Jumat, Apr 17, 2026
Info Burinyay
Parlementer

Hadiat Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak Dasar Rakyat dalam Reses Dapil 1 Kabupaten Bandung

Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB Dapil 1, Hadiat, S.Pd.I., saat menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang dihadiri masyarakat dan tokoh setempat.
Suasana kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB Dapil 1 bersama Hadiat, S.Pd.I., yang berlangsung dengan antusias dan interaktif dihadiri warga untuk menyampaikan aspirasi. (Foto:InfoBurinyay/Lee)

Soreang, Info Burinyay – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hadiat S.Pd.I menegaskan komitmennya memperjuangkan hak dasar masyarakat. Dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang berlangsung di Roemah Sadoe, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kamis (6/11/2025), ia menitikberatkan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup sebagai prioritas utama kesejahteraan rakyat.

Sejak awal kegiatan, Hadiat mengajak peserta berdialog terbuka agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan jelas. Ia menjelaskan bahwa tiga kecamatan yang menjadi fokus reses, yaitu Soreang, Cangkuang, dan Kutawaringin, memiliki tantangan yang berbeda namun saling berkaitan.

“Reses ini kami rancang agar teman-teman di daerah bisa menjadi corong informasi. Mereka harus aktif menyampaikan kondisi masyarakat sekaligus mencari jalan keluarnya,” kata Hadiat.

Menurutnya, kerja sama dengan masyarakat sangat penting untuk mengetahui kondisi lapangan secara nyata. Tanpa dukungan dari konstituen, DPRD tidak dapat memahami sepenuhnya masalah yang dihadapi warga.

“Kami butuh mitra di lapangan untuk memantau dan menyampaikan kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi harus tercatat dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peran konstituen bukan hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga ikut membantu menemukan solusi. Hadiat meminta mereka lebih peka terhadap dinamika sosial di lingkungannya.

“Kita harus hidup dengan ikhlas, tanggap, dan peduli. Tugas kita bukan hanya mendengar, tetapi juga bergerak bersama masyarakat,” tambahnya.

Selama sesi dialog, masyarakat mengangkat berbagai isu penting. Tiga masalah yang paling menonjol adalah perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pengelolaan sampah, dan aktivasi kembali BPJS Kesehatan. Hadiat langsung meminta timnya mendata warga yang terdampak agar bisa diajukan kembali ke program bantuan pemerintah.

“Sebagian besar keluhan warga terkait Rutilahu, sampah, dan BPJS yang sudah tidak aktif. Kami minta semua konstituen membantu pendataan supaya peserta BPJS PBI bisa aktif kembali,” ujarnya.

Ketika warga menyinggung persoalan tunggakan iuran BPJS, Hadiat menjelaskan arah kebijakan nasional. Ia menyebut pemerintah melalui APBN sedang menyiapkan mekanisme penghapusan tunggakan.

“Pemerintah akan membantu warga yang menunggak. Setelah itu, yang mampu tetap harus membayar kembali iurannya sebagai bentuk gotong royong,” jelasnya.

Menurut Hadiat, kebijakan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Ia menilai, program BPJS merupakan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia dalam membantu sesama.

“Kami juga akan memperjuangkan agar peserta BPJS PBI yang benar-benar miskin bisa segera aktif kembali,” tegasnya.

Masalah lingkungan juga menjadi perhatian penting. Koordinator Kecamatan Soreang, Rief Yusman Safari, menyampaikan bahwa wilayahnya membutuhkan bantuan alat pengangkut dan pembakar sampah. Ia menuturkan bahwa volume sampah di Soreang terus meningkat, sementara peralatan pengelolaan sangat terbatas.

“Setiap hari sampah di Soreang semakin banyak dan sulit diangkut. Kami butuh roda pengangkut serta alat pembakaran agar pengelolaan lebih cepat dan efisien,” ujar Rief.

Hadiat menanggapi aspirasi tersebut dengan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti ke dinas terkait. Ia berencana berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar masalah sampah tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Persoalan sampah tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama agar lingkungan tetap bersih,” katanya.

Selain urusan lingkungan, dukungan moral terhadap kinerja Hadiat juga muncul dari masyarakat. Tokoh Pemuda Kabupaten Bandung, Azis Ahmad Zaenudin, memberikan apresiasi atas kepedulian dan konsistensi Hadiat turun ke lapangan. Ia menilai, meski belum memiliki Pokok Pikiran (Pokir) di tahun 2025, Hadiat tetap aktif memberikan bantuan sosial bagi warga.

“Kami melihat langsung peran Pak Hadiat dalam menyalurkan bantuan Rutilahu dan kursi roda. Beliau hadir di tengah masyarakat tanpa menunggu anggaran khusus. Semangat seperti ini patut ditiru oleh anggota DPRD lainnya,” kata Azis.

Azis mengajak warga untuk mendukung program pembangunan Kabupaten Bandung yang dijalankan melalui visi Bedas Lanjutkan di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Muhammad Dadang Supriatna.

“Masyarakat perlu ikut terlibat dalam menyukseskan program yang sudah baik. Dengan gotong royong, kita bisa mempercepat pembangunan,” tambahnya.

Hadiat menyambut baik dukungan itu. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.

“Reses bukan sekadar formalitas. Ini kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung,” ujarnya.

Ia menutup kegiatan dengan pesan agar semua pihak menjaga semangat kebersamaan.

“Kami akan terus turun ke lapangan, mendengar suara masyarakat, dan memperjuangkan agar setiap aspirasi menjadi kebijakan nyata. Wakil rakyat harus hadir dan bekerja bersama rakyat,” tegas Hadiat.

Melalui semangat gotong royong, kegiatan reses Hadiat S.Pd.I menunjukkan bagaimana seorang wakil rakyat dapat menjalankan perannya secara aktif dan solutif. Ia berupaya memastikan setiap keluhan masyarakat berubah menjadi langkah nyata menuju kesejahteraan dan keadilan sosial di Kabupaten Bandung.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.