Pangalengan, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya soliditas dan kebersamaan seluruh kepala desa dalam memperkuat organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung.
Menurutnya, organisasi tersebut harus mampu menjadi rumah besar bagi seluruh unsur pemerintahan desa. Selain itu, APDESI Merah Putih perlu memperkuat komunikasi, menyatukan aspirasi, dan membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS saat menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Pangalengan, Jumat (13/11/2026).
Dalam arahannya, KDS mengingatkan seluruh kepala desa agar menjaga persatuan. Ia meminta perbedaan pandangan tidak menghambat komunikasi maupun kerja sama antarpemerintahan desa.
“Saya berharap seluruh kepala desa tetap menjaga soliditas dan kebersamaan. Jangan sampai ada perbedaan yang justru membuat kita terpecah. APDESI harus menjadi wadah untuk menyatukan, memperkuat komunikasi, dan membangun sinergi,” tegas KDS.
Ia menilai, kekuatan organisasi tidak hanya bergantung pada struktur kepengurusan. Sebaliknya, kekuatan tersebut tumbuh melalui komitmen, partisipasi, dan kesamaan tujuan seluruh anggotanya.
Karena itu, KDS meminta pengurus yang baru menjalankan amanah organisasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong seluruh kepala desa membangun komunikasi yang konstruktif.
Selain menyoroti soliditas organisasi, KDS mengingatkan para kepala desa mengenai tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa.
Menurutnya, jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan administratif. Lebih dari itu, jabatan tersebut merupakan amanah masyarakat yang membutuhkan perjuangan, tanggung jawab, dan keikhlasan.
“Menjadi kepala desa itu bukan hanya soal jabatan. Ada tanggung jawab besar dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan,” ujarnya.
KDS menjelaskan, kepala desa memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kepala desa harus mengutamakan kepentingan warga dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Di sisi lain, organisasi seperti APDESI memiliki fungsi penting dalam memperkuat kapasitas dan posisi pemerintahan desa. Melalui komunikasi bersama, para kepala desa dapat menyampaikan berbagai persoalan sekaligus merumuskan solusi.
Dalam kesempatan tersebut, KDS turut mengulas perjalanan organisasi perjuangan kepala desa. Ia mengingat kembali perkembangan organisasi sejak masa Ikatan Kepala Desa dan Kelurahan (IKDL) hingga menjadi APDESI.
KDS mengungkapkan, ketika mulai mengenal dinamika pemerintahan desa pada 1998, kondisi keuangan desa masih sangat terbatas. Saat itu, para kepala desa menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan.
Bahkan, mereka harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi persoalan pemerintahan desa.
Karena itu, keberadaan organisasi menjadi salah satu instrumen perjuangan. Melalui wadah tersebut, para kepala desa dapat menyatukan kekuatan dan menyampaikan aspirasi secara kolektif.
Seiring perkembangan zaman, organisasi tersebut mengalami perubahan menjadi APDESI pada 2005. Selanjutnya, pada 2025, muncul APDESI Merah Putih dengan cakupan keanggotaan yang lebih luas.
KDS menjelaskan, APDESI Merah Putih tidak hanya melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Organisasi tersebut juga mencakup unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kalau berbicara pemerintahan desa, berarti ada kepala desa dan BPD. Jadi, keanggotaan APDESI Merah Putih tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga mencakup unsur BPD,” jelasnya.
Menurut KDS, perluasan keanggotaan tersebut membutuhkan pemahaman bersama. Oleh karena itu, pengurus harus aktif menyosialisasikan tujuan, fungsi, dan manfaat organisasi kepada seluruh unsur pemerintahan desa.
Dengan demikian, setiap anggota memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung jalannya organisasi.
Lebih lanjut, KDS menekankan bahwa APDESI Merah Putih tidak boleh sekadar menjadi tempat berhimpun. Organisasi tersebut harus memiliki kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa.
Ia berharap kepengurusan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 mampu menjalankan fungsi organisasi secara optimal.
Selain memperkuat koordinasi antarkepala desa, pengurus juga perlu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut penting agar berbagai aspirasi dan kebutuhan desa memperoleh perhatian serta tindak lanjut.
KDS menilai, hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor pendukung pembangunan.
Sebab, pemerintah desa memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan secara lebih luas.
Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dapat membantu menyelaraskan program pembangunan. Sinergi tersebut juga membuka ruang bagi penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa.
Pada akhirnya, KDS meyakini soliditas dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan desa menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Bandung.
Ia berharap APDESI Merah Putih mampu memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, organisasi tersebut diharapkan semakin aktif memperjuangkan aspirasi desa. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.