Bandung, Info Burinyay – DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperjelas skema bantuan pendidikan bagi calon murid yang gagal memperoleh kursi di SMA dan SMK negeri. DPRD juga meminta pemerintah menuntaskan pembahasan dengan sekolah swasta sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menilai pemerintah masih perlu menyelesaikan sejumlah tahapan penting. Karena itu, ia meminta Pemprov Jabar memastikan dukungan dari sekolah swasta dan yayasan pengelola pendidikan.
Menurut Yomanius, Pemprov Jabar sebelumnya mengumumkan kesiapan 751 sekolah swasta untuk menjalin kerja sama. Namun, BMPS Jawa Barat kemudian menyampaikan pandangan berbeda terkait informasi tersebut.
“Pemprov menyampaikan ada 751 sekolah yang siap bekerja sama. Namun kemudian pernyataan itu dibantah oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat,” kata Yomanius, Jumat (19/6).
Ia menjelaskan BMPS mewadahi para pemilik yayasan sekolah swasta di Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperoleh dukungan dari yayasan sebelum melaksanakan program.
Selain itu, Yomanius menilai pemerintah masih menawarkan konsep awal program bantuan pendidikan. Menurut dia, pemerintah perlu membangun kesepahaman dengan seluruh pemilik yayasan agar program memiliki landasan yang kuat.
“Kalau BMPS dan para pemilik yayasan belum menyetujui, saya menganggap ini masih sebatas gagasan yang sedang ditawarkan pemerintah provinsi. Belum final,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov Jabar menyiapkan bantuan pendidikan sebesar Rp2,7 juta bagi setiap siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Pemerintah mengalokasikan Rp1,5 juta untuk Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). Selanjutnya, pemerintah menyediakan bantuan SPP sebesar Rp100 ribu setiap bulan atau Rp1,2 juta per tahun.
Di sisi lain, DPRD Jabar mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga anggaran beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yomanius mengatakan APBD Jawa Barat Tahun 2026 memuat anggaran sekitar Rp168 miliar untuk siswa kategori Desil 1 hingga Desil 4.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah mempertahankan anggaran tersebut. DPRD juga meminta pemerintah tidak mengurangi hak penerima beasiswa saat menjalankan program baru.
Yomanius menegaskan DPRD akan mengawal anggaran beasiswa bagi siswa miskin. Menurut dia, pemerintah harus menjaga komitmen terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Lebih lanjut, Yomanius menyoroti pola bantuan yang menyasar seluruh kelompok penerima tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, pola tersebut berpotensi membuat siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu menerima bantuan yang sama.
Karena alasan itu, ia mendorong pemerintah menyusun mekanisme yang lebih tepat sasaran. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat memprioritaskan bantuan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain membahas penerima bantuan, DPRD juga mengawasi sumber pendanaan program. Yomanius menegaskan APBD memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pemerintah wajib mengikuti aturan saat melakukan perubahan anggaran.
Ia mengingatkan pemerintah agar menjaga seluruh alokasi pendidikan yang telah masuk dalam APBD 2026. Menurut dia, pemerintah harus mempertahankan anggaran tersebut dan menghindari kebijakan yang dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Untuk itu, DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar segera merampungkan pembahasan dengan sekolah swasta, yayasan, dan BMPS. DPRD juga meminta pemerintah menyiapkan sumber pendanaan yang jelas. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat menjalankan program bantuan siswa swasta sekaligus mempertahankan anggaran beasiswa bagi keluarga kurang mampu.