Selasa, Nov 17, 2026
Info Burinyay
Jawa BaratParlementer

Acep Jamaludin Usulkan Anggaran Gapura dan BUMD Sanggabuana Dialihkan, Ekonomi Produktif Jadi Prioritas APBD 2027

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin soroti anggaran gapura dan BUMD Sanggabuana dalam APBD 2027.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, mengusulkan pengalihan anggaran pembangunan gapura dan penyertaan modal BUMD Sanggabuana untuk memperkuat sektor ekonomi produktif dalam APBD 2027. Foto:Info Burinyay/yk

Bandung, info Burinyay – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, mendorong perubahan arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Ia mengusulkan agar sejumlah alokasi pembangunan infrastruktur simbolik, termasuk gapura Candi Bentar, serta penyertaan modal untuk holding BUMD Sanggabuana dialihkan sementara guna memperkuat sektor ekonomi produktif.

Usulan tersebut menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih, pemerintah daerah tengah mengusung tema produktivitas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat. Karena itu, Acep menilai kebijakan fiskal harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Acep menyampaikan pandangan tersebut melalui keterangan di media sosialnya. Pernyataannya dikonfirmasi di Bandung, Selasa (17/11/2026). Ia sekaligus memberikan penjelasan atas pernyataan dalam diskusi bertema Siasah dan Harakah Sosialisme Islam yang sebelumnya beredar luas melalui potongan video berdurasi sekitar 30 detik.

Potongan video tersebut memicu respons dari pihak eksekutif, termasuk klarifikasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Namun, Acep menegaskan bahwa substansi kritiknya berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran daerah, bukan persoalan larangan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan rekapitulasi pembahasan APBD 2027, Acep mencatat pagu anggaran rumpun ekonomi pada dinas-dinas mitra Komisi II DPRD Jawa Barat hanya sedikit di atas Rp900 miliar.

Ironisnya, sekitar 75 persen dari total anggaran tersebut terserap untuk belanja pegawai. Dengan kondisi itu, pemerintah daerah hanya memiliki ruang fiskal terbatas untuk membiayai program yang langsung menggerakkan perekonomian masyarakat.

Menurut Acep, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam pembahasan anggaran tahun mendatang. Sebab, sektor ekonomi membutuhkan dukungan program yang konkret, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Di sisi lain, ia menemukan sejumlah alokasi anggaran cukup besar untuk pembangunan fisik pada perangkat daerah lain. Salah satunya pembangunan gapura Candi Bentar sebagai penanda wilayah perbatasan daerah.

Acep tidak mempersoalkan kewenangan maupun legalitas pembangunan tersebut. Namun, ia mempertanyakan ketepatan prioritas ketika sektor ekonomi justru membutuhkan tambahan dukungan anggaran.

“Apakah boleh dibangun? Tentu boleh, tidak akan dilarang atau ditegur. Namun, tema RKPD sekarang adalah urusan produktivitas yang berarti urusan perekonomian,” ujar Acep.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menempatkan kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.

“Pergerseran anggaran ke sektor produktif bertujuan agar pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran dan rasio gini turun, serta daya saing petani maupun nelayan semakin kuat,” tegasnya.

Karena itu, Acep mendorong pemerintah provinsi mengevaluasi kembali sejumlah belanja yang belum memberikan dampak ekonomi langsung. Selanjutnya, pemerintah dapat mengarahkan anggaran tersebut untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pemberdayaan usaha masyarakat, serta berbagai program peningkatan produktivitas.

Selain pembangunan gapura perbatasan, Acep turut menyoroti rencana penyertaan modal pemerintah daerah kepada holding BUMD Sanggabuana.

Ia mengusulkan agar alokasi tersebut ditunda dan dialihkan sementara untuk mendukung program ekonomi produktif. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan regulasi sebelum mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar kepada badan usaha daerah.

Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan belum rampungnya peraturan daerah (perda) mengenai pembentukan holding BUMD tersebut.

Acep memandang penyertaan modal perlu berjalan seiring dengan kepastian landasan hukum, kesiapan kelembagaan, serta kejelasan manfaat investasi bagi daerah.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan setiap keputusan penggunaan APBD memiliki dasar yang kuat. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga perlu mengutamakan efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap pembahasan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penempatan anggaran dalam berbagai program. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan setiap alokasi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Dalam keterangannya, Acep juga memberikan penjelasan mengenai anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan program beasiswa santri. Kedua isu tersebut sebelumnya menjadi bagian dari klarifikasi Gubernur Dedi Mulyadi.

Terkait MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat, Acep mencatat Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tidak memiliki alokasi anggaran kegiatan tersebut pada tahun 2026.

Namun, pemerintah provinsi telah merencanakan anggarannya untuk tahun 2027. Karena itu, Acep menyatakan akan turut mengawal pembahasannya agar penyelenggaraan kegiatan keagamaan tersebut memperoleh perhatian dalam perencanaan anggaran.

Sementara itu, ia menilai program beasiswa santri memiliki nilai afirmasi penting bagi pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Acep, perhatian terhadap pendidikan santri perlu diperkuat. Terlebih, pada tahun 2026 tidak terdapat alokasi beasiswa tersebut. Selain itu, anggaran untuk rekognisi peringatan Hari Santri juga tidak tersedia selama dua tahun terakhir.

Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran afirmasi tersebut berada di tangan gubernur. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi memiliki ruang untuk mengevaluasi sekaligus menentukan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Acep menegaskan DPRD Jawa Barat tetap menjalankan peran sebagai mitra pemerintah daerah.

Ia memastikan lembaga legislatif tetap berkomitmen memperjuangkan amanat rakyat sekaligus mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar Istimewa.

Namun, dukungan tersebut tetap harus berjalan bersama fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Sebab, pembahasan APBD membutuhkan pertimbangan matang agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosialnya di Bandung, Minggu (15/11/2026). Klarifikasi tersebut membahas sejumlah isu pembangunan yang disinggung Acep, mulai dari penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi tahun 2026 hingga program beasiswa santri.

Dedi mengapresiasi masukan Acep sebagai pengingat agar dirinya senantiasa amanah dalam menjalankan pemerintahan. Meski demikian, ia menilai terdapat sejumlah informasi terkini mengenai kebijakan anggaran yang perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Pada akhirnya, pembahasan APBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan kesesuaian antara prioritas anggaran dan kebutuhan pembangunan Jawa Barat. Penguatan ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing petani dan nelayan, serta pemerataan kesejahteraan menjadi sejumlah agenda yang perlu mendapat perhatian.

Acep berharap pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia. Dengan begitu, APBD tidak sekadar membiayai pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.