Rancaekek, Info Burinyay – Komisi II DPR RI bersama Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mengelola Pemerintahan di Ballroom SMP-SMK Skye Digipreneur, Jalan Walini No.24, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum itu, peserta membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN, Dr. Drs. H. Azharisman Rozie, M.Si., mewakili Rektor IPDN untuk membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari Tridharma Perguruan Tinggi.
Menurut Azharisman, perguruan tinggi menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, IPDN secara rutin menghadirkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Setiap tahun IPDN menjalankan program pengabdian kepada masyarakat melalui KKN, MAGA, pembekalan, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya. Tahun ini kami berkolaborasi dengan Komisi II DPR RI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Azharisman.
Selain itu, ia menilai konsep good governance membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Oleh sebab itu, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus membangun kolaborasi yang kuat.
“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas pemahaman publik tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Anggota Komisi II DPR RI, Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., kemudian memaparkan konsep good governance yang berorientasi pada hasil nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Ahmad Heryawan, pemerintah harus menghubungkan setiap program dengan target pembangunan yang terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat hubungan yang jelas antara anggaran, program, dan hasil pembangunan.
“Ke depan kita tidak hanya membahas program dan biaya. Kita juga harus mengukur dampaknya. Program yang baik harus menghasilkan output yang nyata dan outcome yang mampu mendorong perubahan jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Heryawan menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Transparansi berarti keterbukaan. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga arah pembangunan melalui visi yang jelas. Karena itu, pendekatan top down dan bottom up harus berjalan secara seimbang,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menyangkut laporan penggunaan anggaran. Sebaliknya, pemerintah harus menunjukkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Akuntabilitas harus menjawab satu pertanyaan penting, yaitu perubahan apa yang lahir dari sebuah program pembangunan. Jadi, pemerintah tidak hanya melaporkan penggunaan anggaran, tetapi juga manfaat yang muncul dari program tersebut,” tegasnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bandung, H. Thony Fathony Muhammad, S.Ag., menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi peserta. Menurutnya, Ahmad Heryawan tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga membagikan pengalaman nyata selama memimpin Jawa Barat.
“Kami memperoleh banyak pembelajaran. Kang Aher menjelaskan konsep good governance dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh yang sangat aplikatif,” katanya.
Selanjutnya, Thony menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus hadir di seluruh jenjang pemerintahan. Karena itu, aparatur pemerintah perlu mengimplementasikan kedua prinsip tersebut secara konsisten.
“Kita perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas mulai dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, desa, hingga lingkungan RT dan RW. Dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, CEO Skye Digipreneur, Dr. Agus Gandara, SH., MH., M.Pd., menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif mampu memperkaya wawasan masyarakat tentang tata kelola pemerintahan.
“Program ini memberikan banyak pengetahuan kepada masyarakat. Pak Ahmad Heryawan menjelaskan berbagai strategi untuk membangun pemerintahan yang baik sekaligus mendorong kemajuan bangsa. Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya integritas dan nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Agus.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPR RI dan IPDN mendorong masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip good governance secara lebih mendalam. Selain itu, kedua lembaga tersebut berharap masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dapat memperkuat kualitas pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.