.
Oleh sebab itu, Phinera mendorong Bank BJB menyusun program pelatihan secara berkala. Bank BJB perlu menyesuaikan materi pembinaan dengan kebutuhan dan persoalan nyata yang pelaku UMKM hadapi di lapangan.
Ia juga meminta perbankan membangun sistem pendampingan yang memiliki agenda jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengikuti proses pembinaan secara terarah dan memperoleh manfaat dalam jangka panjang.
“Harus ada program yang jelas dan berkelanjutan. Edukasi dan pendampingan perlu dijadwalkan dengan baik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat dari program yang diberikan,” imbuhnya.
Selain memperkuat pembinaan internal, Komisi III mendorong Bank BJB memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Kolaborasi tersebut dapat memperluas jangkauan program hingga wilayah pelosok Kabupaten Sukabumi.
Melalui sinergi lintas sektor, perbankan dan pemerintah daerah dapat membuka akses informasi serta memperkuat kapasitas pelaku usaha. Kerja sama tersebut juga berpotensi memperluas jaringan pemasaran dan membuka peluang kemitraan baru.
Lebih jauh, Komisi III menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program kemitraan perbankan melalui dampak langsung terhadap masyarakat. Bank BJB perlu memperhatikan perkembangan usaha penerima kredit, bukan hanya jumlah pembiayaan yang tersalurkan.
Pendekatan tersebut dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi. Dengan pembinaan yang konsisten, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing.
Kunjungan kerja Komisi III ini sekaligus mempertegas fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat terhadap kinerja badan usaha milik daerah, termasuk sektor perbankan.
Melalui agenda tersebut, DPRD ingin mendorong Bank BJB menjalankan program kemitraan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, penguatan UMKM membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Akses modal harus berjalan seiring dengan edukasi keuangan, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, dan perluasan pasar.
Komisi III berharap Bank BJB mengambil peran lebih besar dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha mandiri, kompetitif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.