Rancaekek, Info Burinyay – Kerusakan infrastruktur jalan lingkungan masih menjadi aspirasi utama masyarakat Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Warga berharap pemerintah daerah segera memperhatikan kondisi gang yang mengalami kerusakan, terutama akses jalan yang menunjang aktivitas masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Gerindra, H. Dedi Saepul Rohman, SH. Kegiatan berlangsung di GOR Desa Jelegong, Jumat (13/11/2026).
Mengusung tema Memperjuangkan Aspirasi Demi Kepentingan Bangsa, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui reses tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus meminta perhatian terhadap persoalan infrastruktur di lingkungan mereka.
H. Dedi Saepul Rohman menjelaskan, sebagian besar aspirasi masyarakat yang masuk berkaitan dengan perbaikan gang. Menurutnya, warga banyak mengusulkan perbaikan jalan lingkungan yang sebelumnya sudah menggunakan konstruksi beton, tetapi kini mengalami kerusakan.
“Berdasarkan hasil usulan yang masuk, mayoritas adalah mengenai perbaikan gang. Sampai saat ini, permintaan masyarakat masih didominasi oleh perbaikan gang yang sudah dicor, namun mengalami kerusakan,” ungkap Dedi.
Ia menegaskan, setiap aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian. Bahkan, usulan yang belum memperoleh dukungan anggaran tidak akan langsung dihentikan. Sebaliknya, pihaknya akan kembali memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui pengusulan pada kesempatan berikutnya.
“Jika tidak terakomodasi, tentu akan kami usulkan kembali. Intinya, kami berusaha memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Berhasil atau tidaknya, kami tetap akan terus berupaya,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Dedi juga menaruh harapan terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membuka peluang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Mudah-mudahan anggaran Kabupaten Bandung semakin bertambah seiring dengan meningkatnya PAD,” harapnya.
Sementara itu, Anggota BPD Jelegong, H. Dini Hendrianto, SE., menyampaikan sejumlah titik infrastruktur yang membutuhkan perhatian. Salah satunya ruas jalan di depan Masjid At-Taqwa dan kawasan depan sekolah.
Ia menyebut kondisi jalan tersebut sudah cukup lama mengalami kerusakan. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan kualitas jalan melalui pengaspalan hotmix maupun pengecoran beton.
“Ini jalan depan Masjid At-Taqwa, di depan sekolah juga. Jalannya sudah lama rusak, mungkin bisa di-hotmix atau dibeton yang paling utama. Terutama akses jalan menuju lapangan voli di RW 15,” ujar Dini.
Menurutnya, perbaikan akses jalan tersebut penting untuk menunjang mobilitas warga. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas sosial masyarakat, termasuk kegiatan olahraga dan pendidikan.
Dini juga menekankan pentingnya kesinambungan komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan anggota DPRD. Ia berharap hubungan tersebut terus berjalan agar kebutuhan warga memperoleh perhatian dalam proses perencanaan pembangunan.
“Insyaallah kita akan terus bersinergi dengan Pak Dewan untuk ke depannya, baik untuk mengawal kegiatan beliau maupun untuk menyampaikan aspirasi dari warga. Itu hal utama yang ingin kita sampaikan,” katanya.
Di sisi lain, Ketua RW 10 Desa Jelegong, Enjang Somantri, S.Pd., mengapresiasi perhatian Dedi Saepul Rohman terhadap aspirasi masyarakat. Ia menilai kehadiran anggota DPRD melalui kegiatan reses memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung.
“Alhamdulillah, sudah terasa oleh warga masyarakat Desa Jelegong aspirasi dari Bapak Dewan H. Dedi Saepul Rohman,” ungkap Enjang.
Meski demikian, Enjang berharap proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan semakin memperhatikan prinsip efisiensi. Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan skala prioritas secara cermat agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai penentuan prioritas harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan urgensi setiap usulan. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan, dipertimbangkan, maupun ditangguhkan.
“Metode skala prioritas itu harus tetap dipakai; mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipertimbangkan, dan mana yang harus ditangguhkan,” jelasnya.
Enjang juga mengingatkan agar masyarakat memperoleh perhatian secara proporsional. Sebab, sebagian warga terkadang merasa aspirasinya kurang mendapat perhatian ketika usulan pembangunan belum masuk dalam program prioritas.
Padahal, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terbuka agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan. Oleh karena itu, ia berharap proses penentuan prioritas pembangunan dapat mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Melalui kegiatan reses tersebut, persoalan infrastruktur jalan lingkungan kembali menjadi catatan penting bagi pembangunan di Desa Jelegong. Selain perbaikan gang, warga juga menyoroti akses jalan menuju fasilitas umum dan kawasan aktivitas masyarakat.
Selanjutnya, aspirasi yang telah disampaikan diharapkan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang berkelanjutan, masyarakat berharap kebutuhan lingkungan memperoleh perhatian sesuai kemampuan anggaran dan tingkat urgensinya.
Reses ini sekaligus menegaskan pentingnya hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Sebab, pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan penyampaian aspirasi, pengawalan program, serta penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan nyata warga.