Jakarta, Info Burinyay – Masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK). Forum tersebut menyampaikan pandangan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela. Selain itu, FWK juga membuka opsi pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi FWK di Jakarta, Rabu (11/11/2026) siang. Diskusi itu menghadirkan sejumlah wartawan senior, praktisi hukum, dan tokoh pers nasional. Mereka membahas konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap persoalan persyaratan pencalonan Gibran.
Koordinator FWK, Raja Pane, mengungkapkan diskusi berlangsung dinamis. Para peserta pada prinsipnya memiliki kesepahaman mengenai perlunya mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, mereka memiliki pandangan berbeda mengenai jalur konstitusional yang harus ditempuh.
Perbedaan tersebut terutama menyangkut pilihan antara pengunduran diri sukarela dan pemberhentian melalui prosedur ketatanegaraan. Meski demikian, seluruh pandangan tetap mengarah pada pentingnya menjaga kepastian hukum dan stabilitas nasional.
Diskusi tersebut turut menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. MK menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, pertimbangan hukum putusan tersebut juga menjadi perhatian peserta diskusi. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran. Bukti tersebut berkaitan dengan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA atau sederajat.
Selain itu, peserta juga membahas Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan. Surat tersebut sebelumnya menjadi salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dua putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum dan politik terhadap keberlanjutan jabatan Wakil Presiden. Karena itu, FWK menilai persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bangsa.
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum, HMU Kurniadi, menawarkan pengunduran diri sukarela sebagai pilihan penyelesaian. Menurutnya, Gibran sebaiknya memperoleh kesempatan untuk mengambil keputusan tersebut tanpa harus melalui proses pemberhentian.
Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024–2025 itu menilai pengunduran diri dapat mencerminkan sikap kenegarawanan. Selain itu, langkah tersebut berpotensi meredam ketegangan politik dan menghindari polarisasi masyarakat.
Menurut Kurniadi, penyelesaian secara sukarela juga dapat mencegah masyarakat semakin terbelah. Dengan demikian, persoalan jabatan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
Mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro tersebut menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan. Ia mengingatkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Sebab, kekuasaan negara bukan tujuan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, kekuasaan harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, dan menjaga persatuan.
Selain itu, negara harus memastikan keberlangsungan demokrasi melalui penyelesaian persoalan berdasarkan hukum. Kurniadi pun menyampaikan pandangannya secara langsung kepada Gibran.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah peserta diskusi mengajukan pandangan berbeda. Mereka menilai pengunduran diri tidak boleh menjadi satu-satunya jalan penyelesaian persoalan tersebut.
Anggota diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, mendorong penyelesaian melalui mekanisme konstitusi. Ia berpandangan bahwa kepastian hukum membutuhkan proses yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Doktor ilmu hubungan internasional Universitas Padjadjaran itu merujuk Pasal 7A UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Pemberhentian dapat berlangsung apabila pejabat bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan pasal tersebut. Selain itu, konstitusi juga mengatur pemberhentian apabila Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, proses tersebut harus mengikuti alasan dan prosedur yang telah konstitusi tetapkan.
Menurutnya, desakan politik maupun tekanan opini publik tidak dapat menggantikan mekanisme ketatanegaraan. Sebab, pemberhentian Wakil Presiden membutuhkan proses hukum dan keputusan lembaga negara yang berwenang.
“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya Mas Gibran tidak perlu mundur, tetapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat, lalu diputus ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.
Pandangan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan dalam diskusi FWK. Pendekatan pertama mengutamakan pengunduran diri sukarela sebagai jalan penyelesaian politik. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023–2025, Hendry Ch Bangun, menjelaskan hasil penting diskusi tersebut.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan tidak menghilangkan kesepahaman peserta. Mereka sepakat bahwa kepentingan dan keselamatan rakyat harus menempati posisi tertinggi dalam penyelesaian persoalan ketatanegaraan.
Hendry kembali menekankan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto. Prinsip tersebut menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara.
Karena itu, persoalan jabatan Wakil Presiden harus memperoleh penyelesaian yang tepat. Forum mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi sumber konflik politik berkepanjangan.
Selain mengancam stabilitas nasional, konflik berkepanjangan juga berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu mengutamakan kepastian hukum, persatuan, dan kepentingan publik.
Sementara itu, perkembangan politik di DPR turut menambah perhatian terhadap persoalan Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden.
Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR. Selain memenuhi jumlah anggota, usulan itu juga melibatkan lebih dari dua fraksi.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai posisi Gibran tidak hanya berlangsung di ruang diskusi publik. Persoalan itu juga memasuki ranah politik dan kelembagaan parlemen.
Meski demikian, usulan hak menyatakan pendapat tetap harus mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkembangan politik di DPR tidak serta-merta menentukan pemberhentian Wakil Presiden.
Diskusi FWK akhirnya menempatkan kepastian hukum, keselamatan rakyat, dan stabilitas nasional sebagai prinsip utama. Adapun pilihan mekanisme penyelesaian masih memperlihatkan perbedaan pandangan di antara peserta.
Namun, forum menegaskan bahwa persoalan ketatanegaraan harus memperoleh penyelesaian melalui jalur yang sah. Kepentingan bangsa dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.