Bandung, Info Burinyay — Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa memberikan klarifikasi terkait aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD Jawa Barat. Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap politik maupun kebijakan resmi lembaga legislatif daerah.
Klarifikasi ini sekaligus menjawab berbagai tanggapan publik setelah beredarnya informasi mengenai penurunan foto Wakil Presiden di lingkungan gedung dewan. Menurut Buky, peristiwa tersebut merupakan tindakan spontan peserta audiensi dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Buky menjelaskan, insiden itu berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis, 12 November 2026. Aksi tersebut terjadi setelah peserta audiensi menyelesaikan penyampaian aspirasi kepada DPRD Jawa Barat.
Namun, ia memastikan pimpinan maupun institusi DPRD Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan instruksi terkait penurunan foto tersebut. Selain itu, tidak ada keputusan kelembagaan yang mendasari tindakan peserta audiensi.
“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi,” ujar Buky di Kota Bandung, Jumat, 13 November 2026.
Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, DPRD Jawa Barat tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara bertanggung jawab.
Meski demikian, Buky mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, pemasangan dan penurunan foto resmi Presiden serta Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya.
Dalam hal tersebut, DPRD Jawa Barat mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Menurut Buky, ketentuan hukum tersebut menjadi salah satu rujukan dalam menyikapi persoalan pemasangan maupun penurunan foto pejabat negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan simbol kenegaraan perlu memperhatikan aturan yang berlaku.
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat masih menunggu kejelasan administratif serta ketetapan resmi pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi politik yang disebut menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Dengan demikian, Buky meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai sikap politik DPRD Jawa Barat. Ia juga menekankan pentingnya memisahkan tindakan spontan individu atau kelompok dari keputusan resmi institusi.
Selain itu, Buky mengajak masyarakat lebih cermat menyikapi informasi yang beredar melalui berbagai saluran komunikasi. Terlebih, informasi yang menggunakan nama atau membawa klaim sebagai pernyataan resmi DPRD Jawa Barat harus melalui proses verifikasi.
Langkah tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Sebab, informasi yang tidak utuh berpotensi memunculkan persepsi keliru mengenai sikap dan tanggung jawab kelembagaan.
“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut, sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” kata Buky.
Melalui penegasan tersebut, DPRD Jawa Barat ingin memastikan bahwa peristiwa penurunan foto Wakil Presiden tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya keputusan politik institusi.
Pada akhirnya, Buky menempatkan klarifikasi ini sebagai upaya meluruskan informasi sekaligus menjaga proporsionalitas dalam menyikapi peristiwa di lingkungan gedung dewan.
DPRD Jawa Barat tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan di lingkungan lembaga negara juga perlu memperhatikan ketentuan hukum dan tata kelola kelembagaan.
Dengan demikian, publik diharapkan dapat melihat peristiwa tersebut secara objektif, tanpa mencampuradukkan tindakan peserta audiensi dengan kebijakan resmi DPRD Jawa Barat.