Selasa, Nov 17, 2026
Info Burinyay
Hukum

Vonis Kasus BDS Jadi Momentum Dadang Supriatna Bangun Legacy, Publik Diminta Hentikan Penghakiman Tanpa Bukti

Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si., Bupati Bandung, menjadi sorotan dalam momentum vonis kasus BDS dan pembangunan legacy kepemimpinan.
Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si., Bupati Bandung, di tengah perhatian publik terhadap vonis kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dan tantangan membangun legacy bagi Kabupaten Bandung. Foto:Info Burinyay/red

Bandung, Info Burinyay – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) menjadi momentum penting untuk mengembalikan perhatian publik pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab kepemimpinan daerah.

Putusan tersebut sekaligus memunculkan kembali perdebatan mengenai batas antara tanggung jawab pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Karena itu, masyarakat perlu membedakan fakta persidangan, keterangan saksi, serta tuduhan yang belum memperoleh pembuktian hukum.

Pada Kamis, 12 November 2026, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman selaku Direktur Utama PT BDS.

Dalam perkara terkait, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Castam, Direktur PT Cahaya Frozen Raya.

Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama pengadaan ayam boneless dada dan daging kerbau. Berdasarkan pemberitaan, perkara itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.

Namun demikian, perkembangan perkara tersebut perlu masyarakat pahami secara cermat. Hingga pemberitaan 13 November 2026, putusan belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, publik perlu menghormati proses hukum yang masih berjalan. Selain itu, putusan terhadap kedua terdakwa tidak otomatis menjadi dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak lain.

Nama Dadang Supriatna, Bupati Bandung, turut menjadi perhatian publik dalam perkembangan perkara BDS. Akan tetapi, penyebutan namanya dalam pemberitaan maupun persidangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pidana.

Dalam persidangan pada 29 September 2026, Dadang hadir sebagai saksi. Berdasarkan pemberitaan mengenai kesaksiannya, ia menjelaskan bahwa jajaran direksi dan komisaris menjalankan operasional perusahaan.

Selain itu, Dadang menyampaikan bahwa dirinya pernah meminta penghentian transaksi serta pemeriksaan terhadap persoalan tersebut. Keterangan itu merupakan bagian dari kesaksian yang perlu masyarakat tempatkan sesuai konteks persidangan.

Artinya, status seseorang sebagai saksi tidak sama dengan status terdakwa. Demikian pula, penyebutan nama dalam persidangan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Muhammad Khotib, menekankan pentingnya menjaga disiplin publik dalam menyikapi perkara tersebut.

Dalam pandangannya, pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip pembuktian hukum.

“Kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian,” demikian penegasan Muhammad Khotib dalam tulisannya mengenai perkara BDS.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan BUMD. Bahkan, kritik terhadap pemerintah daerah dan tuntutan transparansi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun, masyarakat juga perlu menjaga ketepatan informasi. Sebab, kritik terhadap kebijakan berbeda dengan tuduhan personal mengenai tindak pidana.

Karena itu, setiap dugaan keterlibatan pihak lain harus melalui pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah. Sebaliknya, masyarakat perlu menghindari kesimpulan sepihak sebelum proses hukum membuktikannya.

Praduga Tak Bersalah Harus Menjadi Pegangan Publik

Perkembangan perkara BDS menghadirkan pelajaran penting mengenai penerapan prinsip praduga tak bersalah. Prinsip tersebut melindungi setiap orang dari penghukuman sebelum proses hukum membuktikan kesalahannya.

Di sisi lain, prinsip tersebut tidak boleh menghalangi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah maupun BUMD.

Unjuk rasa, penyampaian aspirasi, dan kritik terhadap kebijakan tetap memiliki ruang dalam demokrasi. Akan tetapi, seluruh bentuk penyampaian pendapat harus bertumpu pada fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, publik tetap dapat mendesak keterbukaan pengelolaan perusahaan daerah tanpa harus membangun tuduhan yang belum terbukti.

Semangat antikorupsi justru akan semakin kuat apabila masyarakat menjaga konsistensi terhadap prinsip keadilan. Sebab, penegakan hukum tidak boleh mengikuti kepentingan politik maupun sentimen kelompok tertentu.

Dadang Supriatna Didorong Fokus Bangun Legacy Kabupaten Bandung

Di tengah perkembangan perkara BDS, Dadang Supriatna menghadapi tantangan besar dalam menjalankan amanah kepemimpinan Kabupaten Bandung periode 2025–2030.

Momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk mengarahkan kembali energi pemerintahan pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya terlihat dari komunikasi politik. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang nyata dan dapat mereka rasakan.

Peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta kemudahan pelayanan publik menjadi sejumlah sektor penting.

Selain itu, pengelolaan BUMD membutuhkan perhatian serius. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan, profesionalisme manajemen, transparansi keuangan, serta akuntabilitas setiap keputusan bisnis.

Langkah tersebut penting agar perusahaan daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Karena itu, keterbukaan informasi dan evaluasi kinerja BUMD perlu menjadi agenda berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

Dengan demikian, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan data, capaian, dan manfaat yang mereka rasakan secara langsung.

Muhammad Khotib memandang perkembangan perkara BDS sebagai momentum bagi Dadang Supriatna untuk membangun warisan kepemimpinan yang lebih kuat.

Warisan tersebut tidak cukup hanya berupa program dan pembangunan fisik. Sebaliknya, legacy seorang kepala daerah harus tercermin melalui perubahan kualitas hidup masyarakat.

“Nama baik paling kokoh dibangun ketika rakyat merasakan manfaat kepemimpinan,” tulis Muhammad Khotib dalam pandangannya.

Pernyataan tersebut menempatkan hasil kerja sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai kepemimpinan daerah.

Oleh sebab itu, Dadang perlu menjawab berbagai perhatian publik melalui pemerintahan yang terbuka, pengawasan yang kuat, dan pembangunan yang terukur.

Pada saat bersamaan, masyarakat tetap memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah.

Hentikan Penghakiman, Perkuat Pengawasan

Perkara BDS kini memberikan dua pesan penting bagi kehidupan publik Kabupaten Bandung. Pertama, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, pemerintah daerah harus terus memperbaiki tata kelola perusahaan milik daerah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Kedua hal tersebut tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik yang kritis.

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengawal pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan hak seseorang atas perlindungan hukum.

Palu hakim telah menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa dalam perkara BDS. Namun, proses hukum masih memiliki tahapan yang harus dihormati.

Sementara itu, Dadang Supriatna memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya melalui hasil kerja nyata.

Pada akhirnya, sejarah kepemimpinan Kabupaten Bandung tidak hanya akan mencatat polemik yang berkembang. Masyarakat juga akan menilai keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Momentum ini menjadi kesempatan bagi Dadang untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus meninggalkan legacy yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.