Bandung, Info Burinyay — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses III Tahun Sidang 2025–2026. Fraksi tersebut meminta pemerintah segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang muncul selama masa reses.
Anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Sidkon Djampi, membacakan laporan tersebut dalam rapat paripurna, Selasa (14/7/2026). Ia mengatakan masyarakat menyampaikan banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Salah satu isu yang paling banyak muncul ialah keberlangsungan pondok pesantren. Menurut Sidkon, para kiai, ustaz, dan santri menyampaikan kekhawatiran terhadap pemotongan bantuan hibah. Padahal, Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Namun, pelaksanaan aturan itu belum berjalan optimal. Banyak pesantren kecil dan menengah di daerah terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Pesantren adalah tradisi terbaik umat Islam Indonesia yang harus dijaga. Namun realitasnya, banyak pesantren di pelosok masih berjuang dengan fasilitas seadanya; atap bocor, tanpa internet, dan tanpa perpustakaan layak. Kami mendesak Pemprov Jabar untuk tidak memotong satu rupiah pun bantuan hibah pesantren,” ujar Sidkon.
Selain itu, FPKB mengusulkan sistem pelaporan digital untuk seluruh bantuan hibah pesantren. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran.
Di sisi lain, FPKB juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi kalangan pesantren. Bahkan, fraksi tersebut membuka peluang menggunakan hak angket apabila pemerintah tidak memberikan respons yang memadai.
Selanjutnya, FPKB menyoroti kondisi petani, nelayan, dan peternak di sejumlah daerah. Aspirasi itu datang dari Cianjur, Sumedang, Subang, Majalengka, hingga Indramayu.
Menurut Sidkon, mereka menghadapi harga pupuk yang tinggi, distribusi pupuk bersubsidi yang belum tertata, serta jaringan irigasi yang rusak. Selain itu, banyak pelaku usaha pangan juga kesulitan memperoleh akses permodalan.
“Ada adagium di lapangan: bank menolak, rentenir mengintai,” kata Sidkon.
Karena itu, FPKB mendorong pembentukan dana bergulir berbasis koperasi melalui Bank BJB. Fraksi tersebut juga mengusulkan bunga pinjaman mendekati nol persen agar petani lebih mudah mengembangkan usaha.
Tidak hanya itu, FPKB meminta pemerintah membangun fasilitas cool storage di sentra produksi. Fasilitas tersebut dapat membantu menjaga kualitas hasil panen sekaligus menstabilkan harga saat produksi melimpah.
Berikutnya, FPKB mengangkat persoalan infrastruktur di wilayah pedalaman. Fraksi itu menerima banyak laporan mengenai jalan rusak di Sukabumi, Cianjur, dan Majalengka.
Menurut Sidkon, kondisi tersebut menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, kerusakan jalan juga menyulitkan warga memperoleh layanan kesehatan.
“Ini bukan nestapa abad pertengahan, ini terjadi di Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia pada tahun 2026. Kami mendapat laporan petani harus memikul hasil panen karena truk tidak bisa masuk. Bahkan, ibu hamil harus bertaruh nyawa ditandu atau naik ojek untuk mencapai Puskesmas,” tegasnya.
Oleh sebab itu, FPKB meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur desa. Fraksi itu juga mendorong pelaksanaan program padat karya agar pembangunan berjalan lebih cepat.
Selain infrastruktur, FPKB turut mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau SPMB. Fraksi tersebut menilai sistem yang berjalan masih menyulitkan masyarakat di sejumlah daerah.
Menurut Sidkon, ketidaktepatan zonasi dan minimnya SMA maupun SMK negeri di wilayah terpencil meningkatkan risiko putus sekolah. Kondisi itu perlu segera diperbaiki melalui kebijakan yang lebih merata.
Karena itu, FPKB meminta pemerintah mereformasi tata kelola penerimaan peserta didik. Fraksi tersebut juga mendorong percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pendidikan, termasuk KIP dan PIP, benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
“Bantuan harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Bukan kepada mereka yang paling pandai memanipulasi data,” pungkas Sidkon.