Subang, Info Burinyay — DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten Subang mempercepat sosialisasi dan simulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital 2026. Desakan ini muncul setelah penyelenggara mengarahkan seluruh 630 tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan sistem e-voting secara penuh.
Perubahan skema tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Jawa Barat. Sebab, penerapan teknologi digital dalam seluruh TPS membutuhkan kesiapan perangkat, petugas, dan masyarakat.
Komisi I menyampaikan perhatian tersebut saat mengevaluasi persiapan Pilkades Digital di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Subang, Selasa (10/11/2026).
Kabupaten Subang menjadwalkan Pilkades serentak pada 6 Desember 2026. Agenda demokrasi tingkat desa itu mencakup 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Edi Askari, menjelaskan perubahan rencana teknis pemungutan suara. Sebelumnya, panitia merancang kombinasi sistem manual dan digital untuk pelaksanaan Pilkades.
Namun, perkembangan terbaru mengarah pada penggunaan e-voting di seluruh TPS. Artinya, penyelenggara harus menyiapkan sistem elektronik untuk 630 TPS sekaligus.
“Awalnya tiga desa melaksanakan Pilkades secara full dengan sistem digital, dan sisanya satu desa satu TPS digital. Tetapi kini diarahkan seluruh TPS melaksanakan Pilkades secara digital. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” terang Edi.
Menurut Edi, perubahan skema tersebut menuntut persiapan lebih serius. Terlebih, pengalaman pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya menunjukkan masih banyak warga kesulitan memahami mekanisme pemungutan suara elektronik.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian sebelum penyelenggara membuka bilik suara. Sebab, masyarakat harus memahami setiap tahapan penggunaan perangkat agar dapat menentukan pilihan tanpa kebingungan.
Karena itu, Komisi I DPRD Jawa Barat meminta DPMD Kabupaten Subang memperluas sosialisasi hingga lingkungan masyarakat paling bawah. Penyelenggara juga perlu melibatkan panitia desa untuk menjangkau calon pemilih secara langsung.
Edi menegaskan bahwa penyampaian informasi melalui media sosial dan pengumuman lisan belum cukup. Masyarakat membutuhkan praktik langsung agar mereka mengenali perangkat sekaligus memahami prosedur pemilihan.
“Hasil evaluasi kita pada pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya, masyarakat masih banyak yang belum memahami sehingga di bilik suara masih banyak yang kebingungan,” tegas Edi.
Melalui simulasi tatap muka, panitia dapat memperagakan seluruh tahapan pemungutan suara. Warga juga dapat mencoba perangkat elektronik sebelum mengikuti pemilihan sesungguhnya.
Selain itu, simulasi memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengenali potensi kendala operasional. Dengan demikian, panitia dapat menyiapkan langkah penanganan sebelum hari pemungutan suara.
Edi mengingatkan penyelenggara agar tidak menunggu hingga mendekati hari pencoblosan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh calon pemilih harus mengenali tata cara penggunaan alat e-voting sejak jauh hari.
“Jangan sampai pada hari pelaksanaan masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara penggunaan alat pemungutan suara digital. Karena itu, sosialisasi dan simulasi harus benar-benar dimaksimalkan sebelum hari pencoblosan,” lanjutnya.
Selain edukasi pemilih, DPRD Jabar juga menaruh perhatian pada kesiapan teknis penyelenggara. DPMD dan panitia desa perlu memastikan ketersediaan perangkat elektronik, kesiapan operator, serta kemampuan petugas dalam menjalankan prosedur pemungutan suara.
Panitia juga perlu menyiapkan mekanisme penanganan gangguan teknis. Langkah ini penting agar kendala perangkat tidak menghambat masyarakat ketika menggunakan hak pilihnya.
Dengan cakupan 165 desa dan 630 TPS, penyelenggara membutuhkan koordinasi yang kuat. Setiap desa harus memiliki pemahaman dan standar pelaksanaan yang sama.
DPRD Jawa Barat berharap DPMD Kabupaten Subang segera mengintensifkan seluruh persiapan tersebut. Sosialisasi, simulasi langsung, dan pemeriksaan perangkat harus berjalan beriringan menjelang 6 Desember 2026.
Pada akhirnya, penerapan e-voting secara menyeluruh harus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat. Teknologi juga harus mendukung proses demokrasi desa yang tertib, transparan, dan lancar tanpa mengurangi hak setiap warga untuk memilih.